Anwar Ibrahim Minta Prabowo Selamatkan Investasi Felda Rp10,9 Triliun di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak kelapa sawit Indonesia pada 2023 masih menyumbang devisa lebih dari USD20 miliar, dengan produksi crude palm oil (CPO) nasional yang menembus kisaran 47 juta ton per tahun. Perdagangan bilateral Jakarta–Kuala Lumpur sendiri digerakkan di kisaran USD30 miliar pada 2023, dan sektor perkebunan menjadi salah satu komponen terbesarnya. Namun, di tengah fundamental sektor sawit yang relatif kokoh, satu persoalan investasi lintas negara kini naik hingga ke meja pimpinan kedua negara.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto terkait posisi investasi Lembaga Kemajuan Tanah Federal (Felda) di emiten bumiayu Indonesia, PT BW Plantation Tbk (BWPT). Langkah ini diambil karena aset tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp10,9 triliun — angka yang jika dibandingkan dengan realisasi investasi asing langsung tahunan dari Malaysia ke Indonesia, merepresentasikan porsi yang tidak kecil dari arus modal regional.

Jejak Akuisisi yang Berumur Lebih dari Satu Dekade

Kisah ini bermula ketika Felda, melalui entitas terkaitnya FGV Holdings, memasuki struktur kepemilikan BWPT di Bursa Efek Indonesia sekitar tahun 2014 dengan transaksi senilai sekitar RM1,27 miliar atau setara Rp4,6 triliun pada kurs saat itu. Waktu itu, kesepakatan tersebut disebut sebagai salah satu akuisisi perkebunan lintas batas terbesar di Asia Tenggara, dengan portofolio kebun sawit yang tersebar di wilayah Kalimantan.

Felda sendiri bukan pemain sembarangan. Lembaga milik pemerintah Malaysia ini mengelola program transmigrasi agraria berskala besar dan pernah menghadapi tekanan keuangan serius pada 2018 hingga memicu restrukturisasi menyeluruh. Satu dekade pasca-akuisisi, valuasi asetnya di Indonesia justru mengalami penurunan tajam akibat tumpukan persoalan: sengketa lahan dengan masyarakat lokal, kendala sertifikasi keberlanjutan, hingga beban kewajiban emiten. Bagi pembaca awam, valuasi dapat dimaknai sebagai harga wajar suatu aset menurut penilaian pasar; ketika risiko hukum naik, valuasi jatuh dan modal yang telah ditanam berpotensi menguap.

Dari Mana Angka Rp10,9 Triliun Itu Berasal?

Potensi kerugian Rp10,9 triliun tersebut diyakini merupakan akumulasi penurunan nilai investasi, kewajiban finansial yang harus dipenuhi, serta biaya penyelesaian berbagai sengketa. Angka itu jauh melampaui nilai akuisisi awal, menandakan efek bola salju ketika likuiditas emiten tertekan seiring siklus harga CPO yang mengalami kenaikan dan penurunan drastis dalam sepuluh tahun terakhir — dari puncak historis pada 2022 hingga terkoreksi lebih dari 50% pada periode berikutnya.

Dua Sisi Mata Uang: Perlindungan Investasi vs Prinsip Komersial

Di satu sisi, permintaan Anwar kepada Prabowo dapat dibaca sebagai upaya perlindungan investasi yang lazim antarnegara tetangga. Kedua pemerintahan memiliki hubungan diplomatik yang erat, dan penyelesaian secara musyawarah berpotensi menjaga sentimen pasar serta kepercayaan investor Malaysia yang selama ini menempati posisi lima besar investor asing di Indonesia dengan realisasi tahunan di atas USD2 miliar. Jika ditangani baik, kasus ini bahkan bisa menjadi preseden positif bagi kerangka perlindungan investasi bilateral di kawasan.

Di sisi lain, muncul kritik bahwa intervensi pada level kepala negara atas persoalan korporasi berisiko menciptakan moral hazard — kondisi ketika pelaku usaha berharap selalu ditolong negara akibat keputusan bisnisnya sendiri. Ada pula pertanyaan mengenai kesetaraanperlakuan: apakah pendekatan istimewa ini hanya diberikan karena pelakunya adalah lembaga milik pemerintah Malaysia, bukan investor swasta biasa yang menghadapi persoalan serupa?

Pro: penyelesaian diplomatis cepat, menjaga hubungan ekonomi, dan mencegah capital outflow besar dari proyek sawit yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Kontra: risiko preseden intervensi politik atas urusan komersial, beban fiskal potensial, dan kekhawatiran transparansi proses restrukturisasi di emiten yang tercatat di bursa.

Implikasi bagi Iklim Investasi Regional

Bagi Indonesia, cara persoalan ini ditangani akan menjadi sinyal penting bagi pasar. Arus keluar modal besar-besaran dari proyek sawit tentu tidak diinginkan kedua pihak, mengingat sektor ini juga terikat pada komitmen bauran energi biodiesel B40 yang mulai diberlakukan dan menyerap jutaan petani plasma maupun swadaya. Penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, melibatkan regulator bursa, kementerian teknis, serta jalur diplomatik kedua negara.

Apa pun hasil pembicaraan para pimpinan kedua negara, satu hal menjadi catatan: kasus Felda–BWPT adalah pengingat bahwa fundamental perusahaan, bukan sekadar besarnya modal yang masuk, yang menentukan keberlanjutan investasi jangka panjang. Publik perlu memantau pengungkapan resmi emiten di Bursa Efek Indonesia untuk melihat perkembangan valuasi, status sengketa, serta kemungkinan skema restrukturisasi berikutnya.