Helmi Hasan: Profil dan Kinerja Gubernur Bengkulu

Helmi Hasan: Profil dan Kinerja Gubernur Bengkulu

Helmi Hasan: Profil dan Kinerja Gubernur Bengkulu

Profil Singkat

Helmi Hasan lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 29 April 1979. Ia merupakan adik kandung dari Zulkifli Hasan, tokoh nasional dan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Helmi menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari universitas yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik secara penuh, ia dikenal sebagai pengusaha muda di sektor properti dan perdagangan. Latar belakang pengusaha ini kerap ia jadikan narasi kepemimpinan, yaitu membangun Bengkulu dengan jiwa korporasi yang efisien dan berorientasi hasil.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier politik Helmi Hasan dimulai dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2009-2014. Popularitasnya meroket ketika ia memutuskan maju sebagai Wali Kota Bengkulu periode 2013-2018, berpasangan dengan Dedy Ermansyah. Pada Pilkada Serentak 2024, Helmi Hasan berpasangan dengan Mian dan berhasil memenangkan kontestasi Gubernur Bengkulu. Mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025. Kemenangan ini tidak lepas dari kuatnya mesin politik PAN di Bengkulu serta pengaruh kakaknya di tingkat nasional, meskipun kampanye Helmi menekankan kemandirian dan visi lokal "Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Religius".

Kinerja dan Program Unggulan

Pasca dilantik, Gubernur Helmi Hasan langsung mencanangkan sejumlah program prioritas. Salah satu gebrakan utamanya adalah program Bengkulu Smart Card yang memberikan subsidi pendidikan langsung kepada siswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi. Di sektor infrastruktur, ia menginisiasi percepatan pembangunan jalan lingkar Pulau Enggano dan peningkatan kualitas Jalan Lintas Barat Sumatra di wilayah Bengkulu yang kerap menjadi titik kemacetan. Untuk sektor kesehatan, ia meluncurkan program Satu Desa, Satu Bidan Andal guna menekan angka stunting yang pada tahun 2024 tercatat masih di angka 24,3 persen. Pendekatan kepemimpinannya yang ekspresif dan blak-blakan sering menarik perhatian media. Helmi juga getol mempromosikan Bengkulu sebagai pusat ekonomi syariah melalui pengembangan UMKM halal dan pariwisata religius, khususnya wisata Islami di kawasan Bencoolen dengan merevitalisasi Benteng Marlborough dan makam Sentot Alibasyah.

Tantangan dan Harapan

Meski baru menjabat, Helmi Hasan menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Angka kemiskinan di Bengkulu pada tahun 2025 masih berkisar di 14,5 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatra. Konektivitas antara wilayah pesisir dan pegunungan masih menjadi hambatan distribusi logistik. Ekspektasi publik terhadap gubernur baru sangat tinggi mengingat Bengkulu kerap tertinggal dalam indikator pembangunan manusia. Di sisi lain, dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui kedekatan keluarga dengan elite nasional diharapkan mampu membuka keran investasi yang lebih besar ke Bengkulu, khususnya di sektor kelapa sawit, perikanan, dan energi terbarukan.

Pro dan Kontra

  • Pro: Rekam jejak sebagai Wali Kota Bengkulu menunjukkan keberhasilan dalam penataan kawasan wisata Pantai Panjang dan revitalisasi Pasar Minggu yang sempat mangkrak. Gaya kepemimpinannya yang turun langsung ke lapangan mendapat apresiasi warga, dan program quick wins-nya di bidang pendidikan cukup dirasakan oleh keluarga kurang mampu. Kemampuan membangun jejaring dengan pemerintah pusat dianggap sebagai aset untuk menarik dana alokasi khusus.
  • Kontra: Kritik tertuju pada potensi nepotisme karena ia adalah adik dari Ketua MPR sekaligus tokoh sentral PAN. Lawan politiknya kerap mempertanyakan independensi kebijakan daerah dari kepentingan dinasti politik keluarga Hasan. Selama menjabat Wali Kota, revitalisasi Pantai Panjang sempat menuai polemik karena dianggap mengabaikan aspek ekologis. Selain itu, gaya komunikasinya yang kadang konfrontatif terhadap jurnalis dan aktivis dinilai kurang mencerminkan kenegarawanan seorang gubernur.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User