Ratusan Orang Tua Kepung Disdikbud Bandar Lampung Protes SPMB

Gelombang kekecewaan memuncak di Kota Bandar Lampung hingga mendorong lebih dari 600 wali murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat pada Senin (13/7/2026). Mereka memprotes hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dianggap tidak transparan dan merugikan ribuan anak. Aksi yang berlangsung tertib namun penuh emosi ini menjadi cermin dari kegelisahan para orang tua terhadap sistem zonasi dan jalur afirmasi yang dinilai bermasalah.

Ratusan Wali Murid Membanjiri Halaman Disdikbud

Sejak pukul 09.00 WIB, lautan manusia sudah memadati halaman Disdikbud Bandar Lampung di Jalan Amir Hamzah. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Keadilan untuk Anak Kami" dan "Tolak SPMB Curang". Ikatan orang tua dari berbagai kelurahan tampak kompak menyuarakan dugaan kejanggalan, seperti adanya anak dengan jarak rumah lebih jauh yang justru lolos, sementara yang dekat dan nilai rapor tinggi malah dinyatakan gagal.

Salah satu peserta aksi, Nurhayati (42), warga Kelurahan Kedaton, tidak kuasa menahan tangis. Putrinya mendapatkan jarak 1,2 kilometer dari SMP favorit namun tertolak, sedangkan teman sekelasnya yang bermukim 2,4 kilometer justru diterima. "Ini tidak masuk akal. Kami sudah mematuhi aturan, tapi hasilnya seperti ini," tuturnya dengan suara bergetar.

Disdikbud: Ada Gangguan Sistem dan Validasi Ulang

Pihak Disdikbud yang menerima massa perwakilan langsung menggelar audiensi darurat di aula kantor. Kepala Disdikbud, Rina Hastuti, menjelaskan bahwa gangguan teknis pada server pusat sempat membuat data zonasi kacau beberapa hari menjelang pengumuman. Namun ia menegaskan tidak ada praktik kecurangan yang disengaja.

"Kami akui ada inkonsistensi pemetaan akibat sinkronisasi data Dapodik yang tidak sempurna. Kami sedang melakukan validasi ulang terhadap 12.000 data pendaftar yang terdampak," kata Rina di hadapan para orang tua.

Lebih lanjut, ia mengumumkan pembentukan posko pengaduan mandiri di setiap kecamatan untuk menampung keluhan dan mengoreksi data. Pihaknya berjanji seluruh proses koreksi akan tuntas dalam tujuh hari kerja, dan apabila ditemukan kesalahan, pihak sekolah akan diminta menambah kuota kelas bila memungkinkan.

Tuntutan Massa dan Respon Pemerintah Kota

Para wali murid mengajukan empat tuntutan utama: pembatalan penetapan peserta didik baru yang validitas datanya diragukan, transparansi penuh seluruh proses seleksi, sanksi bagi oknum yang terbukti curang, serta penyediaan sekolah alternatif yang setara bagi anak-anak yang terdampak. Mereka mengancam akan menggelar aksi susulan ke kantor Wali Kota jika dalam waktu satu minggu tidak ada perubahan berarti.

"Kami tidak ingin anak-anak kami menjadi korban ketidakbecusan sistem. Kami ingin keadilan, bukan sekadar janji," ujar koordinator aksi, Yudi Hermawan, disambut tepuk tangan peserta lainnya.

Wali Kota Bandar Lampung, yang dihubungi terpisah, menyatakan telah memerintahkan inspektorat untuk mengaudit proses SPMB. "Saya tidak akan mentoleransi kecurangan sekecil apa pun. Jika terbukti ada pelanggaran, saya pastikan tindakan tegas akan diambil," tegasnya. Pemerintah kota juga membuka call center khusus untuk memudahkan masyarakat melapor.

Kondisi Psikologis Anak dan Harapan ke Depan

Di balik hiruk-pikuk aksi, nasib para siswa menjadi perhatian serius. Psikolog pendidikan Universitas Lampung, Dr. Rani Dewi, mengingatkan bahwa kegagalan seleksi administrasi yang bukan kesalahan anak dapat memicu stress akademik dan menurunkan semangat belajar. "Orang tua perlu menjadi penyangga emosi, bukan justru melimpahkan kekecewaan kepada anak," sarannya.

Hingga sore hari, perwakilan orang tua masih berdiskusi intensif dengan tim teknis Disdikbud. Sebagian besar massa memilih bertahan sambil menunggu hasil kesepakatan. Peristiwa ini menambah panjang catatan kisruh seleksi masuk sekolah di Lampung yang berulang setiap tahun, menandakan perlunya reformasi sistem yang lebih andal dan ramah pengguna.