Satu Bursa Mineral Nasional Diusulkan, Meniru Model Inggris-China

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk olahan mineral Indonesia mencapai kisaran US$34 miliar sepanjang 2023, didominasi besi-baja hasil pengolahan nikel — lonjakan dramatis dibandingkan capaian US$2,2 miliar pada 2014, periode sebelum kebijakan hilirisasi diberlakukan. Kenaikan year-on-year yang konsisten pada komoditas strategis ini menjadi latar utama dorongan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, sebuah bursa tunggal yang dirancang sebagai rujukan harga mineral nasional.

Gagasan tersebut terus dimatangkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rangkaian uji kelayakan calon pimpinan bursa mineral di bawah naungan pengawas pasar modal, sejumlah tantangan struktural industri mineral dalam negeri diungkapkan, mulai dari lemahnya mekanisme penemuan harga (price discovery) hingga ketergantungan industri pada acuan harga bursa asing untuk kontrak jual beli nikel, timah, maupun tembaganya.

Belajar dari London dan Shanghai

Model bursa tunggal untuk komoditas strategis sesungguhnya bukan konsep baru. London Metal Exchange (LME) di Inggris, yang berdiri sejak 1877, menangani sekitar 80 persen volume perdagangan berjangka logam nonferrous dunia dan menjadi tolok ukur global bagi harga nikel, tembaga, serta aluminium. Di sisi lain, China membangun klaster bursa domestiknya sendiri — Dalian Commodity Exchange untuk derivatif bijih besi dan Shanghai Futures Exchange untuk logam dasar — sehingga penetapan harga di pasar domestiknya tidak sepenuhnya bergantung pada indeks Barat.

Adapun Indonesia saat ini memiliki beberapa bursa berjangka yang beroperasi terpisah, antara lain Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Jakarta Futures Exchange (JFX), dan Batavia Futures Exchange (BFX). Konsolidasi menjadi satu entitas dinilai dapat memusatkan likuiditas yang selama ini tersebar, sebuah kondisi yang membuat kontrak berjangka mineral lokal sulit berkembang dan volumenya jauh tertinggal dibandingkan bursa regional.

Kedaulatan harga adalah inti persoalannya. Kita memiliki pangsa pasokan nikel dunia lebih dari separuh, tetapi penetapan harga jual beli masih mengacu ke bursa luar, demikian disampaikan salah satu narasumber dalam proses uji kelayakan di DPR.

Di Satu Sisi: Transparansi dan Kedaulatan Harga

Pendukung gagasan ini melihat sejumlah fundamental positif. Pertama, bursa tunggal menciptakan transparansi harga secara waktu nyata, sehingga transaksi fisik antara produsen dan pembeli tidak lagi sarat asimetri informasi. Kedua, keberadaan instrumen lindung nilai (hedging) memungkinkan pelaku industri mengunci valuasi portofolio produksinya terhadap fluktuasi harga global — sesuatu yang krusial ketika sentimen pasar berbalik cepat. Ketiga, data transaksi yang terkonsentrasi membantu otoritas pajak mendeteksi praktik transfer pricing yang selama ini diduga merugikan negara pada rantai ekspor mineral.

Dari perspektif investasi, bursa yang likuid dan kredibel berpotensi menarik masuknya dana institusi, termasuk investor asing yang ingin memperoleh eksposur pada komoditas Indonesia tanpa harus membeli saham emiten tambang. Integrasi dengan sistem resi gudang juga dapat memperluas akses pembiayaan bagi perusahaan pengolahan skala menengah.

Di Sisi Lain: Tipisnya Likuiditas dan Risiko Regulasi

Namun kritikus mencatat tantangan yang tidak ringan. Kedalaman pasar derivatif Indonesia masih sangat tipis; total nilai transaksi bursa berjangka dalam negeri belum sebanding sepersepuluh bursa tetangga regional. Tanpa basis partisipan yang luas — produsen, trader, hingga spekulator sehat — bursa tunggal justru berisiko mengalami penurunan aktivitas dan menjadi arena distorsi harga apabila didominasi segelintir pemain besar.

Terdapat pula pekerjaan rumah regulasi. Pasca berlakunya Undang-Undang Penguatan dan Perlindungan Sektor Keuangan (P2SK), fungsi pengawasan pasar modal komoditas berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Migrasi sistem, SDM, dan standar pengawasan ini menuntut sinkronisasi agar tidak menimbulkan celah pengawasan. Ditambah lagi, capital outflow bisa saja terjadi apabila investor asing memandang tata kelola bursa belum setara standar internasional, sementara rasio likuiditas kontrak lokal belum cukup untuk bersaing dengan LME maupun bursa China yang sudah puluhan tahun mapan.

Jalan ke Depan

Keberhasilan bursa tunggal akan sangat ditentukan oleh tiga faktor: kredibilitas tata kelola, rekognisi internasional atas kontrak yang ditawarkan, serta kesiapan infrastruktur penunjang seperti gudang berlisensi dan sistem penjaminan transaksi. Beberapa pengamat memproyeksikan dibutuhkan waktu tiga hingga lima tahun sebelum bursa mineral nasional dapat menghasilkan acuan harga yang diakui kontrak ekspor domestik, apalagi pasar global.

Sebagai pembanding, Dalian Commodity Exchange membutuhkan waktu hampir satu dekade sebelum kontrak bijih besinya menjadi rujukan utama kawasan Asia. Artinya, ambisi Indonesia realistis, tetapi menuntut kesabaran dan konsistensi kebijakan. Yang pasti, dengan posisi tawar sebagai produsen nikel terbesar dunia dan cadangan timah yang masuk jajaran teratas global, fondasi komoditas untuk membangun bursa strategis sendiri telah tersedia. Pertanyaannya kini bergeser dari apakah Indonesia perlu bursa mineral tunggal, melainkan bagaimana memastikan bursa tersebut benar-benar likuid, adil, dan dipercaya pasar.