327 Emiten Belum Penuhi Aturan Free Float 15 Persen

Sebanyak 327 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau setara dengan sekitar 35,82 persen dari total emiten, masih belum memenuhi ketentuan jumlah saham yang beredar di publik (free float) minimal 15 persen. Data yang dirilis oleh otoritas bursa menunjukkan bahwa dari sekitar 912 emiten, baru sebagian yang telah menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya sesuai regulasi terbaru. Angka ini merefleksikan tantangan yang masih dihadapi pasar modal Indonesia dalam mendorong likuiditas dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Ketentuan free float merupakan persentase saham yang dimiliki oleh masyarakat umum di luar pemegang saham pengendali dan afiliasinya. BEI menetapkan batas minimal saham beredar tersebut sebagai syarat pencatatan dan untuk menjaga agar perdagangan saham tetap likuid serta mengurangi risiko manipulasi harga. Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas menyebutkan bahwa setiap emiten wajib mempertahankan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak non-pengendali dan non-afiliasi minimal 15 persen dari total saham tercatat.

Mengapa Free Float Penting?

Keberadaan saham yang beredar luas di publik menjadi fondasi bagi terciptanya pasar yang sehat. Semakin tinggi free float, semakin mudah investor untuk membeli dan menjual saham tanpa menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Likuiditas yang terjaga akan menarik partisipasi investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendukung proses penemuan harga yang wajar. Sebaliknya, emiten dengan free float rendah cenderung memiliki volatilitas tinggi dan kurang representatif dalam indeks saham.

Selain likuiditas, pemenuhan ketentuan ini juga berkaitan dengan aspek tata kelola perusahaan. Dengan struktur kepemilikan yang lebih menyebar, pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih efektif karena adanya mekanisme disiplin pasar (market discipline). Apabila saham hanya terkonsentrasi di tangan segelintir pemegang saham, potensi benturan kepentingan dan keputusan yang tidak berpihak pada publik akan lebih besar. Oleh karena itu, regulasi ini ditujukan untuk melindungi investor minoritas sekaligus mendorong transparansi.

Profil Emiten yang Belum Patuh

Dari total 327 emiten yang masih berada di bawah ambang batas, sebagian besar terkonsentrasi di sektor yang secara historis memiliki kepemilikan saham dominan oleh keluarga atau grup usaha tertentu. Sektor properti, pertambangan, dan manufaktur menjadi yang paling banyak tercatat belum memenuhi ketentuan. Banyak dari perusahaan tersebut merupakan hasil penawaran umum perdana (IPO) pada periode di mana kewajiban free float belum seketat sekarang, atau berasal dari emiten dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah yang kesulitan menarik minat investor publik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa bursa terus melakukan pembinaan kepada emiten-emiten tersebut melalui surat peringatan dan diskusi intensif. “Kami memberikan waktu dan pendampingan agar perusahaan bisa menyesuaikan porsi saham publiknya, baik melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD), pelepasan saham oleh pemegang saham pengendali, ataupun melalui aksi korporasi lain yang relevan,” ujarnya.

Konsekuensi dan Batas Waktu

Regulasi bursa memberikan sanksi berjenjang bagi emiten yang tetap tidak memenuhi kewajiban free float. Mulai dari peringatan tertulis, pengenaan denda, hingga yang paling berat adalah suspensi perdagangan saham dan potensi pencabutan pencatatan (delisting). BEI biasanya memberikan masa transisi selama dua tahun sejak ketentuan mulai berlaku efektif. Apabila hingga batas akhir tidak tercapai, status perusahaan bisa berubah menjadi papan pemantauan khusus yang membatasi akses investor terhadap saham tersebut.

Hingga saat ini, sebagian emiten telah menunjukkan progres dengan melakukan aksi korporasi. Data BEI mencatat sekitar 40 persen dari 327 emiten itu sedang dalam proses penambahan free float. Namun, terdapat pula sejumlah emiten yang terkendala kondisi pasar, di mana pelepasan saham dalam volume besar justru berpotensi menekan harga saham secara signifikan. Kondisi ini membuat sebagian pemegang saham pengendali memilih menunda eksekusi hingga sentimen pasar lebih kondusif.

Implikasi Bagi Investor

Bagi investor, terutama yang berorientasi pada likuiditas dan transparansi, pemenuhan free float menjadi salah satu parameter penting dalam menyeleksi saham. Saham dengan free float rendah seringkali kurang dilirik oleh pengelola dana institusi karena sulit untuk mengambil posisi besar tanpa memengaruhi harga. Akibatnya, emiten dengan free float rendah cenderung memiliki volume perdagangan yang tipis, bid-ask spread yang lebar, dan valuasi yang kurang optimal.

Di sisi lain, upaya perusahaan untuk menaikkan free float melalui pelepasan saham pengendali ke publik dapat menciptakan peluang bagi investor ritel untuk mendapatkan saham perusahaan dengan fundamental baik pada harga yang lebih wajar. Investor disarankan untuk terus memantau pengumuman resmi BEI terkait daftar emiten yang belum patuh dan progres penyesuaiannya, karena hal ini dapat memengaruhi dinamika harga dan pergerakan indeks di masa mendatang.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, tekanan terhadap 327 emiten tersebut akan kian besar. Proses ini juga menjadi ujian bagi otoritas bursa dalam menegakkan aturan tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan pasar secara keseluruhan. Pemenuhan ketentuan free float 15 persen diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan langkah nyata menuju pendalaman pasar modal Indonesia yang lebih matang dan berdaya saing.

Baca juga:

• Buron Asuransi RI Hidup Mewah di AS, Interpol Turun Tangan
• DPR Bentuk Panja Awasi Kasus Febrie: Cegah Emas Jadi Cokelat