Manajemen Defisit dan Utang APBN Jadi Fokus Stabilitas Fiskal Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia per akhir Juli 2024, posisi utang pemerintah pusat mengalami kenaikan secara year-on-year mencapai Rp8.502,7 triliun atau setara dengan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah batas aman undang-undang sebesar 60 persen, namun tren kenaikan tersebut memicu perdebatan di kalangan pelaku pasar mengenai fundamental fiskal jangka panjang. Di sisi lain, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2024 tercatat Rp146,8 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp168,3 triliun, memberikan sentimen pasar yang beragam terkait kemampuan fiskal pemerintah.

Tren Fundamental Utang dan Rasio Valuasi

Dari perspektif fundamental, rasio utang terhadap PDB yang berada di kisaran 39 persen menunjukkan bahwa valuasi kewajiban pemerintah masih terkendali. Namun, indeks kemampuan pembayaran utang atau debt service ratio mengalami kenaikan tipis menjadi 36,8 persen pada kuartal II-2024, dibandingkan posisi 35,1 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proporsi penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang semakin besar, sehingga likuiditas fiskal untuk belanja pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi berkurang.

"Kita harus melihat utang bukan hanya dari sisi nominal absolut, tetapi juga dari komposisi portofolio utangnya. Apakah utang tersebut digunakan untuk pembiayaan produktif atau hanya untuk konsumsi?" ujar ekonom senior dari Institut Teknologi Bandung.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memang telah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Meskipun demikian, sentimen pasar global yang fluktuatif akibat kebijakan suku bunga The Federal Reserve memicu potensi capital outflow dari pasar obligasi domestik. Data OJK mencatat, pada Juli 2024, aliran dana asing di pasar surat utang negara mengalami penurunan neto sebesar Rp12,4 triliun, menambah tekanan pada nilai tukar rupiah yang berpotensi memperburuk beban utang luar negeri.

Proyeksi Likuiditas dan Dampak terhadap PDB

Di satu sisi, ekspansi utang yang terukur dinilai perlu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah tren perlambatan global. Belanja infrastruktur dan subsidi energi yang didanai melalui pembiayaan defisit diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan PDB di atas 5 persen year-on-year pada 2024. Proyeksi tersebut didukung oleh indeks keyakinan konsumen yang tetap positif di level 125,6 pada Juli 2024, menandakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih cukup solid untuk menyerap dampak pengeluaran pemerintah.

Di sisi lain, praktik pengelolaan defisit yang terlalu agresif berisiko menciptakan beban generational burden di masa depan. Setiap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis point, misalnya, dapat menambah beban pembayaran bunga utang sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun per tahun. Dengan rasio pajak yang masih stagnan di kisaran 10,1 persen terhadap PDB, kapasitas fiskal untuk menghasilkan surplus primer guna menurunkan stock utang menjadi terbatas. Situasi ini menuntut komitmen kuat pada reformasi struktural perpajakan agar portofolio penerimaan negara semakin beragam dan tidak bergantung pada utang.

Dua Sisi Pengelolaan Portofolio Utang

Pendekatan pengelolaan utang dan defisit yang hati-hati serta bertanggung jawab sejatinya menempatkan pemerintah pada posisi dilema fiskal. Di satu sisi, pengetatan belanja untuk menekan defisit dapat menurunkan likuiditas di sektor riil dan memperlambat proyeksi pembangunan. Di sisi lain, kelanjutan pembiayaan defisit melalui utang baru tanpa disertai peningkatan efisiensi anggaran akan memperburuk rasio utang dan meningkatkan kerentanan terhadap guncangan pasar keuangan global.

Dalam konteks ini, kehati-hatian bukan berarti menghentikan pembiayaan, melainkan memastikan setiap rupiah utang menghasilkan multiplier effect yang tinggi bagi ekonomi. Komposisi portofolio utang perlu diarahkan pada instrumen dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, sementara pengelolaan defisit harus mempertimbangkan dinamika capital outflow serta stabilitas nilai tukar. Hanya dengan keseimbangan tersebut, fundamental fiskal Indonesia dapat tetap kokoh di tengah volatilitas ekonomi global yang penuh ketidakpastian.