Prabowo Targetkan RI Produksi Bensin dari Tumbuhan dalam 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong produksi bahan bakar bensin yang sepenuhnya berasal dari tanaman. Dalam sebuah pernyataan terbaru, ia mengungkapkan bahwa Indonesia menargetkan kemampuan mandiri menghasilkan bensin nabati dari komoditas seperti kelapa sawit, tebu, singkong, dan sorgum paling lambat empat tahun ke depan. Langkah ini akan menjadi lompatan besar dalam peta energi nasional, mengingat selama ini program bioenergi lebih banyak terfokus pada pengganti solar.

Ambisi Melampaui Biodiesel

Indonesia sejatinya telah memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan bahan bakar nabati melalui program mandatori biodiesel berbasis minyak sawit. Program ini dinilai berhasil menekan impor solar dan memberikan nilai tambah bagi petani. Namun, peta jalan yang diungkap Presiden Prabowo kali ini berbeda: pemerintah ingin menciptakan bensin hijau (green gasoline) yang dapat langsung digunakan pada mesin kendaraan bermotor tanpa perlu modifikasi signifikan. Target empat tahun ke depan ini menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dibandingkan negara-negara produsen bioetanol seperti Brasil dan Amerika Serikat, yang butuh puluhan tahun untuk mencapai skala komersial besar. Dengan ketersediaan lahan dan iklim tropis sepanjang tahun, Indonesia memiliki modal alami untuk menanam bahan baku secara simultan, tidak seperti negara subtropis yang terbatas musim tanamnya.

Empat Komoditas Andalan dan Tantangan Teknis

Empat tanaman yang disebut Presiden—kelapa sawit, tebu, singkong, dan sorgum—memiliki jalur konversi yang berbeda. Sawit selama ini dikenal sebagai sumber minyak nabati untuk biodiesel; untuk menghasilkan bensin, diperlukan proses hydroprocessing lanjutan yang mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar setara bensin. Sementara itu, tebu, singkong, dan sorgum lebih prospektif sebagai sumber bioetanol, yang setelah dinaikkan kadar kemurniannya dapat dicampur dengan bensin atau digunakan langsung pada mesin fleksibel. Masing-masing komoditas menghadapi tantangan spesifik: tebu membutuhkan lahan luas dan air melimpah; singkong rentan terhadap fluktuasi harga pangan; sorgum meski tahan kering masih minim budidaya massal di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas panen tebu nasional sekitar 450 ribu hektare dengan produktivitas rata-rata 5,5 ton gula per hektare, sementara produktivitas singkong mencapai 24 ton per hektare—dua angka yang menjadi basis perhitungan pasokan jika proyek ini serius dijalankan.

Dua Sisi Analisis Ekonomi

Di satu sisi, rencana ini menjanjikan penghematan devisa yang signifikan. Indonesia masih mengimpor sekitar 60 persen kebutuhan bensin nasional, dengan beban subsidi energi yang terus membengkak. Produksi bensin dari tanaman domestik dapat menekan impor, memperbaiki neraca perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Apalagi, harga minyak mentah dunia kerap bergejolak, sehingga ketergantungan pada pasar global menjadi risiko fiskal yang serius. Di sisi lain, sektor ini mensyaratkan investasi awal yang sangat besar untuk pembangunan kilang biofuel generasi baru. Selain itu, muncul kekhawatiran klasik tentang kompetisi antara pangan dan energi: jika lahan sawit dan tebu dialihkan secara besar-besaran untuk bensin, pasokan minyak goreng dan gula bisa terganggu, memicu gejolak harga bahan pokok. Valuasi proyek ini juga sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah—ketika harga minyak turun di bawah USD 60 per barel, bensin nabati sulit bersaing tanpa subsidi.

Kesiapan Infrastruktur dan Sentimen Investor

Pemerintah tampaknya menyadari bahwa aspek paling krusial adalah penyiapan infrastruktur pengolahan dan blending. Saat ini, fasilitas produksi bioetanol di Indonesia masih terbatas, dengan kapasitas terpasang kurang dari 100 ribu kiloliter per tahun—jauh dari kebutuhan pencampuran 5 persen bensin nasional yang mencapai sekitar 2 juta kiloliter. Pelaku pasar dan investor akan mencermati insentif fiskal yang disiapkan, seperti tax holiday untuk kilang bioetanol, kepastian harga jual, dan skema kemitraan dengan petani. Dalam dua tahun terakhir, capital outflow dari sektor energi baru terbarukan menurun karena ketidakpastian regulasi; dengan adanya arahan presiden ini, sentimen dapat berbalik jika rencana detail segera dirilis. Proyeksi Kementerian Energi memperkirakan bahwa transisi penuh menuju bensin nabati membutuhkan dana sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun untuk riset, pembangunan pabrik, dan penyediaan bahan baku awal. Angka ini sebanding dengan penghematan impor yang bisa mencapai Rp 100 triliun dalam satu dekade jika program berjalan penuh.

Target ambisius ini tidak hanya soal teknologi, melainkan juga kemauan politik menjaga konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Empat tahun adalah waktu yang ketat untuk membangun ekosistem dari hulu pertanian hingga distribusi bahan bakar. Namun, jika fondasi diletakkan sekarang, Indonesia berpeluang menjadi pionir bensin nabati di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai produsen energi terbarukan kelas dunia.

Baca juga:

• Aurelie Moeremans Rilis Buku Memoar Perdana ‘Broken Strings’
• Prabowo Inginkan Penegak Hukum Solid Tangani Kasus Jampidsus