Prabowo Pertahankan MBG, Tantangan Fiskal dan Pengawasan Jadi Sorotan

Berdasarkan data BPS per Agustus 2025, inflasi tahunan (year-on-year) Indonesia tercatat sebesar 2,3 persen, di bawah sasaran Bank Indonesia (BI) sebesar 2,5 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 mengalami kenaikan moderat menjadi 5,08 persen year-on-year, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,9 persen. Dalam konteks makro tersebut, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memberikan sinyal keras terhadap praktik korupsi di dalamnya membuka ruang analisis mendalam mengenai keseimbangan antara ekspansi belanja sosial dan pengendalian fundamental fiskal negara.

Proyeksi Beban Fiskal dan Multiplier Effect di Tengah Target Pertumbuhan

Di satu sisi, kelanjutan program MBG dengan proyeksi alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun hingga Rp 100 triliun per tahun dianggap mampu memberikan multiplier effect signifikan terhadap perekonomian. Target penyaluran kepada 15 juta hingga 20 juta siswa dan kelompok rentan diharapkan akan menaikkan indeks konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama pertumbuhan PDB domestik. Rasio belanja sosial terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang mengalami kenaikan, namun tren ini dinilai sejalan dengan upaya penekanan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Di sisi lain, ekspansi program sebesar ini menimbulkan tekanan terhadap likuiditas fiskal pemerintah. Dengan asumsi harga komoditas pangan global yang masih volatil dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp 15.600, beban subsidi dan logistik berpotensi membengkak di luar proyeksi awal. Jika tidak dikelola melalui skema pengadaan yang transparan, risiko capital outflow dari pasar obligasi domestik bisa meningkat karena kekhawatiran investor terhadap pelebaran defisit anggaran. Tahun lalu, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terjaga di bawah 40 persen, namun setiap tambahan belanja tanpa pendanaan jelas dapat memicu penurunan valuasi surat berharga negara di pasar sekunder.

Sentimen Pasar dan Dampak terhadap Portofolio Investasi

Pro: Konsistensi kebijakan sosial dari pemerintahan sebelumnya yang diteruskan oleh pemerintahan saat ini umumnya memberikan sentimen positif kepada pelaku pasar. Investor jangka panjang cenderung melihat program MBG sebagai upaya memperkokoh basis konsumsi domestik, yang pada gilirannya dapat menopang indeks harga saham gabungan (IHSG) melalui sektor konsumen non-siklikal. Portofolio asing yang masuk ke pasar modal Indonesia pada Juli 2025 tercatat mengalami kenaikan bersih sebesar Rp 8,4 triliun, menandakan bahwa tren risk appetite terhadap aset berkembang masih terjaga asalkan kebijakan fiskal dianggap kredibel.

Kontra: Di sisi lain, setiap isu penyimpangan anggaran di program skala besar seperti MBG berpotensi memicu sentimen negatif yang cepat. Jika kasus korupsi atau inefisiensi penyaluran benar-benar terjadi dan terkuak di tengah jalan, portofolio investor asing bisa mengalami penurunan dalam waktu singkat karena pergeseran preferensi likuiditas. Data OJK menunjukkan bahwa valuasi pasar keuangan domestik sangat sensitif terhadap isu tata kelola belanja negara. Sejarah menunjukkan bahwa skandal pengadaan barang dan jasa pada program infrastruktur dan sosial di masa lalu pernah memicu capital outflow dua kali lipat dalam kurun tiga bulan, sehingga mekanisme pengawasan program MBG menjadi variabel krusial dalam mempertahankan stabilitas pasar.

Penguatan Tata Kelola untuk Jaga Fundamental Anggaran

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan resmi menegaskan tekadnya untuk membasmi praktik korupsi dalam program MBG. Retorika keras tersebut disampaikan dengan nada yang tegas mengenai pentingnya menjaga anggaran pangan anak-anak dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab, tidak pantas kita hormati,"

Pro: Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen politik tingkat tinggi untuk menjaga integritas program. Dalam perspektif ekonomi perilaku, sinyal kuat dari pucuk pimpinan negara dapat berfungsi sebagai deterrence yang menurunkan probabilitas kecurangan di tingkat pelaksana. Jika diimbangi dengan sistem digitalisasi penyaluran dan audit berbasis data secara real time, maka rasio efisiensi belanja dapat meningkat dan fundamental APBN tetap terjaga pada level yang sehat.

Kontra: Namun, di sisi lain, para pengamat fiskal menilai bahwa retorika saja tidak cukup tanpa adanya perubahan struktural pada mekanisme pengadaan dan distribusi. Program dengan cakupan nasional rentan terhadap rent-seeking jika tidak ada pemisahan yang jelas antara fungsi regulator, eksekutor, dan pengawas. Proyeksi keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada besarannya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menekan tingkat kebocoran. Tanpa lembaga pengawas independen yang memiliki akses penuh terhadap rantai pasok, risiko penyimpangan tetap ada dan dapat membebani portofolio utang jangka menengah pemerintah.

Secara keseluruhan, keberlanjutan program MBG merupakan taruhan ganda bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, program ini memiliki potensi besar untuk memperkuat basis konsumsi dan meningkatkan produktivitas generasi mendatang. Di sisi lain, tanpa pengawasan ketat dan efisiensi penyaluran, beban fiskal yang ditimbulkan bisa berbalik menekan sentimen pasar serta memicu volatilitas di sektor keuangan domestik. Oleh karena itu, sinkronisasi antara komitmen politik, transparansi anggaran, dan stabilitas makro menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.