SeaBank dan Pandu Laut Luncurkan Literasi Keuangan di Pulau Pari

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2025, indeks literasi keuangan nasional baru menyentuh angka 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Kesenjangan antara keduanya menunjukkan bahwa banyak masyarakat sudah memiliki akses ke produk keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami cara menggunakannya secara bijak. Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, gap ini biasanya lebih lebar lagi karena keterbatasan akses informasi, infrastruktur digital, dan pendampingan usaha.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang langkah SeaBank Indonesia bersama Yayasan Pandu Laut yang meluncurkan program bertajuk Women of the Sea di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Program ini memadukan dua agenda sekaligus: pemulihan lingkungan pesisir dan penguatan literasi keuangan bagi perempuan pelaku usaha mikro di kawasan tersebut. Pulau Pari dipilih karena ekosistemnya pernah mengalami tekanan akibat aktivitas ekonomi dan perubahan lingkungan, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan yang berkelanjutan.

Literasi Keuangan sebagai Fondasi Ekonomi Biru

Ekonomi biru, istilah yang merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, menuntut pelaku usaha lokal memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan. Mulai dari pencatatan arus kas, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, hingga pemahaman terhadap produk tabungan, kredit, dan asuransi mikro. Tanpa literasi yang memadai, pelaku usaha kecil di wilayah pesisir rentan terjebak dalam pola utang konsumtif atau kehilangan peluang ekspansi usaha.

Di satu sisi, kehadiran lembaga jasa keuangan seperti bank digital di wilayah kepulauan membuka peluang besar. Likuiditas transaksi menjadi lebih cepat, akses terhadap portofolio pembiayaan mikro lebih luas, dan pelaku usaha dapat membangun rekam jejak kredit yang selama ini sulit mereka miliki karena keterbatasan agunan formal. Digitalisasi juga memangkas biaya transaksi dan mempercepat perputaran modal kerja, hal yang krusial bagi usaha pariwisata dan perikanan skala kecil.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa inklusi keuangan tanpa pendampingan bisa menimbulkan risiko baru. Kemudahan mengakses pinjaman digital, jika tidak diimbangi pemahaman rasio utang terhadap pendapatan, berpotensi mendorong konsumsi berlebihan. Selain itu, ketergantungan pada platform digital menuntut kestabilan jaringan internet dan perlindungan data pribadi yang belum merata di pulau-pulau kecil. Karena itu, program literasi dinilai perlu berjalan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial peluncuran.

"Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir hanya efektif jika menyentuh dua sisi sekaligus: kapasitas finansial dan keberlanjutan lingkungan tempat mereka mencari nafkah," ujar seorang pengamat ekonomi kelautan, seraya menekankan pentingnya pengukuran dampak jangka panjang.

Dampak terhadap Usaha Mikro Perempuan Pesisir

Perempuan memegang peran sentral dalam ekonomi rumah tangga pesisir. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, dengan perempuan mengelola porsi signifikan di sektor kuliner, kerajinan, dan penginapan skala kecil. Di Pulau Pari, banyak perempuan mengelola homestay, warung makan, dan produk olahan hasil laut yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pelatihan literasi keuangan dalam program ini diharapkan mendorong pelaku usaha melakukan pencatatan yang lebih rapi, menghitung harga pokok penjualan secara akurat, dan menyusun proyeksi keuangan sederhana. Dengan begitu, ketika musim ramai wisatawan tiba, mereka mampu mengalokasikan keuntungan untuk modal cadangan, bukan hanya konsumsi. Fondamental usaha menjadi lebih kuat dan valuasi usaha, misalnya saat hendak mengajukan pembiayaan, menjadi lebih kredibel.

Tantangan dan Proyeksi ke Depan

Meski demikian, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan, ketersediaan infrastruktur digital, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sentimen pasar terhadap ekonomi biru memang positif, tetapi tanpa eksekusi yang konsisten di lapangan, dampaknya bisa bersifat sementara. Capital outflow dari sektor usaha kecil biasanya terjadi ketika pelaku usaha kembali ke pola lama setelah program berakhir.

Ke depan, integrasi antara pemulihan ekosistem laut, penguatan literasi keuangan, dan akses pembiayaan yang bertanggung jawab menjadi kunci. Jika berhasil direplikasi ke pulau-pulau lain, model ini berpotensi menjadi kerangka kerja ekonomi biru yang inklusif. Pertanyaannya bukan lagi apakah digitalisasi keuangan mampu menjangkau wilayah terpencil, melainkan seberapa cepat pemahaman finansial masyarakat pesisir dapat mengejar akses yang sudah tersedia.