Riset Energi BRIN Berpotensi Tekan Subsidi LPG hingga Rp 26 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juli 2026, realisasi subsidi energi nasional, termasuk LPG 3 kilogram, diperkirakan mencapai Rp 120 triliun hingga akhir tahun. Di tengah tekanan fiskal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengklaim memiliki terobosan teknologi yang mampu menghemat subsidi LPG hingga Rp 26 triliun per tahun. Klaim ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Arif Satria, dalam paparan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (29/7/2026).

Teknologi yang dimaksud adalah konversi bahan bakar berbasis biomassa dan elektrifikasi kompor induksi yang terintegrasi dengan jaringan listrik nasional. Menurut Arif, hasil uji coba di 12 provinsi menunjukkan efisiensi konsumsi energi hingga 40 persen dibandingkan LPG konvensional. "Kami telah memetakan potensi penghematan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi pelet biomassa hingga distribusi kompor listrik," ujarnya dalam konferensi pers setelah pertemuan tertutup dengan presiden.

Data Teknis dan Potensi Penghematan

Berdasarkan paparan yang diperoleh media, BRIN menghitung bahwa sekitar 60 persen dari 8 juta ton LPG bersubsidi yang dikonsumsi rumah tangga per tahun dapat digantikan dengan energi alternatif. Dengan asumsi harga LPG bersubsidi Rp 6.500 per kilogram dan biaya produksi biomassa Rp 3.900 per kilogram setara LPG, maka penghematan mencapai Rp 2.600 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume substitusi 10 juta ton, angka tersebut menghasilkan penghematan bruto Rp 26 triliun.

Namun, angka ini belum memperhitungkan biaya investasi awal untuk penggantian kompor dan pembangunan fasilitas produksi. BRIN memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp 18 triliun untuk 5 tahun pertama, sehingga penghematan bersih tahunan baru terasa setelah tahun ketiga. "Ini bukan solusi instan, tapi arah kebijakan jangka panjang yang perlu didukung regulasi," kata Arif.

Dua Sisi Analisis: Peluang dan Tantangan

Di satu sisi, terobosan ini menawarkan solusi struktural atas beban subsidi yang terus meningkat. Data BPS per Juni 2026 menunjukkan konsumsi LPG rumah tangga tumbuh 5,2 persen year-on-year, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah bawah. Jika teknologi ini terbukti efektif, pemerintah dapat mengalihkan anggaran subsidi ke sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, biomassa berbasis limbah pertanian dapat mengurangi ketergantungan impor LPG yang mencapai 70 persen dari total kebutuhan nasional.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan perilaku masyarakat. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengingatkan bahwa program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007-2010 memakan biaya lebih besar dari estimasi awal karena kebocoran distribusi. "Risiko utama adalah penyalahgunaan subsidi di tingkat pengecer, bukan teknologi itu sendiri," ujarnya kepada Beritadua. Ia menambahkan, uji coba yang berhasil di 12 provinsi belum tentu representatif untuk seluruh Indonesia yang memiliki disparitas akses listrik.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Menanggapi klaim BRIN, pasar menunjukkan reaksi campuran. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Rabu (30/7/2026) tercatat menguat 0,4 persen ke level 7.890, dengan saham emiten energi terbarukan mengalami kenaikan rata-rata 2,1 persen. Namun, nilai tukar rupiah justru melemah tipis 15 poin ke Rp 16.250 per dolar AS, mencerminkan kekhawatiran investor atas potensi capital outflow jika pemerintah memangkas subsidi secara drastis tanpa transisi yang matang.

Analis senior dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy, menilai bahwa proyeksi penghematan Rp 26 triliun harus diuji dengan analisis biaya-manfaat yang lebih transparan. "Kami perlu melihat detail asumsi harga biomassa, biaya logistik, dan masa pakai kompor. Jika tidak, ini bisa menjadi beban fiskal baru," tegasnya. Ia merekomendasikan skema uji coba berskala besar di 50 kabupaten/kota selama 2 tahun sebelum implementasi nasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Secara fundamental, potensi penghematan subsidi LPG melalui teknologi BRIN adalah langkah positif menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan. Namun, keberhasilannya bergantung pada tiga faktor kunci: pertama, kepastian pasokan biomassa yang berkelanjutan; kedua, penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah kebocoran; ketiga, sosialisasi yang masif kepada 40 juta rumah tangga pengguna LPG. Pemerintah diharapkan dapat merumuskan peta jalan yang jelas, termasuk skema pembiayaan inovatif seperti kerja sama pemerintah-swasta, sebelum mengklaim angka penghematan sebagai kepastian fiskal.

Dalam jangka pendek, keputusan untuk mempertahankan atau memangkas subsidi LPG akan mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data inflasi Juni 2026 yang mencapai 2,8 persen year-on-year, kenaikan harga LPG sebesar 10 persen berpotensi mendorong inflasi menjadi 3,5 persen. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara simultan. BRIN dan Kementerian Energi dijadwalkan akan mempresentasikan kajian detail kepada DPR pada bulan September mendatang.