Riset BRIN Berpotensi Hemat Subsidi LPG Rp26 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Juli 2026, realisasi subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, mencapai Rp87,2 triliun, atau 12,4% di atas pagu anggaran. Di tengah tekanan fiskal ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan terobosan teknologi yang diklaim mampu menekan beban subsidi hingga Rp26 triliun per tahun. Klaim ini disampaikan langsung oleh Kepala BRIN, Arif Satria, dalam paparan eksklusif kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (29/7/2026).

Teknologi Konversi dan Dampaknya terhadap APBN

Arif Satria menjelaskan bahwa inovasi yang dimaksud adalah sistem konversi LPG berbasis elektrifikasi dan biomassa terintegrasi. Teknologi ini dirancang untuk menggantikan penggunaan LPG 3 kg pada sektor rumah tangga dan usaha mikro, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar konsumsi subsidi. Berdasarkan simulasi internal BRIN, jika teknologi ini diterapkan pada 60% dari 32 juta penerima subsidi, maka penghematan mencapai Rp26 triliun secara year-on-year. Angka ini setara dengan 29,8% dari total realisasi subsidi LPG tahun berjalan.

Di satu sisi, klaim ini didukung oleh data teknis: efisiensi pembakaran mencapai 92%, lebih tinggi dibanding kompor LPG konvensional yang hanya 68%. Artinya, energi yang dihasilkan per kilogram bahan bakar meningkat signifikan. Di sisi lain, para ekonom menyoroti tantangan adopsi. "Teknologi memang menjanjikan, tetapi biaya awal perangkat dan infrastruktur distribusi listrik di daerah terpencil bisa menggerus efisiensi fiskal," ujar Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam wawancara terpisah.

Pro dan Kontra Implementasi di Lapangan

Pro: BRIN mengklaim teknologi ini dapat diproduksi massal dengan biaya per unit sekitar Rp1,2 juta, lebih murah 40% dibanding impor peralatan serupa. Jika pemerintah mensubsidi 50% biaya pembelian, maka investasi awal untuk 19,2 juta unit mencapai Rp11,5 triliun, yang dapat kembali dalam waktu 18 bulan melalui penghematan subsidi. Kontra: Biaya operasional dan perawatan perangkat baru ini diperkirakan Rp150 ribu per tahun per unit, yang belum termasuk dalam proyeksi penghematan. Selain itu, ketergantungan pada pasokan biomassa yang tidak stabil di musim hujan dapat mengganggu kontinuitas pasokan.

Sentimen pasar terhadap kabar ini terlihat positif di sektor energi terbarukan. Indeks saham perusahaan energi bersih di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan 2,3% pada perdagangan Rabu, meskipun fundamental perusahaan masih didominasi oleh bisnis konvensional. "Ini murni sentimen, belum mencerminkan valuasi riil. Investor perlu menunggu detail teknis dan roadmap implementasi," kata analis dari Ciptadana Sekuritas, Ahmad Zaki.

Proyeksi dan Risiko Fiskal

Pemerintah sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai timeline adopsi teknologi ini. Namun, dari sisi fiskal, penghematan Rp26 triliun setara dengan 1,2% dari total belanja negara 2026. Jika terealisasi, ruang fiskal ini dapat dialokasikan untuk program perlindungan sosial atau infrastruktur. Namun, proyeksi tersebut mengasumsikan tingkat adopsi 60% dalam dua tahun, sebuah target yang optimistis mengingat pengalaman program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007-2010 yang baru mencapai 80% dalam lima tahun.

Selain itu, risiko capital outflow juga mengintai jika pasar menilai implementasi ini tidak kredibel. Likuiditas rupiah di pasar obligasi domestik dapat tertekan jika investor asing menunggu bukti konkret. "Kami menyarankan pemerintah menerbitkan pilot project di 10 kota sebelum memperluas skala nasional. Ini akan memberikan data empiris tentang biaya riil dan perilaku konsumen," ujar Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam risetnya.

Dari perspektif makro, jika penghematan subsidi terealisasi, defisit fiskal dapat turun dari proyeksi 2,84% PDB menjadi 2,63% PDB. Namun, efek inflasi dari penyesuaian harga perangkat dan perubahan pola konsumsi energi perlu diantisipasi. Indeks harga konsumen (IHK) komponen energi berpotensi naik 0,4-0,7% pada tahun pertama transisi.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Pasar

BRIN berencana melakukan uji publik di 5 provinsi pada kuartal IV 2026, dengan melibatkan 50 ribu rumah tangga. Hasil uji ini akan menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk merevisi Perpres No. 104/2020 tentang Subsidi LPG. Para pengamat menilai, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian, terutama dalam hal penyediaan listrik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Di satu sisi, potensi penghematan Rp26 triliun adalah angka yang signifikan untuk meringankan beban APBN. Di sisi lain, tanpa perencanaan matang, program ini bisa menjadi beban baru. Pasar akan terus memantau perkembangan ini, dan reaksi positif hanya akan berkelanjutan jika pemerintah menunjukkan komitmen melalui regulasi yang jelas dan pendanaan yang transparan. Dengan demikian, klaim BRIN ini menjadi ujian nyata bagi transformasi energi Indonesia di tengah tuntutan fiskal yang semakin ketat.