Progres Tol Prosiwangi 72%, Gibran Sorot Dampak Ekonomi Ganda

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke proyek strategis nasional Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Tahap 1 pada Jumat (10/7). Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengawal pemerataan infrastruktur di koridor selatan Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi wilayah Tapal Kuda—meliputi Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi—tercatat sebesar 4,7% secara tahunan, di bawah rata-rata provinsi sebesar 5,1%. Kesenjangan inilah yang coba dijembatani dengan kehadiran jalan bebas hambatan sepanjang total 175 kilometer yang menelan investasi lebih dari Rp 23 triliun.

Progres Fisik dan Arsitektur Pembiayaan

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum per 30 Juni 2026, progres fisik Tahap 1 ruas Probolinggo–Besuki telah menyentuh angka 72,4%, lebih tinggi dari target kontrak sebesar 68%. Ruas ini membentang sejauh 50,1 km dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Sisanya, Tahap 2 Besuki–Situbondo dan Tahap 3 Situbondo–Banyuwangi, masih dalam tahap pembebasan lahan dengan serapan anggaran mencapai 41% dari total kebutuhan. Skema pembiayaan menggunakan kombinasi APBN untuk konstruksi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk tahap selanjutnya, dengan masa konsesi selama 40 tahun. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor utama menyatakan bahwa penggunaan beton pra-cetak (precast) dan sistem moving formwork mampu mempercepat waktu pengerjaan hingga 30% dibanding metode konvensional.

Proyeksi Dampak Ekonomi: Dua Sisi Analisis

Di satu sisi, kehadiran Tol Prosiwangi diperkirakan memangkas waktu tempuh dari Probolinggo ke Banyuwangi dari sekitar 6 jam menjadi hanya 2,5 jam. Ini akan mendongkrak efisiensi logistik, mengingat koridor ini merupakan jalur vital distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Simulasi Kementerian Perhubungan menunjukkan potensi penghematan biaya logistik hingga Rp 1,8 triliun per tahun, atau setara dengan 0,3% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Lebih jauh, akses yang lancar diprediksi memicu lonjakan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, Taman Nasional Baluran, dan pantai-pantai di Banyuwangi. Data BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Banyuwangi pada 2025 mencapai 120 ribu orang; dengan tol, angka ini berpotensi melonjak 25–30% dalam dua tahun pertama operasi. Sektor properti dan ritel di sekitar pintu tol juga diprediksi tumbuh, menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan adanya risiko jebakan utang (debt trap) dan potensi beban fiskal jangka panjang. Dengan skema KPBU, pemerintah wajib memberikan jaminan pendapatan minimum (minimum revenue guarantee/MRG) kepada investor. Apabila volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) di bawah proyeksi, APBN harus menalangi kekurangannya. Sebagai gambaran, proyeksi LHR Tol Prosiwangi pada masa awal operasi adalah 12.000 kendaraan per hari. Namun, data dari ruas tol sejenis seperti Tol Pandaan-Malang menunjukkan realisasi LHR hanya sekitar 8.500 kendaraan per hari di dua tahun pertama, jauh dari proyeksi awal 15.000. Kekhawatiran serupa bisa terjadi di Prosiwangi, mengingat koridor ini belum memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sekuat koridor utara. Selain itu, pembebasan lahan yang belum tuntas di sejumlah titik berpotensi memicu eskalasi biaya dan penundaan konstruksi, yang pada akhirnya membebani kas negara. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi tercatat 1,12 dan 1,08, relatif tinggi dibanding rata-rata nasional 1,00, yang mengindikasikan biaya pembangunan di wilayah tersebut lebih mahal.

Tantangan Lingkungan dan Sosial

Dari perspektif lingkungan, bentangan tol yang melintasi kawasan konservasi dan lahan produktif memunculkan resistensi dari kelompok masyarakat sipil. Seksi 3, yang melewati sebagian area penyangga Taman Nasional Baluran, dikhawatirkan akan memutus koridor satwa liar, khususnya banteng jawa (Bos javanicus). Tim Amdal telah merekomendasikan pembangunan 12 titik eco-bridge dan koridor satwa buatan, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Di aspek sosial, pembebasan lahan di wilayah Situbondo dan Banyuwangi melibatkan sekitar 4.500 bidang tanah milik warga, dan masih ada sekitar 15% yang belum mencapai kesepakatan ganti rugi. Potensi konflik agraria dan penundaan proyek menjadi risiko yang harus dikelola secara hati-hati oleh pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang Manfaat dan Biaya

Secara keseluruhan, Tol Prosiwangi adalah proyek dengan nilai strategis tinggi bagi pemerataan ekonomi Jawa Timur. Analisis manfaat-biaya (cost-benefit analysis) yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan rasio 1,47, artinya setiap rupiah yang diinvestasikan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp 1,47. Namun, angka ini sangat sensitif terhadap asumsi volume lalu lintas dan realisasi biaya konstruksi. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran, menyelesaikan pembebasan lahan secara adil dan tepat waktu, serta memastikan adanya konsistensi kebijakan insentif bagi kawasan industri dan pariwisata di sepanjang koridor. Tanpa ekosistem pendukung yang kuat, tol ini hanya akan menjadi infrastruktur kosong yang membebani fiskal, alih-alih menjadi katalis pertumbuhan. Peninjauan Wapres Gibran menjadi momentum untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan—pusat, daerah, kontraktor, dan masyarakat—bergerak dalam irama yang sama demi mewujudkan manfaat ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Baca juga:

• Pencarian Global Pemeran Tim 7 Live-Action Naruto Dimulai
• Desak Made dan Kadek Adi Lolos Final Chamonix 2026