Program MBG Pacu Harga Ayam dan Telur, Pemerintah Jaga Batas Bawah lewat HPP

Kementerian Pertanian mengonfirmasi bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut menjadi katalis naiknya harga ayam ras dan telur ayam di pasar domestik, terutama setelah libur sekolah berakhir dan aktivitas belajar-mengajar kembali berjalan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dalam pernyataan terkininya mengakui kaitan tersebut, seraya menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan agar harga tidak anjlok di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).

Dorongan Permintaan yang Melampaui Pasokan Harian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per minggu ketiga bulan ini, harga ayam broiler di tingkat peternak melonjak hingga 18,7% dibandingkan rerata dua bulan sebelumnya, menyentuh angka Rp 23.500 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras di tingkat produsen tercatat naik 12,3% menjadi Rp 27.800 per kilogram. Pemicu utamanya adalah lonjakan permintaan dari dapur-dapur sekolah yang menjadi bagian dari rantai pasok program MBG. Program yang menyasar jutaan pelajar ini menyerap sekitar 30–35% dari total produksi harian ayam ras dan telur di sentra-sentra peternakan nasional, sehingga menciptakan tekanan pada sisi pasokan untuk memenuhi kebutuhan pasar ritel sekaligus program pemerintah.

Di satu sisi, peningkatan harga ini menjadi sinyal positif bagi peternak yang sebelumnya sempat mengalami margin tipis akibat oversuplai pada awal tahun. Penerimaan di tingkat kandang yang lebih tinggi dapat memperbaiki arus kas dan menstimulasi kembali produksi, terutama bagi peternak mandiri yang tidak memiliki kontrak dengan perusahaan besar. Di sisi lain, konsumen akhir, khususnya segmen rumah tangga di perkotaan, mulai merasakan beban tambahan pada anggaran pangan harian. Pedagang pasar tradisional melaporkan bahwa selisih harga eceran dengan harga di tingkat peternak tetap lebar, sehingga ketika harga produsen naik, harga di tingkat konsumen ikut terkerek signifikan.

HPP sebagai Instrumen Stabilitas Dua Arah

Pemerintah menjadikan HPP sebagai acuan fundamental untuk mencegah gejolak berlebihan. Saat harga unggas cenderung turun, kebijakan HPP melindungi peternak dengan menetapkan batas bawah pembelian oleh Bulog atau koperasi mitra. Kini, ketika tekanan ke atas terjadi, peran HPP bergeser menjadi jaring pengaman psikologis bagi produsen agar tidak meninggalkan usaha saat harga fluktuatif. Menteri Amran menekankan bahwa kementeriannya tidak membiarkan harga melorot di bawah HPP yang telah ditetapkan, namun juga tidak akan melakukan intervensi drastis pada sisi penawaran karena khawatir menciptakan distorsi baru.

“Ketika permintaan program bergizi ini tinggi, otomatis ada gerakan harga. Yang penting, kita jaga agar saat siklusnya nanti kembali melandai, harga tidak sampai di bawah biaya produksi. Itu prinsip utama kami,” ujar seorang pejabat senior di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menolak disebutkan namanya.

Di tengah dinamika ini, volume cadangan daging ayam dan telur di gudang Bulog masih berada pada level 12–15% di atas batas aman minimal, sehingga ruang untuk operasi pasar tetap tersedia jika kenaikan harga di tingkat konsumen dianggap sudah tidak wajar. Namun, operasi pasar belum diaktifkan karena secara umum inflasi pangan masih berada dalam koridor target Bank Indonesia, yaitu 3–5% year-on-year.

Tantangan Ganda: Antara Kesejahteraan Peternak dan Daya Beli Konsumen

Analis ekonomi menyoroti dilema klasik yang muncul dari skema bantuan pangan berbasis belanja barang, seperti MBG. Program semacam ini secara langsung menyuntikkan permintaan baru yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh penambahan kapasitas produksi jangka pendek. Akibatnya, terjadi kenaikan harga yang justru bisa menggerus daya beli masyarakat yang tidak menjadi penerima manfaat program. Dengan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan makanan yang masih dominan—sekitar 45% dari total konsumsi untuk kelompok menengah bawah—setiap kenaikan Rp 1.000 pada harga ayam atau telur memaksa keluarga untuk melakukan penyesuaian pola konsumsi secara signifikan.

Namun, perspektif yang kontra menyatakan bahwa jika harga unggas tetap tertekan dalam jangka panjang, maka ribuan peternak rakyat berpotensi gulung tikar, yang pada akhirnya akan mengikis kapasitas produksi nasional secara struktural. Ekspektasi keuntungan yang memadai menjadi prasyarat agar investasi di sektor peternakan, seperti modernisasi kandang dan perbaikan bibit, berlanjut. Dengan demikian, kenaikan harga saat ini dapat ditafsirkan sebagai koreksi pasar yang sehat setelah periode tekanan harga yang berkepanjangan.

Proyeksi dan Langkah Menuju Stabilitas

Ke depan, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional akan terus memonitor pergerakan harga di setiap simpul distribusi. Targetnya adalah mempersempit disparitas antara harga peternak dan harga di tingkat konsumen, misalnya melalui integrasi rantai pasok dingin dan kemitraan langsung antara sekolah penerima MBG dengan koperasi peternak setempat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi peran tengkulak yang selama ini memperlebar selisih harga.

Dari sisi produksi, pemerintah berencana menyalurkan subsidi pakan dan bibit unggul untuk meningkatkan efisiensi peternak kecil agar pasokan dapat merespons kenaikan permintaan tanpa mendorong inflasi yang berlebihan. Hingga akhir tahun, diproyeksikan harga ayam broiler akan bergerak di kisaran Rp 21.000–24.000 per kilogram di tingkat peternak, sementara telur di level Rp 26.000–29.000 per kilogram, dengan catatan tidak ada gangguan serius pada distribusi dan ketersediaan pakan. Dengan keseimbangan antara proteksi harga melalui HPP dan manajemen permintaan program, diharapkan pasar unggas tetap inklusif bagi peternak sekaligus terjangkau bagi konsumen.