Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa lahir di Surabaya, 19 Mei 1965. Ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Persis Bangil, Pasuruan, kemudian meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Gelar magister diperoleh dari Universitas Indonesia, dan gelar doktor dalam bidang Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran. Khofifah dikenal sebagai politisi Muslimah yang memiliki latar belakang aktivis, khususnya di organisasi Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU, di mana ia menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU selama dua periode sejak 2000 hingga 2010, dan kembali terpilih untuk periode 2021-2026.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Khofifah dimulai saat terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1992-1997 dari Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional era Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2018. Puncak karier politiknya di tingkat daerah terjadi saat terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, mengalahkan pasangan petahana. Pada Pemilihan Gubernur 2024, Khofifah bersama wakilnya Emil Dardak kembali memenangkan kontestasi dengan perolehan suara dominan, melanjutkan kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama periode pertama, Khofifah konsisten mendorong program Jatim Puspa (Peningkatan Produktivitas Pangan) dan Jatim Agro untuk memperkuat sektor pertanian. Data BPS menunjukkan produksi padi Jawa Timur pada 2023 mencapai 9,5 juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Di bidang infrastruktur, pembangunan Jembatan Pandansimo di Banyuwangi dan perluasan Bandara Internasional Juanda menjadi capaian signifikan. Program Jatim Sejahtera yang mencakup bantuan rumah tidak layak huni telah merenovasi lebih dari 70.000 unit rumah pada periode pertama.

Pada periode kedua yang dimulai 2025, Khofifah meluncurkan Jatim Emas 2045 sebagai peta jalan pembangunan jangka panjang. Program ini mencakup transformasi digital layanan publik melalui aplikasi Jatim Digital Service terintegrasi, pengembangan kawasan industri halal di Sidoarjo dan Malang, serta percepatan penyelesaian jalan tol Probolinggo-Banyuwangi. Di sektor pendidikan, program Siswa Cerdas Jatim memberikan beasiswa penuh bagi 25.000 siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Pada 2025, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp3,2 triliun untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan 5 rumah sakit regional tipe C di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura.

Khofifah juga mendorong kebijakan Jatim Zero Stunting yang berhasil menurunkan angka stunting dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 15,8 persen pada 2025. Program ini diakui oleh UNICEF sebagai model intervensi gizi terintegrasi tingkat provinsi.

Tantangan dan Harapan

Meski mencatat sejumlah capaian, Khofifah menghadapi tantangan struktural di Jawa Timur. Kesenjangan ekonomi antara wilayah Mataraman dan Tapal Kuda masih lebar, dengan indeks gini 0,38 pada 2025. Industrialisasi di kawasan utara Jawa Timur mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, sementara wilayah selatan dan kepulauan tertinggal. Pengangguran terbuka di kalangan lulusan SMK mencapai 9,7 persen per Februari 2025, menandakan perlunya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Kemacetan di kawasan Gerbangkertosusila dan keterbatasan transportasi publik massal menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Harapan publik tertuju pada kemampuan gubernur periode kedua ini untuk mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan ekosistem ekonomi inklusif hingga pelosok desa.

Pro dan Kontra

• Pro: Penurunan angka stunting menjadi 15,8 persen pada 2025, keberhasilan mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi 9,5 juta ton (2023), elektabilitas tinggi dengan kemenangan dominan di Pilgub 2024, pengakuan internasional terhadap program Jatim Zero Stunting oleh UNICEF, pembangunan infrastruktur strategis termasuk perluasan Bandara Juanda dan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, serta peningkatan alokasi anggaran kesehatan mencapai Rp3,2 triliun (2025).
• Kontra: Kesenjangan ekonomi antara wilayah utara-selatan dan Mataraman-Tapal Kuda masih mencolok dengan indeks gini 0,38, pengangguran lulusan SMK tinggi di angka 9,7 persen (2025), industrialisasi belum merata ke wilayah selatan, transportasi publik massal di kawasan Gerbangkertosusila tidak mengalami kemajuan signifikan selama periode pertama, serta kritik dari kelompok masyarakat sipil mengenai lambatnya penyelesaian sengketa agraria di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura.