Prabowo Sebut Kecerdasan Tak dari Sekolah: Dua Sisi Investasi SDM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi di Indonesia tercatat berada di kisaran 6 persen, lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah menengah kejuruan. Data tersebut kembali relevan diperbincangkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan bahwa kecerdasan seseorang tidak semata-mata lahir dari bangku sekolah. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku bertajuk '10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia', sebuah perayaan perjalanan karier Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dikenal merintis usaha dari bawah.

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung latar belakang pendidikan Bahlil yang tidak berasal dari kampus elite, namun mampu meniti karier hingga menduduki jabatan menteri. Sebelumnya, Bahlil tercatat pernah memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Kementerian Investasi/BKPM. Bagi Prabowo, perjalanan Bahlil menjadi contoh bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang banyak dibentuk oleh tempaan pengalaman hidup, kerja keras, dan ketekunan, bukan hanya oleh pendidikan formal.

'Kecerdasan tidak selalu lahir dari sekolah. Banyak orang pintar justru ditempa oleh kehidupan, oleh pengalaman, dan oleh kerja keras yang tidak kenal menyerah,' demikian inti pernyataan Prabowo yang disambut positif para hadirin dalam acara tersebut.

Konteks Makro: Investasi Pendidikan versus Hasil

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah sebenarnya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun dalam APBN 2025, setara 20 persen dari total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Angka ini terus mengalami kenaikan secara year-on-year dibandingkan realisasi beberapa tahun sebelumnya. Namun, hasilnya masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) versi Bank Dunia menempatkan Indonesia di level 0,54, yang berarti anak yang lahir di Indonesia hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya apabila kondisi pendidikan dan kesehatan tidak membaik. Sementara itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 mencatat skor matematika pelajar Indonesia di angka 366, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 472. Fundamental kualitas sumber daya manusia, dengan demikian, masih menjadi pekerjaan rumah besar meski belanja pendidikan terus membengkak dari tahun ke tahun.

Di Satu Sisi: Pengalaman sebagai Modal Ekonomi Riil

Di satu sisi, pernyataan Presiden memiliki justifikasi empiris yang tidak bisa diabaikan. Ketimpangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri—yang dalam terminologi ekonomi ketenagakerjaan disebut skills mismatch—tercermin dari TPT lulusan universitas yang justru lebih tinggi dibandingkan lulusan SMK. Fenomena ini menunjukkan bahwa ijazah formal tidak otomatis terkonversi menjadi penyerapan tenaga kerja. Pembelajaran berbasis pengalaman, kewirausahaan, dan penguasaan keterampilan praktis kerap menghasilkan apa yang disebut ekonom sebagai tacit knowledge, yakni pengetahuan implisit yang sulit diajarkan di ruang kelas namun bernilai tinggi di pasar. Sebagai gambaran, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia justru banyak dibangun tanpa fondasi pendidikan tinggi, melainkan oleh ketangguhan dan naluri bisnis yang terasah di lapangan.

Di Sisi Lain: Pendidikan Formal Tetap Fundamental

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan agar pernyataan tersebut tidak ditafsirkan sebagai devaluasi terhadap pendidikan formal. Riset Bank Dunia secara konsisten menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah berkorelasi dengan kenaikan upah sekitar 8 hingga 10 persen—fenomena yang dikenal sebagai returns to education. Untuk bertransformasi menjadi ekonomi berpendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar: insinyur, peneliti, hingga tenaga kesehatan, yang mustahil dihasilkan tanpa sistem pendidikan formal yang kuat. Apalagi, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia saat ini baru sekitar 9 tahun, masih tertinggal dari Malaysia dan Vietnam yang telah menembus 10 hingga 11 tahun. Tanpa penguatan fundamental pendidikan, proyeksi bonus demografi pada periode 2030 hingga 2040 berisiko berbalik menjadi beban fiskal dan sosial.

Implikasi Kebijakan dan Sentimen Pasar

Bagi pelaku pasar, narasi kecerdasan berbasis pengalaman sejatinya tidak berdampak langsung terhadap pergerakan indeks harga saham maupun nilai tukar dalam jangka pendek. Namun, arah kebijakan SDM yang menyertainya akan memengaruhi sentimen investor jangka panjang, terutama pada sektor padat pengetahuan dan teknologi. Kombinasi antara penguatan pendidikan formal berkualitas dan perluasan jalur vokasi, magang, serta sertifikasi keterampilan dinilai sebagai portofolio kebijakan paling rasional. Pro: fleksibilitas jalur pembelajaran dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan pengangguran terdidik. Kontra: jika retorika yang meremehkan pendidikan formal berkembang tanpa pijakan data, minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi bisa tergerus, padahal rasio partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia baru sekitar 31 persen—jauh di bawah negara maju yang menembus 60 persen.

Pada akhirnya, pernyataan Presiden lebih tepat dibaca sebagai pengingat bahwa kecerdasan memiliki banyak pintu, bukan sebagai penafian peran sekolah. Tren ekonomi global menunjukkan negara yang berhasil menaikkan kelasnya selalu mengombinasikan keduanya: sistem pendidikan yang mencetak talenta terdidik sekaligus ekosistem yang menghargai keterampilan dan pengalaman. Bagi Indonesia, tantangannya bukan memilih salah satu jalur, melainkan memastikan keduanya bermuara pada peningkatan produktivitas, daya saing nasional, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.