Pemerintah Dorong AI Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pemerintah optimistis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan AI dinilai mampu mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di panggung global.

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital Indonesia tumbuh secara impresif. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai transaksi digital di Tanah Air pada 2024 mencapai sekitar Rp900 triliun, tumbuh 15% secara tahunan. Sektor ini semakin solid sebagai penopang pertumbuhan di tengah tekanan eksternal dan inflasi global.

Potensi AI dalam Ekonomi

AI diproyeksikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Studi berbagai lembaga internasional menyebutkan, adopsi AI di sektor manufaktur, layanan keuangan, dan kesehatan dapat menambah 0,8 hingga 1,2 persen pertumbuhan ekonomi per tahun. Bagi Indonesia, yang tengah berupaya keluar dari jerat pertumbuhan 5 persen, potensi ini menjadi terlalu besar untuk diabaikan.

Keunggulan AI terletak pada kemampuannya mengolah data masif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Di sektor pertanian, misalnya, analitika berbasis AI bisa mengoptimalkan irigasi dan prediksi hasil panen, yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Sementara itu, di bidang logistik, perusahaan rintisan telah memanfaatkan AI untuk memperpendek rantai pasok hingga 20%.

Dua Sisi Optimisme dan Kehati-hatian

Di satu sisi, pemerintah melihat momentum ini sebagai peluang mengakselerasi transformasi struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada komoditas. Regulasi pendukung seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial dan pembangunan pusat data menjadi isyarat konkret keseriusan. Pembiayaan bagi perusahaan rintisan berbasis AI pun digenjot melalui kerja sama dengan lembaga keuangan multilateral.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa lompatan AI tidak bisa dilakukan secara instan. Kesenjangan infrastruktur digital antara Jawa dan luar Jawa masih menjadi pekerjaan rumah besar. “Kita harus realistis, adopsi AI membutuhkan konektivitas yang merata dan sumber daya manusia yang siap. Saat ini, indeks literasi digital kita masih di angka 3,2 dari skala 5,” ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen. Kesenjangan keterampilan ini berisiko menimbulkan disrupsi pasar tenaga kerja jika tidak diantisipasi dengan reskilling dan upskilling yang masif.

Arah Strategi dan Investasi

Guna menjembatani kesenjangan tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan sembilan pusat data nasional hingga 2026 serta memperluas jaringan internet ke 12.000 desa. Investasi di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi ditargetkan menembus Rp80 triliun tahun ini. Kebijakan insentif fiskal bagi perusahaan yang berinvestasi di riset dan pengembangan AI juga tengah difinalkan.

"AI bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Kami ingin Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi juga pemain kunci di ekosistem AI global," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam sebuah forum ekonomi digital pekan lalu.

Dari sisi investasi, minat asing terhadap ekosistem AI tanah air mulai memanas. Laporan terbaru mencatat aliran modal ventura ke startup berbasis AI di Indonesia meningkat 37% secara year-on-year pada kuartal pertama 2025. Sektor-sektor seperti teknologi kesehatan kecerdasan dan pertanian presisi menjadi magnet utama.

Tantangan yang Perlu Dikelola

Meski demikian, risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global turut membayangi. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi mengganggu rantai pasok semikonduktor yang kritis bagi perangkat AI. Selain itu, arus modal keluar dari pasar negara berkembang masih menjadi ancaman bagi stabilitas nilai tukar dan likuiditas domestik.

Para analis juga menyoroti perlunya kerangka etika dan perlindungan data yang kuat agar penerapan AI tidak melanggar privasi atau menimbulkan bias yang merugikan kelompok tertentu. Regulasi yang terlalu longgar bisa memicu resistensi publik, sementara aturan yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi.

Dalam proyeksi yang lebih luas, AI dipandang bukan sekadar alat, melainkan fondasi lompatan ekonomi Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan pemerintah, kesiapan industri, dan partisipasi masyarakat. Saat ini, bola berada di lapangan tengah: antara ambisi dan realitas yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Baca juga:

• AI Bisa Sewa Manusia untuk Tugas Fisik, Tarifnya Mulai Rp 75 Ribu per Jam
• Iran Peringatkan AS Patuhi Perjanjian, Siap Jaga Kedaulatan di Selat Hormuz