Prabowo Soroti Kemiskinan Ekstrem di Davos, Ini Lima Indikatornya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa, sementara kemiskinan ekstrem berada di level 0,83 persen. Angka inilah yang menjadi latar ketika Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Januari 2025, menyoroti keberhasilan Indonesia menekan kemiskinan ekstrem. Namun, di balik klaim tersebut, muncul pertanyaan mendasar bagi publik: bagaimana sebenarnya mengidentifikasi kelompok yang masih berada di lapisan ekonomi bawah?

Klaim di Davos dan Konteks Data Makro

Di satu sisi, tren penurunan kemiskinan ekstrem memang menunjukkan arah positif. Data BPS mencatat kemiskinan ekstrem turun dari 1,12 persen pada Maret 2023 menjadi 0,83 persen pada Maret 2024. Garis kemiskinan ekstrem mengacu pada standar Bank Dunia, yakni pengeluaran di bawah 2,15 dollar AS per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP), sementara garis kemiskinan nasional BPS per Maret 2024 berada di level Rp582.932 per kapita per bulan.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem tidak otomatis berarti kesejahteraan meningkat merata. Kelompok rentan atau yang kerap disebut aspiring middle class — masyarakat dengan pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan — justru mudah tergelincir kembali ke bawah garis kemiskinan ketika terjadi guncangan harga pangan, energi, atau kehilangan pekerjaan. Fundamental daya beli kelompok ini masih rapuh meski secara statistik tidak tergolong miskin.

Lima Indikator Ekonomi Kelas Bawah

Pertama, pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Jika pengeluaran bulanan seseorang berada di bawah Rp582.932, ia tergolong miskin menurut definisi resmi BPS.

Kedua, proporsi belanja pangan di atas 65 persen dari total pengeluaran. Berdasarkan hukum Engel — teori ekonomi yang menyatakan semakin kecil pendapatan seseorang, semakin besar porsi belanja makanannya — rasio ini menjadi penanda kuat kelompok berpenghasilan rendah.

Ketiga, tidak memiliki tabungan atau dana darurat. Survei OJK menunjukkan inklusi keuangan memang tinggi, namun literasi keuangan baru sekitar 49,68 persen pada 2022. Sebagian besar rumah tangga kelas bawah diperkirakan tidak mampu bertahan lebih dari satu bulan tanpa penghasilan.

Keempat, bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial. Data BPS per Agustus 2024 menunjukkan sekitar 59 persen pekerja Indonesia berstatus informal, mulai dari pekerja harian hingga buruh lepas tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga likuiditas finansial mereka sangat bergantung pada pendapatan harian.

Kelima, kondisi hunian tidak layak, seperti luas lantai di bawah 7,2 meter persegi per kapita, lantai tanah, serta minimnya akses air bersih dan sanitasi layak. Indikator fisik ini juga digunakan BPS dalam pendataan kesejahteraan rumah tangga.

Dua Perspektif: Optimisme versus Kewaspadaan

Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berkontribusi menahan laju kemiskinan. Rasio gini — ukuran ketimpangan pendapatan di mana 0 berarti setara sempurna dan 1 berarti timpang total — per Maret 2024 tercatat 0,379, relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Stabilitas ini dinilai mencerminkan sentimen pasar dan kebijakan fiskal yang cukup menopang konsumsi rumah tangga bawah.

Di sisi lain, kritik muncul terkait kualitas penurunan kemiskinan. Sejumlah pengamat menilai sensitivitas garis kemiskinan membuat perubahan kecil pada harga kebutuhan pokok dapat menggeser jutaan orang masuk atau keluar kategori miskin secara statistik, tanpa perubahan nyata pada kesejahteraan. Kontra lainnya, kenaikan upah minimum yang tidak sebanding dengan inflasi pangan berpotensi memperlebar jurang antara kelompok miskin dan kelas menengah.

“Penurunan kemiskinan ekstrem patut diapresiasi, tetapi indikator tunggal tidak cukup. Ketahanan ekonomi rumah tangga jauh lebih penting daripada sekadar posisi statistik terhadap garis kemiskinan,” demikian pandangan yang berkembang di kalangan ekonom dalam berbagai diskusi publik.

Bagi pembaca, memahami lima indikator di atas bukan bertujuan memberi label sosial, melainkan memetakan posisi finansial secara objektif. Fundamental ekonomi rumah tangga — pendapatan stabil, dana darurat, dan perlindungan sosial — pada akhirnya lebih menentukan kesejahteraan dibanding kategori statistik semata. Proyeksi ke depan, arah kebijakan fiskal, tren inflasi, dan dinamika pasar tenaga kerja akan menjadi variabel penentu apakah tren penurunan kemiskinan ini berkelanjutan atau sekadar fluktuasi sesaat.