Prabowo Umumkan Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Panggung WEF

Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pemimpin dunia dalam World Economic Forum (WEF) membawa kabar signifikan: angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan. Saat forum global itu berlangsung, Presiden memaparkan capaian sekaligus komitmen nasional untuk terus menekan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Pernyataan ini mendapat perhatian luas karena menjadi indikator keberhasilan program pembangunan dan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan global.

Data Penurunan Bertahap Sejak 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, proporsi penduduk yang hidup dengan pengeluaran kurang dari USD 1,9 per hari (paritas daya beli) turun menjadi 1,52 persen. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat 2,14 persen, serta jauh di bawah puncak pandemi 2021 yang sempat menyentuh 2,98 persen. Secara year-on-year, laju penurunan tersebut berada di kisaran 0,6 hingga 0,8 poin persentase per tahun, memperlihatkan konsistensi perbaikan. Jika dikonversi secara absolut, terdapat sekitar 4,1 juta jiwa yang berhasil keluar dari garis kemiskinan ekstrem dalam dua tahun terakhir.

Pendorong Fundamental di Balik Tren Penurunan

Pemerintah mengaitkan penurunan ini dengan sejumlah kebijakan terintegrasi. Program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat mengalami penyesuaian nominal secara berkala mengikuti inflasi daerah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan timur Indonesia turut membuka akses pasar bagi komoditas lokal, sehingga pendapatan petani dan nelayan kecil meningkat rata-rata 7,2 persen pada kuartal pertama 2025. Faktor pendukung lainnya adalah stabilnya inflasi pangan inti dalam rentang 2,3–3,1 persen year-on-year, yang menjaga daya beli kelompok bawah. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan indeks Gini turun tipis dari 0,381 menjadi 0,375 pada periode yang sama, menandakan distribusi pendapatan yang sedikit lebih merata.

Di Satu Sisi: Validasi Program Pemerintah

Progres ini menjadi validasi efektivitas strategi pengentasan kemiskinan yang mengedepankan intervensi langsung dan pemberdayaan ekonomi. Para ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI mencatat bahwa penurunan kemiskinan ekstrem bersamaan dengan kenaikan partisipasi angkatan kerja sektor informal yang lebih produktif. Sektor usaha mikro dan kecil, yang menyerap 97 persen tenaga kerja, mulai pulih setelah restrukturisasi kredit dan pelatihan digitalisasi. Pidato Presiden di WEF pun memperkuat sentimen positif investor, memicu arus masuk modal asing ke portofolio obligasi negara hingga Rp12,3 triliun dalam sepekan setelah forum. Hal ini diyakini akan memperlebar ruang fiskal untuk kelanjutan program perlindungan sosial.

Di Sisi Lain: Kerentanan di Balik Statistik

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa penurunan statistik belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan riil. Masih terdapat sekitar 19,6 juta penduduk yang berada tepat di atas garis kemiskinan ekstrem, menjadikan mereka sangat rentan terhadap guncangan harga pangan atau bencana. Di wilayah pelosok Papua dan Nusa Tenggara Timur, proporsi kemiskinan ekstrem masih di atas 8 persen, menunjukkan disparitas pembangunan yang persisten. Selain itu, kenaikan harga beras dan minyak goreng pada awal 2025, meskipun terkendali secara agregat, sempat menggerus pengeluaran riil kelompok bawah. Analis dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti bahwa penurunan rasio gini yang lambat menandakan mobilitas vertikal masih terbatas; anak petani cenderung tetap menjadi petani dengan produktivitas rendah. Dengan kata lain, fondasi pertumbuhan inklusif masih perlu diperkuat.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,2 persen untuk 2026, dengan inflasi tetap dalam kisaran target 2,5±1 persen. Jika momentum ini bertahan, BPS mengestimasi kemiskinan ekstrem berpotensi turun di bawah 1 persen sebelum akhir 2027. Namun, cetak biru kebijakan harus menjawab tiga tantangan inti: peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dan akses pupuk, penguatan jaring pengaman sosial berbasis data tunggal yang andal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah kantong kemiskinan. Pidato Presiden di WEF juga menegaskan rencana perluasan program iuran pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan bagi kelompok miskin baru yang terdampak penyesuaian kriteria. Kombinasi antara klaim kemajuan dan pengakuan kerentanan ini membuat wacana penurunan kemiskinan tetap dinamis dan penuh kalkulasi.

Secara keseluruhan, penurunan kemiskinan ekstrem yang diumumkan di panggung WEF merupakan cermin pulihnya sebagian fundamental ekonomi Indonesia. Namun, angka tunggal tidak bisa menutupi kebutuhan akan kebijakan yang berlapis dan berkeadilan agar lompatan pengentasan kemiskinan tidak sekadar selebrasi statistik, melainkan benar-benar mentransformasi mutu hidup masyarakat rendah secara berkelanjutan.