Proposal Gubernur BI Baru Segera Diajukan Presiden Prabowo

Jakarta, Beritadua -- Proses suksesi di jajaran puncak Bank Indonesia (BI) kian mendekati puncaknya. Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengusulkan nama calon Gubernur BI yang baru untuk menggantikan Perry Warjiyo, yang masa jabatan keduanya akan berakhir pada tahun ini. Informasi tersebut mencuat seiring dengan pernyataan dari internal bank sentral bahwa mekanisme pencalonan tengah disiapkan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam beberapa kesempatan, pejabat BI menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Gubernur, termasuk posisi Gubernur, akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini ditegaskan oleh Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, yang menekankan bahwa seluruh proses mengacu pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 (P2SK). "Nantinya, Presiden mengajukan satu nama calon kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan," ujarnya.

Jelang Akhir Era Perry Warjiyo

Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan habis pada Mei tahun ini. Ia mulai menjabat sejak 2018 untuk periode pertama, kemudian terpilih kembali pada 2023 untuk periode kedua melalui persetujuan DPR saat itu. Di bawah kepemimpinannya, BI menghadapi berbagai gejolak, mulai dari pandemi COVID-19 yang memaksa kebijakan moneter super-longgar, hingga tekanan inflasi global akibat perang Rusia-Ukraina yang mendorong kenaikan suku bunga acuan secara agresif hingga ke level 6,25% pada pertengahan 2024.

Perry dikenal sebagai arsitek kebijakan triple intervention dan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS serta BI-FAST. Namun, warisannya juga diwarnai kritik terkait beban bunga obligasi yang besar akibat program burden sharing saat pandemi. Kini, pasar dan pelaku ekonomi menanti siapa sosok yang akan menggantikannya dan bagaimana arah kebijakan moneter ke depan, terutama dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian suku bunga global.

Tantangan Ekonomi yang Menanti

Gubernur BI yang baru akan langsung dihadapkan pada sejumlah tekanan ekonomi makro. Pertama, stabilitas nilai tukar rupiah yang masih rentan terhadap arus modal keluar (capital outflow) sejalan dengan kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat yang mungkin bertahan lebih lama. Hingga pertengahan 2026, rupiah masih diperdagangkan di kisaran Rp15.800–Rp16.200 per dolar AS, jauh di atas asumsi makro APBN. Kedua, inflasi inti yang meskipun terkendali di bawah 3% year-on-year, masih menghadapi risiko dari lonjakan harga pangan dan energi global.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah mencapai 5,2%–5,5% pada 2026 membutuhkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang solid. Gubernur BI baru harus mampu merumuskan suku bunga acuan yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong likuiditas dan kredit perbankan. Ketergantungan pada aliran modal asing untuk pembiayaan defisit transaksi berjalan masih menjadi titik rawan, sehingga kebijakan makroprudensial yang adaptif dan inovatif sangat dibutuhkan.

Kriteria dan Nama Kandidat Potensial

Belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai nama yang akan diusung Presiden Prabowo. Namun, sejumlah kriteria sudah menjadi perbincangan di kalangan pasar keuangan. Kandidat ideal harus memiliki rekam jejak kuat di bidang moneter, makroekonomi, dan sektor keuangan, serta kemampuan komunikasi yang efektif untuk mengarahkan ekspektasi pasar. Independensi bank sentral menjadi nilai utama yang dijaga ketat.

Sejumlah nama internal BI kerap disebut, seperti Aida S. Budiman (Deputi Gubernur Bidang Moneter), Juda Agung (Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran), atau Doni P. Joewono (Deputi Gubernur Bidang Pengawasan). Dari luar BI, mantan Menteri Keuangan, pejabat senior OJK, hingga akademisi seperti Prof. Telisa Aulia Falianty atau ekonom senior Chatib Basri juga mencuat sebagai figur potensial. Meski demikian, politik pencalonan akan sangat bergantung pada preferensi Presiden dan koalisi di DPR.

Proses Politik di DPR

Setelah nama diajukan oleh Presiden, Komisi XI DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) secara terbuka. Dalam proses ini, calon akan diuji visinya terhadap independensi BI, kerangka kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, serta pengelolaan risiko sistemik. DPR periode 2024–2029 dikuasai oleh koalisi besar pendukung pemerintah, sehingga kemungkinan penolakan bisa diminimalkan, namun pertarungan opini publik dan tekanan pasar akan tetap memengaruhi legitimasi calon terpilih.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa proses ini bisa berlangsung cepat jika ada konsensus politik, atau justru alot bila muncul resistensi. Pada 2018, Perry Warjiyo disetujui dengan suara bulat, sementara pada beberapa periode lain sempat muncul dinamika penolakan. Durasi transisi yang ideal adalah dua hingga tiga bulan sebelum masa jabatan lama berakhir, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Respons Pasar dan Ekspektasi

Pelaku pasar keuangan mencermati isu ini dengan saksama. Analis memperkirakan bahwa pengumuman nama calon akan memengaruhi imbal hasil obligasi negara dan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. “Pasar ingin figur yang kredibel, memiliki pengalaman internasional, dan dapat menjaga stabilitas moneter tanpa terlalu bergantung pada intervensi valas,” ujar Buffy, analis ekonomi senior Beritadua yang berlatar belakang mantan analis bank investasi. “Di satu sisi, sosok internal BI memberikan kontinuitas kebijakan; di sisi lain, figur eksternal bisa membawa penyegaran dan perspektif baru.”

Buffy menambahkan bahwa berdasarkan data Bloomberg per akhir Maret 2026, posisi cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 151,2 miliar, relatif cukup untuk meredam volatilitas. Namun, tanpa kepemimpinan yang kuat, kepercayaan investor bisa tergerus. “Ini bukan sekadar soal nama, melainkan soal kemampuan merespons gejolak global,” lanjutnya. Para ekonom juga menyoroti pentingnya sinergi antara Gubernur BI dengan Menteri Keuangan dan Dewan Stabilitas Sistem Keuangan (DSSK) di bawah koordinasi Presiden.

Harapan ke Depan

Dengan berakhirnya era Perry Warjiyo, babak baru BI diharapkan tetap melanjutkan fondasi digitalisasi dan pendalaman pasar keuangan yang sudah terbangun. Namun, adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk mata uang digital bank sentral (CBDC), menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda. Calon gubernur juga harus mampu mengelola ekspektasi inflasi yang makin dipengaruhi oleh perubahan iklim dan volatilitas harga komoditas.

DPR dan pemerintah diharapkan segera mengumumkan nama calon agar masa transisi berjalan mulus. Kepastian ini akan menjadi sinyal positif bagi investor domestik maupun asing bahwa arah kebijakan moneter Indonesia tetap terukur dan responsif. Sebaliknya, penundaan atau ketidakjelasan justru akan menambah premi risiko di pasar keuangan Indonesia yang sudah cukup tinggi.

Dengan demikian, seluruh mata kini tertuju pada Presiden Prabowo dan tim ekonominya. Siapa pun yang terpilih, tugas berat menanti di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pertumbuhan domestik yang inklusif.