Restrukturisasi BUMN Karya: Utang Membengkak dan Entitas Kompleks Jadi Tantangan

Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2025, total liabilitas empat BUMN Karya — PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT PP, dan PT Adhi Karya — diperkirakan masih berada di kisaran Rp 260 triliun setelah bertahun-tahun membukukan kerugian sejak 2020. Liabilitas, atau total kewajiban utang perusahaan, setara dengan hampir separuh pagu belanja infrastruktur dalam APBN 2026 yang dirancang dengan defisit 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di tengah lanskap tersebut, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa restrukturisasi BUMN Karya menghadapi dua tantangan utama: besarnya beban utang dan kompleksitas struktur entitas. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembersihan laporan keuangan perusahaan konstruksi pelat merah masih jauh dari garis finis, meski pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian pada 2026.

Utang Besar dan Entitas Rumit: Beban Ganda Restrukturisasi

Dony, yang sebelumnya memimpin Waskita Karya dan InJourney, menyebut utang sebagai persoalan pertama yang harus dituntaskan. Eksposur perbankan, khususnya bank Himbara, terhadap empat BUMN Karya diperkirakan menembus Rp 300 triliun dalam bentuk kredit dan surat berharga. Sebagian besar pinjaman itu telah jatuh tempo namun belum lunas, sehingga bank harus terus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Jika rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sektor konstruksi mengalami kenaikan, cadangan itu menggerus laba bank dan menekan likuiditas sistem keuangan. Pertumbuhan kredit konstruksi secara year-on-year (YoY) pun masih melambat karena bank menahan ekspansi ke proyek yang dikerjakan BUMN Karya.

Tantangan kedua adalah kompleksitas entitas. Masing-masing BUMN Karya memiliki puluhan anak usaha, proyek patungan, hingga kewajiban kontinjensi seperti penjaminan dan tagihan sengketa. Waskita, misalnya, tercatat memiliki lebih dari tiga puluh entitas anak dan afiliasi yang membentang dari jalan tol hingga properti. Semakin banyak entitas, semakin rumit proses audit, pemisahan portofolio, dan negosiasi kreditor. Kondisi inilah yang membuat restrukturisasi tidak mungkin selesai dalam satu atau dua kuartal.

Dua Sisi Restrukturisasi: Peluang versus Risiko

Di satu sisi, restrukturisasi membuka peluang besar. Dengan menata ulang utang melalui konversi utang menjadi saham (debt-to-equity swap), penjadwalan ulang pembayaran, dan penyuntikan penyertaan modal negara, beban bunga tahunan BUMN Karya dapat turun drastis. Ruang fiskal yang tersisa bisa dialihkan ke proyek strategis nasional. Bagi pasar, kabar restrukturisasi yang berjalan mulus biasanya direspons positif: indeks harga saham gabungan (IHSG) dan valuasi saham emiten konstruksi cenderung menguat karena fundamental diperbaiki dari sisi neraca.

"Restrukturisasi bukan sekadar memangkas angka utang, melainkan menata ulang model bisnis agar BUMN Karya kembali sehat secara fundamental. Tanpa itu, masalah hanya bergeser dari bank ke kas negara," kata seorang pengamat BUMN yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, risiko tidak kalah nyata. Kompleksitas puluhan entitas membuka celah moral hazard, ketika kreditor atau manajemen lama mengalihkan beban kepada APBN. Proses yang berlarut-larut juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja massal dan memunculkan sentimen pasar negatif. Dalam skenario terburuk, kepercayaan investor asing melemah dan terjadi capital outflow — arus keluar dana portofolio dari pasar keuangan domestik — yang menekan nilai tukar rupiah.

"Semakin lama proses berlangsung, semakin besar bunga, penalti, dan biaya restrukturisasi yang terakumulasi. Proyeksi penyelesaian harus realistis, bukan sekadar target politik," ujar seorang analis pasar modal.

Proyeksi 2026: Antara Target dan Realitas

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,1 persen, sementara defisit APBN dijaga pada 2,48 persen dari PDB. Kedua target itu hanya tercapai jika belanja infrastruktur berjalan lancar dan BUMN Karya kembali mampu mengerjakan proyek. Danantara, lembaga pengelola aset yang resmi beroperasi sejak Februari 2025 dengan klaim aset kelolaan awal mencapai USD 900 miliar, menjadi motor utama penyehatan sektor ini.

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati tiga indikator: realisasi skema debt-to-equity swap, kecepatan pemisahan anak usaha bermasalah, dan tren penurunan rasio utang terhadap ekuitas. Selama ketiganya belum bergerak, sentimen terhadap saham konstruksi akan tetap volatil. Yang pasti, restrukturisasi BUMN Karya adalah pekerjaan jangka panjang, dan pernyataan Dony Oskaria baru-baru ini mengingatkan publik bahwa titik akhirnya masih membutuhkan waktu serta kesabaran semua pihak.