Pindar Jadi Pilar Keuangan Nasional, DPR Dorong Peran Lebih Besar

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, nilai transaksi ekonomi dan keuangan digital diproyeksikan menembus angka Rp6.800 triliun pada akhir tahun ini, atau mengalami kenaikan sekitar 20 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di tengah tren itu, industri Pindar disebut-sebut telah bertransformasi menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan nasional, dengan jangkauan pembiayaan yang kian menyentuh segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Pindar dan Perannya yang Makin Sentral

Secara sederhana, Pindar dapat dipahami sebagai industri penyedia layanan keuangan yang menghubungkan kebutuhan likuiditas pelaku usaha dengan sumber pendanaan formal. Dalam beberapa tahun terakhir, perannya tidak lagi terbatas pada kanal pembayaran, melainkan merambah ke penyaluran kredit, pengelolaan portofolio nasabah, hingga jasa konsultasi keuangan bagi UMKM. Bank Indonesia mencatat proporsi UMKM yang memanfaatkan layanan industri ini mengalami kenaikan dari 38 persen pada 2023 menjadi sekitar 52 persen pada semester I 2026.

Penguatan peran ini sejalan dengan target pemerintah mengerek rasio pembiayaan UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) menuju 30 persen pada 2027, dari posisi 19,8 persen pada 2024. Dengan kata lain, Pindar kini berada di garis depan upaya memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan perbankan konvensional.

Dua Sisi: Peluang Pertumbuhan dan Risiko Sistemik

Di satu sisi, pendalaman peran Pindar dinilai mampu mempercepat inklusi keuangan dan menekan biaya intermediasi. Efisiensi digital memungkinkan proses persetujuan pembiayaan yang semula memakan waktu berminggu-minggu menjadi hanya beberapa hari, sehingga perputaran modal UMKM menjadi lebih cepat. Kehadiran pemain baru juga mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit, yang pada akhirnya menguntungkan debitur.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diimbangi tata kelola yang kuat berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Indeks kesehatan industri ini, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih menunjukkan variasi yang lebar antarpelaku, dan tingkat kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) di segmen tertentu tercatat berada di kisaran 4,1 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan yang sebesar 2,2 persen. Kondisi ini rentan memburuk apabila terjadi perlambatan ekonomi atau gelombang capital outflow seperti yang pernah membayangi pasar keuangan domestik pada 2022 dan 2023.

"Pindar bukan sekadar kanal distribusi, melainkan bagian dari infrastruktur keuangan yang fundamental. Tanpa pengawasan yang memadai, lonjakan pertumbuhan justru bisa berujung pada penumpukan risiko di sektor yang selama ini diandalkan untuk menopang UMKM," ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset independen yang enggan disebutkan namanya.

Sorotan DPR: Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen

Sorotan DPR terhadap penguatan peran Pindar bukan tanpa alasan. Dalam rapat kerja dengan otoritas keuangan pekan lalu, sejumlah anggota Komisi XI meminta agar perluasan jangkauan industri ini dibarengi dengan penguatan pengawasan, standarisasi data, dan mekanisme perlindungan konsumen. Salah satu poin yang ditekankan adalah keharusan transparansi biaya dan suku bunga efektif agar nasabah tidak terjebak pada struktur biaya tersembunyi.

DPR juga mendorong agar industri Pindar turut berkontribusi pada stabilitas sistem pembayaran, mengingat volume transaksi yang terus membengkak. Dengan skala transaksi yang sudah melampaui rata-rata pertumbuhan 25 persen per tahun, kebutuhan akan infrastruktur anti-fraud dan manajemen risiko siber menjadi semakin mendesak. Tanpa itu, kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama industri keuangan digital bisa tergerus dalam waktu singkat.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah

Ke depan, proyeksi pertumbuhan industri Pindar masih menunjukkan arah positif. Berbagai lembaga memperkirakan nilai aset dan pembiayaan yang dikelola industri ini dapat mengalami kenaikan dua digit pada 2027, ditopang oleh adopsi teknologi dan dukungan regulasi yang lebih ramah. Sentimen pasar terhadap sektor ini pun tercatat membaik, tercermin dari valuasi perusahaan-perusahaan di lini usaha sejenis yang kembali naik setelah sempat tertekan pada 2024. Namun, fundamental industri ini tidak akan sehat hanya dengan mengandalkan momentum pertumbuhan.

Pekerjaan rumah yang tersisa mencakup tiga hal: pertama, penyempurnaan kerangka regulasi agar sejalan dengan dinamika pasar; kedua, peningkatan kualitas data dan pelaporan risiko; ketiga, penguatan literasi keuangan nasabah. Rasio inklusi keuangan nasional yang sudah berada di kisaran 75 persen perlu diiringi oleh kualitas pemahaman pengguna terhadap produk yang mereka gunakan.

Pada akhirnya, posisi Pindar sebagai pilar ekosistem keuangan Indonesia adalah fakta yang sulit dipungkiri. Yang menjadi pertanyaan bukan lagi apakah industri ini akan terus tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu berjalan berimbang antara ekspansi dan kehati-hatian. Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Pindar benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi atau justru menjadi titik rawan di tengah ketidakpastian global.