Program B50 Berpotensi Pangkas Devisa Hingga US$ 2,7 Miliar

Sebuah lembaga kajian ekonomi dan energi menyoroti potensi dampak negatif program mandatori biodiesel 50 persen (B50) terhadap penerimaan negara. Dalam analisis terbarunya, lembaga tersebut memperkirakan bahwa kebijakan yang mewajibkan pencampuran 50 persen minyak sawit ke dalam solar ini dapat menggerus devisa hasil ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai sekitar US$ 2,7 miliar atau setara dengan lebih dari Rp 41 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 10 persen dari total nilai ekspor CPO Indonesia pada tahun lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan produk turunannya pada 2024 tercatat mencapai lebih dari US$ 25 miliar, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar di luar sektor tambang. Program B50 sendiri merupakan lanjutan dari B35 yang telah berjalan, dengan target meningkatkan serapan minyak sawit domestik sekaligus menekan impor bahan bakar diesel. Namun, kalkulasi lembaga tersebut menunjukkan bahwa alih-alih menghemat devisa melalui pengurangan impor solar, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan ekspor yang lebih besar daripada penghematan impor yang diraih.

Kalkulasi Dua Sisi: Ekspor Hilang vs Impor Berkurang

Secara fundamental, program biodiesel bertujuan menciptakan kemandirian energi dan menstabilkan harga minyak sawit di dalam negeri. Di satu sisi, peningkatan persentase campuran sawit pada biodiesel dari 35 persen menjadi 50 persen akan menyerap tambahan produksi CPO domestik sekitar 3–4 juta ton per tahun. Volume sebesar itu, jika tidak dialihkan ke dalam negeri, berpotensi diekspor dan menghasilkan penerimaan valuta asing yang signifikan. Di sisi lain, substitusi solar impor dengan biodiesel berbasis sawit memang bisa menekan pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar minyak. Namun, analisis lembaga tersebut menunjuk pada selisih yang merugikan: potensi devisa ekspor yang hilang jauh lebih besar dibanding penghematan impor yang diharapkan.

Dengan asumsi harga rata-rata CPO global di kisaran US$ 800–900 per ton, kehilangan volume ekspor 3–4 juta ton berarti potensi penerimaan yang lenyap mencapai US$ 2,4–3,2 miliar. Angka US$ 2,7 miliar yang diungkap menjadi titik tengah dari skenario tersebut. Sementara itu, penghematan impor solar dengan volume yang digantikan biodiesel diperkirakan hanya berkisar US$ 1,5–2 miliar, sehingga secara neto neraca devisa masih mengalami defisit tambahan.

Pro dan Kontra Mandatori B50

Pro: Para pendukung B50 menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan energi nasional. Dengan mengolah CPO menjadi biodiesel, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak bumi impor, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani sawit yang selama ini kerap terpukul fluktuasi harga global. Serapan domestik yang lebih tinggi diharapkan menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, menopang pendapatan lebih dari 16 juta orang yang menggantungkan hidup pada industri kelapa sawit.

Kontra: Sebaliknya, hasil kalkulasi lembaga tersebut memperlihatkan bahwa penguatan serapan domestik lewat B50 akan menggerus devisa negara yang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membiayai pembangunan. Kehilangan penerimaan ekspor CPO sebesar US$ 2,7 miliar bisa memperburuk posisi neraca transaksi berjalan, terutama di saat capital outflow masih menjadi sentimen pasar. Selain itu, terdapat persoalan kesiapan infrastruktur dan armada, mengingat campuran 50 persen sawit berpotensi menimbulkan masalah teknis pada mesin kendaraan yang tidak dirancang untuk bahan bakar dengan viskositas tinggi. Biaya konversi dan perawatan tambahan dapat membebani konsumen dan perusahaan logistik.

Analisis Dampak pada Neraca Perdagangan

Jika program B50 direalisasikan secara penuh, dampaknya pada neraca perdagangan akan terasa langsung. Surplus perdagangan Indonesia pada 2024 yang mencapai US$ 35 miliar berpotensi tergerus karena penurunan ekspor CPO. Meskipun impor solar berkurang, penurunannya tidak sebanding dengan hilangnya ekspor. Data historis menunjukkan bahwa setiap kali Indonesia menaikkan mandatori biodiesel, volume ekspor CPO langsung mengalami kontraksi. Saat B20 naik ke B30, ekspor CPO Indonesia turun sekitar 6 persen secara year-on-year pada tahun pertama implementasi. Dengan lompatan yang lebih besar ke B50, koreksi ekspor diperkirakan lebih tajam, mencapai 10–12 persen.

Di pasar global, posisi Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar dunia dengan pangsa sekitar 55 persen akan sedikit banyak terpengaruh. Pengurangan pasokan ekspor dari Indonesia dapat mendongkrak harga CPO internasional, namun kenaikan harga ini justru dinikmati oleh negara produsen lain seperti Malaysia, Thailand, dan Colombia. Indonesia kehilangan pangsa pasar, sementara penerimaan negara dari pajak ekspor (PE) dan pungutan ekspor juga ikut menyusut.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Lembaga analis itu merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang laju implementasi B50, dengan mempertimbangkan penyelarasan antara penyerapan domestik dan volume ekspor. Opsi bertahap seperti mempertahankan B35 untuk sektor transportasi sambil menerapkan B50 terbatas pada sektor non-otomotif bisa menjadi jalan tengah. Dengan begitu, target kemandirian energi tetap berjalan tanpa mengorbankan devisa ekspor secara berlebihan.

Selain itu, tantangan pendanaan program biodiesel—yang bergantung pada pungutan ekspor sawit—juga harus diperhitungkan. Saat volume ekspor turun, dasar pengenaan pungutan mengecil, sehingga dana yang tersedia untuk mensubsidi selisih harga antara biodiesel dan solar pun berkurang. Ini bisa menciptakan siklus yang justru memberatkan fiskal. Keseimbangan antara kepentingan petani, konsumen bahan bakar, dan stabilitas makroekonomi menjadi kunci sebelum mandatori B50 dilangkahkan lebih jauh.