Prabowo Subianto: Perbaiki BUMN, Bukan Menjual ke Asing

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melego kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada investor asing. Sebaliknya, kepala negara menekankan komitmennya untuk memperkuat dan membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut dari dalam. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya saat meresmikan sebuah bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.

Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa sudah ada sejumlah pihak asing yang mendekati pemerintah dengan tawaran untuk mengakuisisi BUMN strategis. Namun, tawaran itu ia tolak mentah-mentah. Bagi Presiden, BUMN bukan sekadar entitas bisnis pencetak laba, melainkan instrumen penting kedaulatan ekonomi bangsa yang harus terus berada dalam kendali penuh negara. Ia meyakini bahwa dengan manajemen yang lebih profesional, tata kelola yang bersih, dan visi besar yang jelas, BUMN mampu pulih dan tumbuh tanpa harus berpindah tangan ke pemodal asing.

Penegasan Arah Baru BUMN

Pernyataan Presiden ini memberi sinyal kuat tentang arah kebijakan pengelolaan BUMN di era pemerintahannya. Jika pada periode-periode sebelumnya wacana privatisasi atau pelepasan saham minoritas BUMN ke publik dan investor asing masih kerap mengemuka sebagai solusi pendanaan, kali ini pendekatan yang dipilih cenderung berbeda. Penekanan pada restrukturisasi internal, digitalisasi proses bisnis, serta konsolidasi antar-BUMN menjadi pilihan utama.

"Saya sudah katakan kepada jajaran menteri dan direksi BUMN, jangan mimpi menjual aset negara ini. Kita perbaiki bersama, kita kelola dengan hati-hati, insyaallah hasilnya akan jauh lebih besar untuk rakyat," demikian petikan pernyataan Presiden yang disambut tepuk tangan hadirin. Beliau menambahkan bahwa BUMN memiliki aset yang sangat besar, namun selama ini kinerjanya belum optimal akibat praktik-praktik yang tidak efisien dan lemahnya pengawasan.

Sejumlah BUMN raksasa seperti PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), serta perbankan Himbara merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menjual saham pengendali kepada asing, menurut Presiden, sama dengan menggadaikan masa depan energi dan keuangan Indonesia. Ia mencontohkan beberapa negara yang justru menyesali liberalisasi aset strategis mereka dan kini berupaya keras mengambil alih kembali kendalinya.

Fokus pada Pembenahan Internal

Alih-alih mencari investor asing, pemerintah akan mendorong transformasi fundamental di tubuh BUMN. Langkah pertama adalah pembersihan dari praktik korupsi dan penunjukan direksi yang profesional, bukan berdasarkan afiliasi politik. Presiden menekankan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor BUMN menjadi prioritas, sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa efisien dan berdaya saing setara dengan korporasi swasta nasional maupun multinasional.

Pemerintah juga akan mendorong sinergi antar-BUMN agar tidak saling berebut pasar di sektor yang sama, melainkan saling menguatkan. Contohnya, bank-bank BUMN diminta memperkuat pembiayaan bagi proyek-proyek konstruksi BUMN karya, sementara perusahaan energi BUMN harus menjadi pemasok listrik yang andal bagi industri manufaktur BUMN. Pola seperti ini diharapkan mampu menekan biaya transaksi dan menciptakan efisiensi di tingkat grup.

Peningkatan transparansi juga menjadi agenda utama. Seluruh laporan keuangan BUMN akan diaudit secara lebih ketat, dan masyarakat bisa memantau kinerja mereka melalui platform digital yang tengah disiapkan. Presiden meyakini, dengan tingkat keterbukaan yang tinggi, kepercayaan publik dan pasar akan meningkat, sehingga pada akhirnya BUMN bisa mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih murah tanpa harus menjual saham ke pihak asing.

Pandangan Ekonom dan Pelaku Pasar

Kalangan ekonom menyambut positif tekad Presiden untuk tidak menjual BUMN, namun mereka juga mengingatkan bahwa retorika tersebut harus dibarengi aksi nyata yang terukur. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Ahmad Faisal, mengatakan bahwa memang tidak bijak menjual BUMN yang sehat dan strategis, namun di sisi lain, untuk BUMN yang terus-menerus merugi dan membebani APBN, opsi divestasi parsial bisa dipertimbangkan agar tidak menjadi beban fiskal berlarut-larut.

"Di satu sisi, kita harus menjaga kedaulatan ekonomi, namun di sisi lain, ada BUMN yang memang sakit parah dan butuh modal besar untuk diselamatkan. Kalau pemerintah tidak mampu menyuntikkan dana, menarik mitra strategis asing dengan tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas bisa menjadi jalan tengah yang realistis," ujar Faisal. Ia menambahkan bahwa sejumlah BUMN justru memerlukan teknologi dan jaringan pemasaran global yang dimiliki investor asing untuk bisa bertahan di masa depan.

Sementara itu, pelaku pasar modal menilai bahwa pernyataan Presiden ini akan memperkuat sentiment jangka pendek terhadap saham-saham BUMN, terutama yang memiliki fundamental kokoh seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Namun, dalam jangka panjang, investor akan mencermati apakah perbaikan tata kelola benar-benar terlaksana sehingga meningkatkan return on equity (ROE) dan efisiensi operasional perusahaan-perusahaan tersebut.

Tantangan Besar di Depan

Menolak penjualan ke asing bukan berarti tanpa tantangan. Data Kementerian BUMN menunjukkan, hingga akhir tahun lalu masih terdapat sekitar 17 persen dari total 41 BUMN yang mencatatkan kerugian. Sebagian besar dari mereka bergerak di sektor yang memerlukan belanja modal besar dan teknologi tinggi, seperti industri penerbangan, galangan kapal, dan percetakan uang. Tanpa suntikan investasi asing atau swasta, pemerintah harus mencari skema pendanaan kreatif, seperti penerbitan obligasi global, penjualan aset non-inti, atau penggabungan dengan BUMN lain yang lebih sehat.

Presiden Prabowo mengakui bahwa pekerjaan rumah ini tidak mudah. Namun ia optimistis, dengan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia yang melimpah, BUMN mampu bangkit. "Kita bukan bangsa yang miskin. Kita kaya, tapi selama ini kurang pandai mengelola. Sekarang saatnya kita tunjukkan bahwa anak bangsa bisa menjalankan perusahaan sekelas global tanpa harus dijual," tegasnya.

Reformasi BUMN ini akan menjadi salah satu ujian terbesar pemerintahan dalam membuktikan bahwa pendekatan berdikari ekonomi masih relevan di tengah arus globalisasi dan tekanan pasar bebas. Publik kini menanti realisasi konkret dari janji tersebut, bukan sekadar retorika di atas podium peresmian bendungan.

Baca juga:

• Cuaca Jakarta 12 Juli 2026: Cerah Sepanjang Hari, Suhu Maksimal 33°C
• Skor Kacamata, Norwegia vs Inggris Masuk Extra Time