Puan Maharani Tegaskan Komisaris BUMN Harus Profesional dan Kompeten, Dorong Seleksi Ketat

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, angkat bicara mengenai polemik pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belakangan menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah figur yang ditunjuk menduduki posisi strategis di perusahaan-perusahaan pelat merah dinilai belum mencerminkan kapasitas dan rekam jejak yang memadai, sehingga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan profesionalitas dalam proses seleksi.

Menanggapi kegelisahan publik tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong agar pengisian jabatan komisaris di lingkungan BUMN dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Ia menekankan pentingnya memilih figur-figur yang tidak hanya memiliki loyalitas, tetapi juga menguasai bidang usaha yang digeluti oleh BUMN terkait serta bebas dari konflik kepentingan.

Dalam keterangan resmi yang diterima media kami dari laman DPR pada Minggu (5/7/2026), Puan menyampaikan bahwa parlemen berperan dalam pengawasan untuk memastikan tata kelola perusahaan negara berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Ia mengatakan bahwa penempatan orang yang tepat di posisi komisaris akan berdampak langsung pada kinerja BUMN, yang pada akhirnya berimbas pada kepercayaan investor dan pelayanan kepada publik.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.

Kritik Publik dan Dorongan Transparansi

Kritik yang mengemuka di ruang publik menyebutkan bahwa beberapa komisaris yang baru diangkat tidak memiliki pengalaman langsung di industri yang relevan, dan sebagian lainnya diduga kuat merupakan representasi dari kepentingan politik tertentu. Situasi ini memperkuat persepsi bahwa BUMN masih dijadikan tempat “pengabdian” bagi loyalis ketimbang menjadi institusi bisnis modern yang dikelola oleh para profesional. Sejumlah pengamat ekonomi dan anggota Komisi VI DPR sebelumnya juga telah meminta agar proses pencalonan komisaris dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan panitia seleksi independen dan mengumumkan kriteria yang jelas kepada publik.

Puan Maharani, dalam pernyataannya, tidak menampik adanya keresahan itu. Ia menambahkan bahwa DPR akan terus memantau pelaksanaan pengangkatan komisaris dan tidak segan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah apabila ditemukan penyimpangan dari standar yang telah disepakati bersama. “Kami ingin memastikan bahwa BUMN jadi lokomotif perekonomian yang dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa,” ujarnya.

Laporan media kami mencatat, pernyataan Puan ini muncul bersamaan dengan pengumuman jajaran komisaris baru di beberapa BUMN besar, termasuk sektor perbankan, energi, dan konstruksi. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang kritik yang mengalir. DPR dijadwalkan akan membahas persoalan ini dalam rapat kerja dengan kementerian terkait pada masa sidang mendatang.

Dengan adanya dorongan langsung dari pimpinan legislatif, diharapkan ke depan setiap penunjukan pejabat di lingkup BUMN benar-benar didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas, sehingga mampu mengawal perusahaan negara menuju tata kelola kelas dunia.