Prabowo Luncurkan B50: Hemat Devisa, Tapi Inflasi Mengintai?

Di tengah deru kendaraan di Rest Area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Presiden Prabowo Subianto meresmikan penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada Kamis (8/7). Peluncuran ini menandai lompatan ambisius dari program mandatori biodiesel sebelumnya, B35, ke campuran 50 persen minyak sawit dan 50 persen solar. Langkah tersebut langsung menuai sorotan dari pelaku pasar dan analis ekonomi, karena di satu sisi menjanjikan penghematan devisa yang signifikan, tetapi di sisi lain membawa sederet risiko makroekonomi yang tidak ringan.

Potensi Penghematan Devisa dan Penguatan Neraca Perdagangan

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi solar nasional pada 2025 mencapai sekitar 35 juta kiloliter. Dengan peningkatan komposisi nabati dari 35 menjadi 50 persen, volume penggantian solar impor bertambah sekitar 5,25 juta kiloliter per tahun. Asumsi harga solar acuan US$90 per barel menghasilkan potensi penghematan devisa hingga Rp75 triliun secara year-on-year. Angka ini setara dengan 3,2 persen dari total impor migas Indonesia pada 2024, langsung memperbaiki defisit neraca perdagangan dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pro: Penghematan devisa tidak hanya memperkecil kebutuhan valuta asing, tetapi juga menumbuhkan permintaan domestik terhadap crude palm oil (CPO). Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan realisasi B35 sebelumnya telah menyerap sekitar 11,2 juta ton CPO pada 2024. Dengan B50, estimasi awal menunjukkan kebutuhan tambahan mencapai 4,8 juta ton, sehingga total serapan CPO domestik bisa menembus 16 juta ton. Hal ini menciptakan katalis positif bagi harga CPO dan memberikan jaring pengaman bagi petani sawit, terutama saat permintaan ekspor dari India dan Uni Eropa melandai akibat regulasi bebas deforestasi.

Kontra: Di balik euforia serapan domestik, kenaikan permintaan CPO untuk energi menimbulkan tekanan baru pada pasokan untuk pangan. Cadangan minyak goreng domestik berpotensi tergerus, dan pengalaman krisis minyak goreng 2022 masih membekas. Pada saat itu, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang longgar serta disparitas harga ekspor memicu kelangkaan dan lonjakan harga hingga Rp24.000 per liter. Tanpa reformasi tata kelola, pengulangan skenario itu bisa menjadi risiko nyata.

Inflasi dan Dilema Subsidi

Aspek paling krusial dari B50 adalah potensi dorongannya terhadap inflasi. Harga CPO domestik yang dipatok pemerintah melalui skema pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat ini berkisar Rp13.500–Rp14.200 per kilogram. Jika permintaan biodiesel melonjak dan stok untuk minyak goreng menipis, harga CPO bisa menembus Rp16.000, yang akan langsung menerbangkan harga minyak goreng kemasan sederhana ke kisaran Rp19.000–Rp21.000 per liter. Inflasi bahan makanan yang menyumbang 38 persen dari Indeks Harga Konsumen (IHK) pun dapat terdongkrak signifikan.

Di sisi lain, pemerintah harus menyiapkan skema subsidi yang lebih kompleks. Selisih harga antara solar fosil dan biodiesel harus ditutup oleh dana pungutan ekspor CPO. Dengan selisih yang diperkirakan mencapai Rp5.000 per liter, total subsidi yang diperlukan untuk B50 bisa mencapai Rp37 triliun per tahun—naik hampir 60 persen dari subsidi B35. Bank Indonesia tentu mencermati ini sebagai potensi pelebaran defisit fiskal yang dapat mengganggu kredibilitas konsolidasi APBN. Pada saat yang sama, jika harga minyak dunia turun, selisih yang ditanggung semakin membesar, menguras dana BPDPKS yang juga harus membiayai penanaman kembali dan riset sawit.

Tantangan Teknis dan Kesiapan Industri

Selain risiko fiskal, kesiapan rantai pasok dan infrastruktur menjadi ujian besar. Berdasarkan catatan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), kapasitas terpasang produksi biodiesel nasional saat ini sekitar 19,5 juta kiloliter. Dengan produksi B35 yang sudah menyerap 13,1 juta kiloliter, lonjakan ke B50 membutuhkan tambahan kapasitas sekitar 6 juta kiloliter. Perluasan pabrik dan penambahan tangki penyimpanan di terminal BBM memerlukan investasi tidak kurang dari Rp20 triliun dalam dua tahun ke depan.

Dari sisi pengguna, karakteristik B50 yang lebih kental pada suhu rendah menimbulkan pertanyaan teknis pada mesin diesel konvensional. Tanpa modifikasi, risiko penyumbatan filter dan korosi komponen mesin meningkat. PT Pertamina dan para pemegang merek kendaraan harus mempercepat uji kompatibilitas. Jika gagal, konsumen akan menanggung biaya perawatan lebih tinggi, atau lebih buruk, beralih kembali ke solar murni di pasar gelap—sebuah ironi yang berpotensi menggagalkan penghematan devisa yang dijanjikan.

Pro: Dorongan investasi hijau dari implementasi B50 dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi pabrik dan logistik. Peluang ekspor teknologi biodiesel dan kredit karbon dari pengurangan emisi gas rumah kaca juga terbuka, sejalan dengan tren transisi energi global.

Kontra: Jika percepatan tidak diimbangi kajian daya dukung lahan, ekspansi sawit demi memenuhi mandatori B50 bisa memicu konflik lingkungan dan sosial yang merembet ke reputasi ekspor komoditas Indonesia. Uni Eropa telah memberlakukan kebijakan No Deforestation Regulation yang mensyaratkan rantai pasok bebas deforestasi. Risiko pembatasan akses pasar dapat menghapus keuntungan dari penghematan devisa domestik.

Peluncuran B50 adalah pertaruhan besar yang merefleksikan optimisme sekaligus kerentanan ekonomi Indonesia. Keseimbangan antara penghematan devisa, stabilitas harga pangan, kesiapan fiskal, dan keberlanjutan lingkungan akan menentukan apakah momentum di Rest Area KM 57 itu menjadi tonggak kemandirian energi atau justru pemicu turbulensi makroekonomi baru.

Baca juga:

• Inilah 5 Jenis Perak Bernilai Tinggi untuk Investasi Jangka Panjang
• Lepas Ketergantungan Dolar, Bank Sentral Global Ramai-Ramai Borong Emas