PHK Capai 43 Ribu Pekerja dalam Tujuh Bulan, Ini Kata Pengusaha

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Juli 2025, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama tujuh bulan pertama tahun ini menembus angka 43.000 orang. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih berada di kisaran 32.000 kasus. Mayoritas PHK berasal dari sektor industri pengolahan, khususnya tekstil dan produk tekstil, elektronik, serta alas kaki, yang secara agregat menyumbang lebih dari separuh total kasus nasional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani membeberkan serangkaian akar persoalan yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Menurutnya, tekanan utama datang dari melemahnya daya beli masyarakat domestik, derasnya produk impor berharga murah, penurunan permintaan ekspor global, serta beban biaya produksi yang terus merangkak naik. Ia menegaskan PHK merupakan opsi terakhir setelah berbagai skema penyesuaian internal habis ditempuh.

Tekanan Fundamental di Lantai Pabrik

Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 bertahan di kisaran 5,12 persen, sedikit melambat dibandingkan tren kuartal-kuartal sebelumnya—sinyal yang dirasakan langsung oleh dunia usaha. Konsumsi rumah tangga, penyumbang terbesar perekonomian, ikut mendingin seiring menyusutnya populasi kelas menengah. Indeks Kepercayaan Konsumen juga menunjukkan sentimen pasar yang cenderung berhati-hati, membuat produsen menahan kapasitas produksi dan menunda ekspansi.

Dari sisi industri, Indeks Manajer Pembelian atau PMI manufaktur Indonesia sempat berada di bawah garis 50 selama beberapa bulan berturut-turut pada paruh kedua semester ini. Sebagai catatan bagi pembaca awam, angka PMI di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur sedang menyusut, sedangkan di atas 50 berarti tumbuh. Ditambah masuknya produk impor secara masif, terutama di segmen tekstil, produsen lokal tergerus persaingan harga yang timpang. Tidak sedikit pemain besar yang akhirnya kehilangan likuiditas dan gulung tikar, seperti pailitnya salah satu produsen tekstil raksasa yang menyeret lebih dari 10.000 pekerja sekaligus.

Dua Perspektif: Efisiensi versus Perlindungan Buruh

Di satu sisi, kalangan pengusaha menegaskan bahwa PHK adalah langkah pamungkas setelah opsi rotasi kerja, cuti bersama, hingga restrukturisasi internal ditempuh. Tanpa efisiensi, argumen mereka, perusahaan yang arus kasnya tertekan akan kolaps dan membawa serta lebih banyak lapangan kerja. Mereka mendesak pemerintah menertibkan praktik undervalue pada barang impor, memberikan insentif fiskal, serta menekan biaya logistik agar valuasi dan daya saing industri nasional bisa pulih.

Di sisi lain, serikat pekerja dan sejumlah ekonom menilai gelombang PHK mencerminkan kelemahan fundamental struktural, bukan sekadar siklus bisnis. Rasio tenaga kerja informal yang tinggi membuat korban PHK sulit terserap kembali ke pasar formal, sementara jaring pengaman sosial dinilai belum memadai. Ada pula kekhawatiran bahwa pelemahan iklim usaha dapat memicu capital outflow dari portofolio investor, sehingga tekanan terhadap penciptaan lapangan kerja semakin besar. Korban PHK yang kehilangan penghasilan justru memperburuk daya beli agregat dan menciptakan lingkaran kontraksi yang sulit diputus.

Proyeksi ke Delapan dan Ruang Kebijakan

Pemerintah merespons dengan perluasan program pelatihan ulang, percepatan penyaluran bantuan produktif, serta penerapan tarif protektif untuk sejumlah komoditas impor. Badan Jaminan Sosial ketenagakerjaan juga mencairkan kompensasi PHK bagi peserta yang memenuhi syarat. Namun para pengamat menilai langkah-langkah tersebut baru bersifat jangka pendek. Proyeksi pertumbuhan manufaktur tahun ini diperkirakan berkisar 4,5 hingga 5 persen, artinya tekanan terhadap lapangan kerja kemungkinan masih berlanjut hingga akhir tahun meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka secara year-on-year masih tercatat terkendali.

Melihat tren tersebut, dua agenda menjadi krusial. Pertama, konsistensi penegakan aturan perdagangan agar produk impor tidak menggerus pasar domestik secara tidak sehat. Kedua, percepatan transformasi keterampilan tenaga kerja menuju sektor bernilai tambah tinggi agar resiliensi terhadap guncangan eksternal meningkat. Tanpa kombinasi kebijakan yang tepat dan terukur, angka PHK pada bulan-bulan berikutnya berpotensi mengalami kenaikan lagi, dan pemulihan daya beli masyarakat akan semakin sulit direalisasikan.