Prabowo Bongkar Rencana Penjualan Tiga BUMN Pertahanan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa tiga badan usaha milik negara (BUMN) strategis di sektor pertahanan nyaris lepas ke tangan investor asing. Pengakuan tersebut disampaikan dalam sebuah forum tertutup dengan jajaran pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Selasa (18/3). Tanpa merinci periode waktunya, Prabowo menyebut upaya penjualan itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. "Ada pihak-pihak yang ingin menjual industri pertahanan kita ke luar negeri," ujarnya, mengisyaratkan kuatnya tekanan liberalisasi aset negara di masa lalu. Informasi ini sontak memicu diskusi hangat mengenai arah pengelolaan industri strategis nasional.

Tiga BUMN Strategis yang Hampir Lepas

Berdasarkan penelusuran terhadap struktur industri pertahanan dalam negeri, tiga BUMN yang dimaksud adalah PT Pindad (persenjataan dan munisi), PT Dirgantara Indonesia (pesawat terbang), dan PT PAL Indonesia (kapal perang). Ketiganya merupakan pilar utama kemandirian alutsista nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ketiga perusahaan memang naik-turun. Sebagai gambaran, PT Pindad mencatatkan total aset senilai Rp31,2 triliun pada 2024, tumbuh 5,4% year-on-year, namun margin laba bersihnya hanya 2,1%, menandakan efisiensi yang masih rendah. PT Dirgantara Indonesia mencatat pendapatan Rp6,7 triliun, dengan proyeksi kontrak baru dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp14,8 triliun untuk periode 2025–2029. Sementara itu, PT PAL Indonesia membukukan order book senilai US$1,2 miliar, didominasi oleh proyek kapal perang ringan dan kapal selam.

Wacana penjualan itu sendiri bukan tanpa alasan. Di satu sisi, ketiga BUMN tersebut membutuhkan suntikan modal besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi. Valuasi yang ditawarkan oleh calon investor—dikabarkan berasal dari konsorsium Eropa dan Asia Timur—mencapai US$2,5 miliar atau setara Rp40 triliun. Angka ini cukup menggiurkan bagi perbaikan neraca keuangan dan modernisasi pabrik. Di sisi lain, penjualan saham mayoritas akan menghilangkan kendali negara atas teknologi sensitif dan rantai pasok pertahanan.

Pro-Investasi: Kapital dan Teknologi Baru

Para pendukung liberalisasi menilai bahwa keterlibatan asing dapat membawa loncatan teknologi yang selama ini sulit dicapai sendiri. Mereka mencontohkan kesuksesan PT PAL Indonesia menggandeng galangan kapal asal Korea Selatan dalam proyek kapal selam Nagapasa, yang berhasil mentransfer teknologi pengelasan lambung dan sistem propulsi. Dengan masuknya modal asing, PT Pindad misalnya dapat mempercepat pengembangan munisi pintar dan kendaraan tempur elektrik yang saat ini masih dalam tahap prototipe. Dari perspektif ekonomi makro, masuknya foreign direct investment (FDI) sebesar US$2,5 miliar akan berkontribusi 0,15 poin persentase terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sekaligus memperkuat cadangan devisa.

Selain itu, skema kemitraan strategis dengan kepemilikan saham minoritas diyakini tidak serta-merta melemahkan kedaulatan. Beberapa negara seperti Turki dan India sukses menerapkan model ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata investasi asing di sektor manufaktur pertahanan di kawasan Asia Pasifik meningkat 12,3% year-on-year dalam lima tahun terakhir, menandakan tren global yang sulit dihindari. "Kita tidak bisa menutup diri dari ekosistem global, tetapi harus pandai memilih mitra dan menjaga kedaulatan," kata seorang ekonom senior dari Universitas Indonesia yang enggan disebut namanya.

Kontra: Kedaulatan dan Risiko Kebocoran Strategi

Namun, narasi kehati-hatian juga mendapat banyak dukungan. Menurut data Kementerian Pertahanan, lebih dari 60% alutsista TNI masih bergantung pada komponen impor. Jika industri dalam negeri justru dijual, ketergantungan itu dikhawatirkan semakin parah. PT Dirgantara Indonesia, misalnya, memiliki desain pesawat N219 yang merupakan aset intelektual strategis. Penyerahan saham kepada pihak asing berpotensi membuka celah bagi alih teknologi tanpa pengawasan ketat, dan desain tersebut bisa dimodifikasi untuk kepentingan militer negara lain yang berseberangan dengan geopolitik Indonesia.

Risiko lainnya adalah terbukanya data ketahanan nasional. Setiap BUMN pertahanan menyimpan informasi tentang spesifikasi teknis, jumlah produksi, dan basis pelanggan TNI. Investor asing yang memiliki hak suara dominan dapat mengakses data tersebut. Pengalaman beberapa negara Amerika Latin menunjukkan bahwa akuisisi asing atas industri pertahanan kerap diikuti oleh penurunan prioritas kontrak lokal dan orientasi ekspor yang mengabaikan kebutuhan domestik. "Fundamental industri pertahanan tidak boleh semata-mata diukur dari neraca laba-rugi. Ini tentang hidup-mati bangsa," tegas seorang pengamat militer dari Lembaga Ketahanan Nasional.

Dari sisi portofolio negara, penjualan aset strategis juga dapat memicu capital outflow jika investor asing memutuskan untuk memindahkan kapasitas produksi ke negara lain. Sentimen pasar terhadap stabilitas politik keamanan Indonesia pun bisa terganggu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 1,2% pada sesi pertama setelah berita ini mencuat, meskipun kemudian kembali menguat karena klarifikasi pemerintah.

Proyeksi dan Arah Kebijakan

Menanggapi polemik tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi upaya menjual BUMN pertahanan. Ia justru mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan alokasi ringfencing anggaran penelitian dan pengembangan. Dalam APBN 2026, anggaran pertahanan mencapai Rp165 triliun, naik 8,9% dari tahun sebelumnya, dengan porsi belanja alutsista dalam negeri ditargetkan 40% atau setara Rp66 triliun. Angka ini akan menjadi katalis bagi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia untuk memperkuat posisi keuangannya tanpa harus melepas saham ke asing.

Dengan demikian, pengakuan Prabowo ini menjadi momentum evaluasi total terhadap model pengelolaan industri pertahanan. Diperlukan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan proteksi aset strategis. Skema alternatif seperti penerbitan obligasi khusus pertahanan atau kemitraan terbatas berbasis proyek dapat menjadi jalan tengah. Satu hal yang pasti, tiga BUMN itu tetap menjadi benteng terdepan kedaulatan alutsista, dan upaya menjualnya ke asing menjadi catatan sejarah yang membekas dalam ingatan publik.

Baca juga:

• Prabowo Inginkan Penegak Hukum Solid Tangani Kasus Jampidsus
• Prabowo Beberkan Hitung-hitungan Puncak Harkopnas: Hari Baik Itu 8 Agustus