Program Keberlanjutan Gagal karena Fokus pada Angka, Bukan Dampak
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per kuartal III/2024, jumlah perusahaan yang melaporkan inisiatif keberlanjutan (sustainability) mencapai 1.250 entitas, naik 15% year-on-year. Namun, di bal...
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per kuartal III/2024, jumlah perusahaan yang melaporkan inisiatif keberlanjutan (sustainability) mencapai 1.250 entitas, naik 15% year-on-year. Namun, di balik kenaikan tersebut, CEO Krealogi, Azalea Ayuningtyas, menyoroti kegagalan banyak program keberlanjutan yang justru terjebak pada pengejaran angka semata, bukan pada dampak jangka panjang. Fenomena ini menjadi peringatan bagi pelaku industri di tengah meningkatnya tekanan dari investor dan regulator untuk memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Angka sebagai Ilusi Progres
Di satu sisi, perusahaan berlomba-lomba mempublikasikan capaian kuantitatif seperti pengurangan emisi karbon 20% dalam setahun atau peningkatan daur ulang hingga 30%. Angka-angka ini sering digunakan untuk memenuhi target internal maupun ekspektasi pasar. Namun, di sisi lain, banyak program tersebut tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasional jangka panjang. Azalea mencontohkan, sebuah program pelatihan UMKM yang hanya berfokus pada jumlah peserta yang dilatih, tanpa pendampingan pasca-program, seringkali berakhir sia-sia karena tidak ada perubahan fundamental dalam praktik bisnis peserta.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 64 juta UMKM di Indonesia, hanya 12% yang memiliki akses ke program keberlanjutan yang terintegrasi. Dari jumlah tersebut, tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan produktivitas jangka panjang hanya mencapai 35%, sementara sisanya stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang berorientasi pada angka, seperti jumlah UMKM yang terdaftar atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, tidak cukup untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Dampak Jangka Panjang vs. Target Jangka Pendek
Pro: Fokus pada angka memudahkan perusahaan untuk mengukur kinerja secara objektif dan membandingkan dengan kompetitor. Target kuantitatif juga membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien, karena manajemen dapat melihat hasil langsung dari investasi yang dilakukan. Misalnya, jika target pengurangan emisi tercapai, perusahaan dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah.
Kontra: Namun, pendekatan ini sering mengabaikan aspek kualitatif yang lebih sulit diukur, seperti perubahan perilaku konsumen, peningkatan kesejahteraan komunitas, atau penguatan ekosistem lokal. Azalea menekankan bahwa dampak jangka panjang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terlihat, sementara target angka biasanya berjangka pendek, sehingga menciptakan tekanan untuk mencapai hasil instan yang seringkali tidak berkelanjutan. Hal ini juga memicu fenomena "greenwashing", di mana perusahaan hanya mengejar citra positif tanpa perubahan substansial.
Data Bank Indonesia per Januari 2025 mencatat bahwa aliran dana ke instrumen keuangan berkelanjutan (green bond) mencapai Rp 45 triliun, meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa 60% dari penerbit green bond tidak memiliki mekanisme verifikasi dampak yang jelas, sehingga investor sulit membedakan antara proyek yang benar-benar berdampak dengan yang hanya sekadar memenuhi syarat administratif.
Membangun Ekosistem Keberlanjutan yang Sejati
Untuk mengatasi masalah ini, Azalea menyarankan agar perusahaan mengubah paradigma dari "mengejar angka" menjadi "membangun ekosistem". Ini berarti melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemasok, karyawan, dan komunitas lokal, dalam setiap tahap program. Misalnya, Krealogi sendiri menerapkan pendekatan berbasis dampak dengan mengukur indikator seperti peningkatan pendapatan rata-rata UMKM binaan dalam tiga tahun, bukan hanya jumlah UMKM yang terdaftar.
Selain itu, perlu adanya standar pelaporan yang lebih ketat dan transparan. OJK telah mengeluarkan Peraturan No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih belum merata. Azalea menambahkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mengukur dampak secara holistik, termasuk aspek sosial dan lingkungan yang sulit dikuantifikasi.
"Keberlanjutan bukan tentang berapa banyak angka yang kita capai, tetapi seberapa dalam perubahan yang kita ciptakan untuk generasi mendatang. Jika kita terus mengejar angka, kita hanya akan menuai ilusi," ujar Azalea dalam diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Pada akhirnya, tren keberlanjutan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun kesadaran meningkat, risiko kegagalan tetap tinggi jika perusahaan tidak mengubah pendekatan mereka. Dengan data yang menunjukkan bahwa 70% program keberlanjutan di Asia Tenggara gagal mencapai dampak yang diharapkan dalam lima tahun (laporan McKinsey, 2024), sudah saatnya pelaku bisnis berinvestasi pada sistem pengukuran yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
Comments (0)