Pro Kontra Ekonom Jerman Lars Feld dalam Strategi Baru Ekonomi Prabowo

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuat langkah tak biasa dengan mengundang ekonom asal Jerman yang dikenal kritis, Prof. Dr. Lars P. Feld. Langkah ini langsung memantik perdebatan di kalangan pelaku pasar, akademisi, dan pembuat kebijakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,75% year-on-year, melambat dari 5,11% pada periode yang sama tahun lalu. Inflasi inti tetap terjaga di level 2,9%, namun konsumsi rumah tangga masih lesu, sementara aliran modal asing keluar dari pasar Surat Berharga Negara mencapai Rp34,2 triliun sepanjang kuartal pertama. Rupiah pun tertekan ke level Rp16.350 per dolar AS, terlemah dalam enam bulan.

Siapa Prof. Lars Feld?

Lars P. Feld adalah guru besar ekonomi di Universitas Freiburg sekaligus mantan Ketua Dewan Pakar Ekonomi Jerman (German Council of Economic Experts) yang bertugas langsung memberi nasihat kepada Kanselir. Ia dikenal sebagai penganut mazhab ordoliberalism—pasar bebas dengan aturan ketat—dan vokal dalam mendorong disiplin fiskal, pengetatan subsidi, serta kemandirian bank sentral. Feld pernah menjadi salah satu “five wise men” yang merekomendasikan reformasi struktural Jerman pasca-2008. Kehadirannya di Jakarta, sebagaimana dikonfirmasi Istana, adalah untuk merumuskan cetak biru percepatan pertumbuhan dan efisiensi belanja negara dalam jangka menengah.

Pro: Nafas Reformasi ala Jerman

Di satu sisi, keterlibatan Prof. Feld dinilai sebagai sinyal positif bagi investor global. Pengalaman Jerman dalam konsolidasi fiskal dan reformasi pasar tenaga kerja Agenda 2010—yang menurunkan pengangguran dari 11,5% pada 2005 menjadi 3,1% pada 2024—menjadi referensi berharga. Pendekatan debt brake (rem utang) yang diusung Feld dapat mengerek kembali kepercayaan terhadap pengelolaan utang Indonesia, yang posisinya per akhir 2024 tercatat 38,2% terhadap PDB, naik dari 36,8% tahun sebelumnya.

Kepala Riset Ekonomi Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyambut baik langkah ini. “Ini adalah sinyal bahwa pemerintah serius menata ulang prioritas belanja. Jika pendekatan berbasis bukti ala Jerman diterapkan pada subsidi energi yang tahun ini dianggarkan Rp189,1 triliun saja, potensi penghematannya bisa mencapai 15-20% tanpa memukul daya beli masyarakat bawah,” ujarnya. Selain itu, jejaring internasional Feld diharapkan memperlancar akses pendanaan multilateral dan meningkatkan inklusi Indonesia dalam indeks obligasi global seperti Global Aggregate Bond Index.

Kontra: Kemandirian Ekonomi dan Risiko Politik

Di sisi lain, langkah ini menuai kritik. Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Andi Sumarno, mengingatkan bahwa resep Jerman tidak bisa langsung ditransplantasi. “Struktur demografi, dominasi sektor informal yang menyerap 59,6% tenaga kerja, dan ketahanan pangan adalah variabel kunci yang tidak ada dalam buku teks Jerman. Memaksakan disiplin fiskal berlebihan justru bisa membunuh stimulus yang sedang dibutuhkan,” jelasnya.

“Mengundang ahli asing dalam posisi strategis dapat menimbulkan resistensi birokrat dan memunculkan kebijakan yang tidak sesuai konteks sosial Indonesia.”

Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 47% responden menolak campur tangan asing dalam perumusan kebijakan ekonomi domestik, sebuah modal politik yang riskan bagi pemerintahan baru. Kekhawatiran juga muncul dari potensi rekomendasi pemotongan belanja sosial yang selama ini menjadi bantalan krisis, terutama menjelang siklus politik daerah 2026.

Perspektif Pasar dan Proyeksi

Pasar merespons dengan hati-hati. Sejak rumor ini mengemuka, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak volatil dan hanya mampu menguat tipis 0,3% ke level 7.125 pada penutupan sesi pertama. Yield obligasi pemerintah seri acuan 10 tahun sedikit menurun 2 basis poin menjadi 6,78%, menunjukkan bahwa investor masih menimbang antara potensi perbaikan fundamental dan risiko eksekusi politik.

Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, menekankan, “Yang lebih penting dari siapa penasihatnya adalah konsistensi implementasi. Jika rekomendasi Feld hanya jadi dokumen tanpa tindak lanjut, maka Indonesia hanya membayar reputasi sebesar kontrak konsultansi yang diperkirakan mencapai €1,5 juta, tanpa dampak riil pada pertumbuhan.” Sementara itu, proyeksi konsensus analis yang dihimpun Beritadua memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 4,8%-5,1%, dengan defisit anggaran tetap di bawah 3% PDB, tergantung pada keberhasilan menyeimbangkan antara efisiensi ala Jerman dan kebutuhan ekspansi fiskal domestik.

Dengan kontrak kerja yang digadang-gadang berdurasi 18 bulan, publik kini menanti apakah kolaborasi transnasional ini akan mengulang sukses reformasi atau justru menjadi bumerang ekonomi-politik bagi pemerintahan Prabowo.

Baca juga:

• West Ham Kalahkan Fulham, The Hammers Menjauh dari Zona Degradasi
• Emas Now Buka Layanan di Jakarta, Perkuat Pasar Emas Digital