Prabowo Klaim Batalkan Rencana Jual BUMN ke Pihak Asing

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengambil langkah tegas untuk menghentikan rencana penjualan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada investor asing. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah forum diskusi ekonomi, menegaskan sikapnya terhadap perlindungan aset strategis nasional. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah ia resmi menjabat sebagai kepala negara, menandai babak baru dalam tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia.

Kronologi Keputusan Strategis

Menurut penuturan Presiden, begitu menerima laporan dari kementerian terkait, ia langsung meminta agar seluruh proses divestasi yang sedang berjalan dihentikan. Beberapa BUMN yang disebut-sebut masuk dalam daftar rencana penjualan itu memiliki peran vital di sektor energi, infrastruktur, dan keuangan. Prabowo menilai bahwa melepas kendali atas perusahaan-perusahaan tersebut kepada pihak asing justru akan merugikan kepentingan nasional dalam jangka panjang. "Saya bilang, stop. Tidak boleh dijual. Ini aset bangsa," tegasnya, menirukan instruksi yang ia berikan saat itu.

Kebijakan tersebut langsung menuai beragam reaksi dari pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan kepada kedaulatan ekonomi, sementara di sisi lain, muncul kekhawatiran akan menyusutnya minat investasi asing yang selama ini menjadi salah satu motor pertumbuhan. Namun, data dari Kementerian BUMN menunjukkan bahwa hingga saat ini, kontribusi perusahaan negara terhadap penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak, dan PNBP justru mengalami penguatan, dengan nilai mencapai Rp312 triliun pada tahun sebelumnya, naik 8,7 persen secara year-on-year.

Antara Proteksionisme dan Daya Saing

Pro dan kontra langsung mewarnai perdebatan publik. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global, mempertahankan kendali atas BUMN strategis adalah langkah tepat untuk menjamin ketahanan energi dan pangan. Mereka menunjuk pada kasus di beberapa negara berkembang yang kehilangan kedaulatan ekonominya setelah aset-aset vital jatuh ke tangan asing. Di sisi lain, para ekonom pasar modal menilai bahwa pelarangan mutlak justru bisa menutup peluang alih teknologi dan pendanaan yang dibutuhkan BUMN untuk bertransformasi. Rasio utang sejumlah BUMN karya, misalnya, masih berada di level tinggi, dengan rata-rata debt-to-equity ratio mencapai 3,2 kali, mencerminkan tekanan likuiditas yang membutuhkan suntikan modal segar.

Perdebatan ini mengerucut pada satu pertanyaan fundamental: sejauh mana negara boleh membuka pintu bagi modal asing tanpa mengorbankan kepentingan rakyat? Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp179,4 triliun, tumbuh 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mengonfirmasi bahwa kepercayaan investor masih terjaga, kendati ada sentimen proteksionis dari kebijakan tertentu.

Peta BUMN dan Potensi Divestasi di Masa Lalu

Wacana penjualan BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sejak era reformasi, pemerintah beberapa kali melepas sebagian saham perusahaan negara lewat penawaran umum perdana (IPO) maupun penjualan langsung ke mitra strategis. Langkah ini kerap diambil untuk menambal defisit anggaran atau memperbaiki kinerja perusahaan yang merugi. Namun, sejumlah kasus divestasi menyisakan kontroversi, terutama ketika aset yang dilepas bersifat strategis dan memiliki captive market yang besar.

Prabowo menyebut secara spesifik dua nama perusahaan yang nyaris dilepas, salah satunya bergerak di bidang mineral dan yang lainnya di sektor transportasi. Keduanya memiliki value proposition yang sulit ditiru, mulai dari hak konsesi tambang yang masih panjang hingga jaringan logistik yang menghubungkan kawasan barat dan timur Indonesia. Valuasi kedua aset ini, menurut catatan analis, menembus angka US$3,5 miliar atau setara Rp55 triliun. Jika transaksi itu jadi dilakukan, dikhawatirkan terjadi capital outflow dalam bentuk dividen yang dikirim ke luar negeri setiap tahunnya, yang justru memperlemah neraca transaksi berjalan.

Dampak terhadap Portofolio dan Strategi BUMN

Pembatalan penjualan ini mendorong Kementerian BUMN untuk merevisi peta jalan korporasi. Fokus yang semula mengarah pada konsolidasi dan divestasi aset non-inti secara agresif, kini diimbangi dengan penguatan peran sebagai agent of development. Beberapa BUMN yang tadinya masuk daftar privatisasi dialihkan menjadi kendaraan investasi negara untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum bankable. Imbasnya, ekspektasi terhadap return on equity (ROE) tidak lagi semata-mata diukur dari profitabilitas komersial, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

Di sisi pasar modal, investor ritel menyambut baik langkah ini karena membatasi potensi dilusi saham yang bisa menekan harga di bursa. Indeks BUMN yang diperdagangkan di pasar saham mencatatkan kenaikan 2,3 persen dalam sepekan setelah pernyataan tersebut mencuat, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya naik 0,9 persen. Namun, analis mengingatkan bahwa lonjakan ini lebih didorong oleh sentimen sesaat dan belum tentu mencerminkan fundamental jangka panjang.

Proyeksi ke Depan: Keseimbangan Baru

Kebijakan pengetatan penjualan BUMN ini diperkirakan akan bertahan setidaknya hingga dua tahun ke depan, sesuai dengan visi pemerintahan untuk membangun kemandirian ekonomi. Namun, bukan berarti pintu bagi asing tertutup seluruhnya. Pemerintah membuka peluang bagi skema kerja sama operasi (KSO) atau konsesi dengan batas waktu tertentu, tanpa harus kehilangan hak kepemilikan mayoritas. Model ini diyakini bisa menjadi titik temu antara kebutuhan akan pendanaan asing dan prinsip kedaulatan aset.

Dengan demikian, sikap tegas Presiden Prabowo menjadi sinyal bahwa evaluasi mendalam dan keberanian untuk membatalkan keputusan yang dianggap merugikan kepentingan nasional akan menjadi ciri pengelolaan BUMN di masa kini. Sebagai penutup, dalam kutipan tidak langsung, ia menyatakan bahwa negara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri ketika aset-aset warisan pendiri bangsa hanya dinilai berdasarkan harga penawaran tertinggi. Kini, seluruh pemangku kepentingan menanti realisasi janji itu dalam bentuk kinerja perusahaan yang sehat, transparan, dan berdaya saing global.

Baca juga:

• Klasemen Semifinal Piala Dunia 2026: Prancis-Spanyol, Argentina-Inggris Berebut ...
• Inggris ke Semifinal Piala Dunia 2026, Suporter Nyanyikan Hey Jude untuk Belling...