Prabowo Buka Opsi Alokasi Ulang Anggaran Pertahanan ke Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,03% atau setara dengan 25,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,02% year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun masih menjadi tantangan struktural bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, anggaran pertahanan dan keamanan nasional untuk tahun 2025 direncanakan mencapai Rp 250 triliun, mencakup belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo memberikan sinyal untuk memangkas alokasi belanja militer dan keamanan apabila diperlukan.

Dua Sisi Kebijakan: Pro dan Kontra Pemangkasan Anggaran Pertahanan

Pro: Pengalihan dana pertahanan ke program sosial dapat memberikan dampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Menurut proyeksi Kementerian Keuangan, setiap tambahan Rp 10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) dan program padat karya mampu menekan indeks kedalaman kemiskinan hingga 0,15 poin. Dengan potensi pemangkasan Rp 50 triliun dari anggaran pertahanan, dampaknya bisa signifikan: sekitar 1,5 juta jiwa diperkirakan dapat keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan fundamental ekonomi jangka pendek yang membutuhkan stimulus konsumsi domestik.

Kontra: Di sisi lain, pemangkasan anggaran pertahanan berisiko melemahkan postur keamanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dr. Andi Wijaya, analis ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, mengingatkan bahwa "rasio anggaran pertahanan terhadap PDB Indonesia saat ini hanya sekitar 0,7%, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 1,2%." Jika dipangkas lebih lanjut, dikhawatirkan terjadi capital outflow akibat turunnya sentimen pasar terhadap stabilitas keamanan, yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar rupiah dan likuiditas domestik.

Dampak pada Fundamental Ekonomi dan Sentimen Pasar

Kebijakan ini juga berpotensi mengubah persepsi investor terhadap portofolio risiko Indonesia. Di satu sisi, pengalihan belanja ke sektor sosial dinilai positif oleh lembaga pemeringkat asing karena dapat memperbaiki indikator pembangunan manusia. Namun di sisi lain, pemangkasan belanja pertahanan dianggap sebagai sinyal pelemahan prioritas pertahanan negara. Indeks efisiensi belanja publik (IEBP) yang dirilis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% anggaran pertahanan berisiko meningkatkan persepsi risiko keamanan sebesar 0,8 poin. Jika persepsi ini memburuk, aliran modal asing (capital inflow) ke pasar obligasi pemerintah bisa mengalami tekanan, sehingga imbal hasil (yield) naik dan biaya utang negara meningkat.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Dalam jangka menengah, pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas antara alokasi pertahanan dan pengentasan kemiskinan. Opsi yang mengemuka adalah melakukan rasionalisasi belanja non-prioritas di sektor pertahanan, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan yang tidak mendesak, tanpa menyentuh anggaran operasional inti. Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dengan efisiensi sebesar 10% dari total anggaran pertahanan, sekitar Rp 25 triliun dapat dialokasikan untuk program padat karya di 25 provinsi prioritas. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek (pengentasan kemiskinan) dan stabilitas jangka panjang (keamanan nasional). Seperti diungkapkan oleh ekonom FEUI, Dr. Maharani Kusuma, "Valuasi dari kebijakan ini tidak bisa hanya dihitung dari sisi fiskal, melainkan juga dari dampaknya terhadap kepercayaan publik dan pasar modal." Ke depannya, pemerintah perlu mengkomunikasikan secara transparan setiap pemangkasan agar tidak menimbulkan gejolak likuiditas dan menjaga fundamental ekonomi tetap kuat.