Program Pelatihan Militer untuk Calon Manajer Koperasi Mulai Dievaluasi

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sinyal bahwa program pelatihan dasar militer bagi para calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) tengah memasuki tahap evaluasi menyeluruh. Informasi ini mencuat dari pernyataan seorang pejabat kementerian yang menyebut bahwa pihak Kementerian Pertahanan juga telah setuju untuk turut serta dalam proses evaluasi tersebut.

"Kemarin sudah dievaluasi, alhamdulillah dari pihak Kementerian Pertahanan juga sudah mau mengevaluasi," ujar Ferry, yang namanya disebut sebagai perwakilan Kemenkop UKM dalam sebuah diskusi. Meski detail teknis evaluasi belum diumumkan secara resmi, langkah ini dinilai krusial mengingat besarnya ekspektasi terhadap peran Kopdes sebagai motor ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2025, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 134.200 unit, dengan total volume usaha sekitar Rp185 triliun dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1 persen. Dari total tersebut, koperasi yang beroperasi di perdesaan menyumbang lebih dari 40 persen unit, namun tingkat produktivitas dan profesionalisme pengelolaannya masih menjadi pekerjaan rumah besar. Program pelatihan semi-militer ini muncul sebagai salah satu terobosan untuk membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan para pengelola koperasi, yang diharapkan mampu mengerek kinerja usaha.

Pro dan Kontra Pelatihan Bergaya Militer

Di satu sisi, pendekatan pelatihan ala militer dinilai dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, loyalitas, dan semangat korps yang selama ini dianggap absen dalam tata kelola koperasi tradisional. Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa sekitar 30 persen koperasi di Indonesia tidak aktif karena lemahnya manajemen dan minimnya tanggung jawab pengurus. Dengan bekal latihan fisik dan mental khas militer, para calon manajer diharapkan memiliki ketahanan menghadapi tekanan bisnis serta mampu membangun koperasi yang lebih berintegritas. Pendukung program ini juga mengklaim bahwa beberapa negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok pernah menerapkan model serupa untuk kader-kader ekonomi perdesaan pada fase awal industrialisasi mereka.

Di sisi lain, banyak pengamat yang mempertanyakan relevansi metode militer dengan kebutuhan riil pengelolaan sebuah entitas bisnis modern. Koperasi bukan hanya soal kepatuhan hierarkis, melainkan juga kemampuan analisis keuangan, strategi pemasaran digital, manajemen rantai pasok, serta pemahaman hukum bisnis.

"Pelatihan ala militer mungkin bisa membentuk fisik yang tangguh, tapi tanpa kemampuan membaca laporan laba rugi, koperasi akan tetap jalan di tempat,"

Belanja Anggaran dan Proyeksi Pengembalian Ekonomi

Informasi awal menyebutkan bahwa program pelatihan ini menyedot anggaran hingga Rp275 miliar yang berasal dari pos belanja Kemenkop UKM dan dukungan fasilitas dari Kementerian Pertahanan. Angka tersebut tergolong fantastis jika dibandingkan dengan alokasi total pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang pada 2025 hanya sebesar Rp1,2 triliun untuk seluruh Indonesia. Dengan asumsi satu angkatan pelatihan melibatkan 2.500 peserta, biaya per kepala mencapai sekitar Rp110 juta, jauh di atas biaya pelatihan manajemen koperasi konvensional yang biasanya berkisar Rp15 juta hingga Rp25 juta per orang.

Para pendukung program menilai investasi ini sebanding dengan potensi lonjakan produktivitas koperasi desa. Jika setiap Kopdes yang dikelola oleh lulusan pelatihan mampu meningkatkan omzet rata-rata sebesar 20 persen dalam dua tahun, maka potensi tambahan volume usaha koperasi desa bisa mencapai Rp14 triliun secara nasional, berdasarkan perhitungan kasar dari data BPS tadi. Namun, skenario optimistis itu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kultur bisnis koperasi sangat dipengaruhi oleh dinamika lokal dan dukungan infrastruktur, bukan sekadar karakter individu pengelola.

Respons Pelaku Usaha dan Arah Evaluasi

Kalangan penggiat koperasi menyambut baik evaluasi ini. Ketua Umum Asosiasi Koperasi Indonesia, dalam pernyataan tertulisnya, mengapresiasi keterbukaan pemerintah untuk meninjau kembali program yang dinilai kontroversial. "Kami berharap evaluasi mencakup seluruh aspek, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga ukuran keberhasilan yang jelas," tuturnya. Beberapa peserta pelatihan yang telah menjalani program juga mengeluhkan bobot materi fisik yang terlalu dominan, menyisakan sedikit waktu untuk simulasi bisnis dan magang di koperasi sukses.

Sinyalemen dari Kementerian Pertahanan yang bersedia mengevaluasi menunjukkan adanya pengakuan bahwa sinergi antar-kementerian perlu diselaraskan dengan kebutuhan sektor riil. Menteri Pertahanan sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan ini semula dirancang untuk menanamkan bela negara dalam konteks ekonomi, namun implementasinya di lapangan ternyata menuai kritik. Evaluasi diharapkan tidak sekadar merombak porsi latihan fisik, tetapi juga memperkuat modul kewirausahaan, inklusi keuangan digital, dan tata kelola koperasi yang transparan.

Dengan evaluasi yang tengah berjalan, nasib program pelatihan militer untuk calon manajer Kopdes memasuki babak baru. Hasil evaluasi lintas kementerian ini akan menjadi penanda sejauh mana negara mampu meramu pendekatan non-konvensional untuk menjawab tantangan fundamental ekonomi kerakyatan tanpa terjebak pada simbolisme dan pemborosan anggaran.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai jadwal final evaluasi, Ferry enggan memberi kepastian. "Nanti kita lihat bersama. Yang penting semua pihak sudah di meja evaluasi," pungkasnya.

Baca juga:

• RS Dilarang Tolak Pasien Darurat BPJS Nonaktif, Pembayaran Klaim Tak Pasti
• Jules Kounde Cetak Gol Kemenangan Barcelona atas Real Sociedad