Sawit Ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser Ditebang Petugas

Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Polres Langkat, dan TNI akhirnya menindak tegas aktivitas perkebunan sawit ilegal yang merambah kawasan hutan konservasi. Penebangan ratusan pohon sawit liar dilakukan di beberapa titik di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada awal pekan ini. Operasi ini merupakan respons atas laporan warga dan data pemantauan satelit yang menunjukkan maraknya perambahan hutan untuk budidaya sawit.

Kepala Bagian Humas BBTNGL, Mulyono Susanto, menyebut total area yang dibersihkan dalam operasi kali ini mencapai 15 hektare, terdiri dari lahan perkebunan sawit yang sudah berusia tiga hingga lima tahun. “Tindakan ini bagian dari pemulihan fungsi kawasan konservasi yang telah rusak oleh aktivitas ilegal bertahun-tahun,” ujarnya.

Penindakan Perambahan Berdasar Hukum

Operasi dimulai sejak Rabu hingga Sabtu dengan melibatkan 120 personel gabungan. Proses penebangan sawit ilegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap batang sawit yang tumbuh di dalam kawasan TNGL dianggap sebagai barang bukti tindak pidana, sehingga dimusnahkan di tempat.

Menariknya, tidak ada penangkapan dalam operasi kali ini karena para pelaku sudah meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba. Namun, penyidik telah mengantongi identitas pemodal dan pelaku lapangan berdasarkan keterangan warga. Mulyono menegaskan proses hukum akan tetap berjalan. “Kami tak akan tebang pilih. Siapa pun yang merambah, baik dalam skala kecil maupun besar, akan kami proses,” tegasnya.

Dampak Lingkungan dan Ancaman Satwa Langka

TNGL merupakan habitat terakhir bagi empat satwa karismatik Sumatera: gajah, harimau, badak, dan orangutan. Perambahan sawit telah mengakibatkan fragmentasi hutan yang memutus koridor jelajah satwa dan mengurangi sumber pakan alami. Data dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (YOSL) mencatat bahwa populasi orangutan di kawasan Langkat mengalami penurunan drastis sebesar 40% dalam satu dekade terakhir akibat hilangnya tutupan hutan. Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar kerap meningkatkan risiko kebakaran hutan dan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat hingga ke negara tetangga.

“Satu hektar sawit ilegal di zona inti TNGL bisa memutus tiga jalur jelajah gajah sumatera dan mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut.” — Riswandi, Aktivis Lingkungan Walhi Sumut.

Latar Belakang Perambahan Sawit di TNGL

Fenomena sawit ilegal di kawasan hutan lindung dan taman nasional bukanlah hal baru di Sumatera. Tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global mendorong oknum masyarakat maupun korporasi untuk membuka lahan secara ilegal. Modus yang kerap dilakukan adalah menyusupkan bibit sawit di antara pohon hutan secara bertahap hingga akhirnya menguasai area yang cukup luas. Ketika sudah tertanam berpuluh-puluh hektar, penindakan menjadi rumit karena menyangkut persoalan sosial dan ekonomi warga sekitar.

Pemerintah melalui program Nawa Cita telah berkomitmen memulihkan 250.000 hektar hutan yang terdegradasi di Sumatera, termasuk di kawasan konservasi. Namun realisasi di TNGL masih berjalan lambat. Di Kabupaten Langkat saja, diperkirakan masih ada 50 hektar lebih perkebunan sawit liar yang belum tersentuh operasi pemusnahan.

Reaksi Masyarakat dan Harapan ke Depan

Warga Desa Bukit Lawang dan komunitas ekowisata menyambut positif langkah tegas tersebut. Ketua Himpunan Pemandu Wisata Tangkahan, Andi Siregar, menyatakan bahwa keberadaan sawit ilegal sangat merusak citra ekowisata yang menjadi andalan pendapatan warga. “Rusaknya hutan, satwa berkeliaran ke perkampungan, turis takut berkunjung. Kami sangat mendukung penindakan ini dan berharap pemerintah konsisten,” ungkapnya.

BBTNGL berjanji akan meningkatkan patroli rutin berbasis teknologi digital, melibatkan drone pemantau udara dan aplikasi deteksi dini perambahan hutan. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi lahan baru yang terbuka di zona terlarang. Sementara itu, hutan bekas sawit ilegal yang telah ditebang akan direhabilitasi melalui penanaman pohon endemik oleh masyarakat setempat di bawah skema perhutanan sosial.