Harga Telur Anjlok, Pemerintah Jaga Pakan dan Andalkan Dapur MBG

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2026, harga telur ayam ras di sejumlah sentra produksi, termasuk Temanggung, mengalami penurunan tajam hingga menembus Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, jauh di bawah titik impas usaha peternak rakyat. Merespons kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan menjaga stabilitas harga pakan ternak hingga akhir tahun, sekaligus meminta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap pasokan telur dari peternak lokal.

Dari sisi makroekonomi, komoditas telur termasuk dalam kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang turut menentukan laju inflasi. Ketika harga di tingkat produsen anjlok sementara biaya input tetap tinggi, margin usaha menipis dan berisiko memicu pengurangan populasi ayam petelur secara massal — kondisi yang pada gilirannya dapat membalikkan tren harga secara ekstrem pada tahun berikutnya.

Stabilisasi Pakan sebagai Jangkar Biaya Produksi

Pakan merupakan komponen dominan dalam struktur biaya peternakan ayam petelur, dengan porsi mencapai 60 hingga 70 persen dari total ongkos produksi. Bahan bakunya, terutama jagung dan bungkil kedelai, sebagian masih dipenuhi melalui impor sehingga sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah serta harga komoditas global.

Komitmen menjaga harga pakan hingga akhir tahun dapat dibaca sebagai upaya menahan tekanan biaya input (cost-push). Jika harga pakan stabil sementara harga jual telur berangsur pulih, rasio harga telur terhadap pakan — indikator sederhana kesehatan usaha peternakan — berpeluang kembali mendekati titik impas. Fundamental sektor ini pun relatif lebih terjaga dibandingkan skenario tanpa intervensi.

MBG sebagai Penyangga Permintaan: Peluang dan Tantangan

Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar puluhan juta penerima manfaat menciptakan permintaan institusional yang besar dan relatif stabil. Dengan kebutuhan protein hewani per porsi, kebutuhan telur program ini ditaksir mencapai miliaran butir per tahun, menjadikannya penyerap potensial kelebihan pasokan (over supply) di pasar domestik.

Di satu sisi, kebijakan ini menguntungkan peternak kecil yang selama ini terjepit antara harga jual rendah dan biaya pakan tinggi. Penyerapan oleh dapur MBG dapat memangkas rantai distribusi, sehingga margin yang biasanya dinikmati pedagang perantara berpindah ke peternak. Likuiditas usaha di tingkat perajin pun berpotensi membaik, dan sentimen pasar terhadap sektor perunggasan bisa terangkat.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan risiko distorsi pasar. Jika penyerapan dilakukan di atas harga pasar tanpa mekanisme pengadaan yang transparan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran. Sebaliknya, bila harga pembelian dipatok terlalu rendah, peternak tetap merugi dan tujuan stabilisasi tidak tercapai.

"Intervensi permintaan melalui program sosial seperti MBG efektif sebagai penyangga jangka pendek, tetapi fundamental sektor ini tetap ditentukan oleh keseimbangan populasi, produktivitas, dan biaya pakan. Tanpa tata kelola data produksi yang akurat, siklus boom-bust harga telur akan terus berulang," ujar seorang ekonom pertanian dari universitas negeri di Jakarta.

Dua Sisi Kebijakan: Stabilitas versus Efisiensi

Pro: Stabilisasi harga pakan dan penyerapan telur oleh MBG memberikan kepastian usaha bagi jutaan rumah tangga peternak rakyat. Kepastian permintaan juga memperkuat arus kas pelaku usaha di hulu, sehingga risiko gagal bayar pembiayaan sektor peternakan di perbankan dapat ditekan.

Kontra: Intervensi harga yang berkepanjangan dapat menumpulkan mekanisme pasar. Peternak yang seharusnya melakukan efisiensi justru bergantung pada jaminan pemerintah. Selain itu, proyeksi kebutuhan anggaran untuk penyerapan hasil ternak berpotensi membebani fiskal jika harga pasar terus tertekan hingga kuartal IV 2026.

Proyeksi Hingga Akhir Tahun

Ke depan, tren harga telur akan ditentukan oleh tiga variabel: efektivitas penyerapan MBG, stabilitas harga jagung sebagai bahan baku pakan, dan disiplin pelaku usaha dalam mengatur populasi. Bila ketiganya berjalan selaras, harga di tingkat peternak diproyeksikan kembali ke kisaran wajar Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram menjelang akhir tahun. Namun bila pasokan tetap melimpah sementara penyerapan tersendat, tekanan harga berpotensi berlanjut dan memaksa penyesuaian struktural di industri perunggasan nasional.