Prabowo Tegas Larang Jual Pindad-Garuda, Utamakan Kebangkitan BUMN

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menghentikan wacana penjualan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kepada investor asing. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Kepala Negara menekankan bahwa aset-aset vital seperti PT Pindad dan PT Garuda Indonesia tidak akan dilepas ke pihak asing, melainkan akan dibangkitkan kembali melalui skema restrukturisasi yang ketat. Larangan ini muncul di tengah tekanan fiskal yang mendorong opsi privatisasi, namun Prabowo memilih jalur kedaulatan ekonomi.

Kinerja Terkini dan Beban Fiskal

Berdasarkan data Kementerian BUMN per akhir Juni 2026, total aset seluruh perusahaan pelat merah mencapai Rp10.252 triliun, namun kontribusi terhadap penerimaan negara masih timpang. Garuda Indonesia, meski telah melalui restrukturisasi utang tahap pertama pada 2022, kembali mencatat rugi bersih sebesar Rp2,3 triliun di tahun 2025, terutama akibat beban operasional rute internasional yang belum pulih dan kenaikan harga avtur sebesar 18% year-on-year. Sementara itu, PT Pindad membukukan laba bersih Rp387 miliar pada periode yang sama, tumbuh 12%, namun perusahaan ini membutuhkan ekspansi kapasitas produksi yang memerlukan investasi besar hingga Rp7,5 triliun dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, total penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan ke BUMN dalam periode 2022-2026 mencapai Rp152,6 triliun, menjadi sorotan di tengah defisit APBN yang melebar ke 2,8% dari PDB.

Dua Sisi Privatisasi: Suara Pro dan Kontra

Di satu sisi, para pendukung privatisasi parsial menilai penjualan saham minoritas ke asing dapat menjadi katalis efisiensi. Bank investasi besar di Asia telah menyodorkan proposal agar Garuda Indonesia melepas 49% sahamnya ke maskapai global ternama, yang berpotensi mendatangkan dana segar Rp15 triliun plus transfer teknologi dan jaringan rute internasional. Hal ini dapat mengurangi beban APBN secara signifikan dan meningkatkan kualitas layanan. Bagi Pindad, kemitraan dengan perusahaan pertahanan Eropa bisa mempercepat sertifikasi produk untuk pasar NATO, yang selama ini terhambat birokrasi dan standar teknis.

Di sisi lain, pandangan nasionalis ekonomi menempatkan BUMN strategis sebagai instrumen kedaulatan. Pindad adalah satu-satunya produsen senjata dan amunisi skala besar di Indonesia, dengan kapasitas produksi yang mendukung kebutuhan TNI hingga 70%. Menyerahkan kendali, bahkan secara minoritas, dikhawatirkan akan membuka celah bagi kepentingan asing untuk membatasi akses pertahanan nasional. Garuda Indonesia juga berperan vital dalam konektivitas Nusantara, melayani 80 rute domestik dan menjadi tulang punggung distribusi logistik di masa krisis. Fundamental valuasi kedua BUMN ini, menurut analis, tidak semata-mata tercermin dari rasio harga terhadap laba, tetapi juga dari nilai strategis yang melekat pada portofolio negara.

"Menjual BUMN strategis itu seperti menggadaikan masa depan kedaulatan. Kami ingin bangkit dengan kekuatan sendiri," tegas Presiden Prabowo.

Rencana Kebangkitan Tanpa Lepas Kendali

Sebagai ganti penjualan, pemerintah menyusun skema "kebangkitan" dengan tiga pilar: perbaikan fundamental operasional, kemitraan strategis tanpa divestasi, dan PMN bersyarat. Untuk Garuda Indonesia, Kementerian BUMN tengah memfinalisasi restrukturisasi utang tahap kedua kepada para kreditur global, dengan target pemangkasan liabilitas hingga Rp8 triliun melalui konversi ke ekuitas dan perpanjangan tenor. Sementara itu, Pindad didorong untuk membentuk joint venture produksi dengan perusahaan pertahanan dalam negeri dan negara sahabat tanpa melepas saham, guna mendanai ekspansi pabrik baru di Subang dan meningkatkan ekspor ke kawasan Asia-Pasifik yang diproyeksi tumbuh 9% per tahun.

PMN untuk kedua perusahaan akan dikucurkan dengan persyaratan ketat yang dikaitkan pada pencapaian rasio keuangan: Garuda harus menurunkan debt-to-equity ratio (DER) di bawah 3 kali dalam dua tahun, sementara Pindad wajib meningkatkan margin laba bersih menjadi minimal 5% secara year-on-year sebelum mendapatkan tambahan modal. Mekanisme ini diharapkan dapat menjaga disiplin fiskal dan menghindari moral hazard yang selama ini dikritisi oleh para ekonom.

Sentimen Pasar dan Proyeksi

Indeks BUMN20 di Bursa Efek Indonesia sempat menguat 1,2% pasca pernyataan Presiden, karena ketidakpastian spekulasi penjualan mereda. Namun, investor asing mencatatkan capital outflow tipis sebesar Rp320 miliar di hari yang sama, mengindikasikan kekhawatiran terhadap proteksionisme meskipun fundamental Indonesia tetap solid dengan cadangan devisa US$156,4 miliar. Likuiditas rupiah dinilai masih cukup untuk menopang PMN selama dilakukan secara terukur. Proyeksi ekonom terhadap keberhasilan skema ini beragam: skenario optimis menunjukkan perbaikan kinerja kedua BUMN dalam tiga tahun, sementara skenario pesimis mengingatkan bahwa tanpa perombakan tata kelola yang radikal, PMN hanya akan menjadi tambal sulam sementara. "Kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Pasar akan menghargai setiap perbaikan fundamental, bukan retorika," ujar seorang analis ekonomi dalam diskusi virtual di Jakarta.

Baca juga:

• Iran Resmi Tutup Selat Hormuz Pascatembakan Kapal Komersial
• Rekor iQIYI Pecah: Ketika ‘Road to Success’ Menyentuh Jutaan Hati