Pesan Soekarno tentang Persatuan Bergema dari Teheran

Dalam sebuah forum yang membahas tantangan dunia Islam kontemporer, gaung pemikiran dari seorang tokoh besar Asia justru terdengar dari jantung Timur Tengah. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara tak terduga merujuk pada suatu pidato bersejarah yang pernah disampaikan oleh Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Rujukan ini bukan sekadar catatan kaki dalam arsip diplomatik, melainkan sebuah perangkat retorika yang dihidupkan kembali untuk menavigasi perpecahan akut yang kini mendera umat Muslim di berbagai penjuru dunia.

Referensi ini menjadi relevan karena ia menyentuh inti persoalan yang belum usai sejak era dekolonisasi: bagaimana membangun kekuatan kolektif tanpa menghapus identitas primordial. Analisis terhadap pernyataan tersebut mengungkapkan upaya Teheran untuk memproyeksikan citra inklusivitas di tengah tekanan geopolitik yang semakin mengisolasi Iran di panggung internasional. Dipublikasikan oleh media pemerintah setempat, momen itu terjadi saat Khamenei berbicara kepada audiens yang terdiri dari para pejabat tinggi dan duta besar negara-negara mayoritas Muslim.

Kontekstualisasi Ide Lama dalam Lanskap Baru

Khamenei tidak hanya mengulang kata-kata sang pendiri bangsa, tetapi ia menempatkan pesan tersebut dalam lanskap konflik sektarian yang memecah belah kawasan. Ia menyoroti bagaimana Soekarno, di era 1950-an hingga 1960-an, mampu menyatukan berbagai pulau, suku bangsa, serta aliran keagamaan dan ideologi politik di bawah satu payung kebangsaan tanpa menuntut keseragaman mutlak. Bagi Khamenei, model ini menjadi preseden ideal yang kontras tajam dengan realitas Dunia Islam saat ini yang kerap terfragmentasi oleh fanatisme kelompok dan persaingan ego nasional.

Pandangan ini menarik karena Soekarno dikenal sebagai nasionalis sekuler yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebuah konsep filosofis yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi formal, namun tetap mengakomodasi umat Muslim sebagai mayoritas. Dalam pandangan Teheran, pengakuan terhadap figur tersebut adalah sinyal bahwa perjuangan melawan dominasi asing lebih superior dibandingkan perbedaan mazhab internal. Ini adalah strategi naratif untuk mengaitkan revolusi Iran dengan gerakan Non-Blok yang dulu digaungkan Soekarno di Bandung, memperluas aliansi retoris melampaui poros Syiah tradisional.

Pankaukasia Melampaui Sekat Teologis

Esensi yang disampaikan oleh Khamenei berpusat pada gagasan bahwa agama dan ideologi seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang. Ia menekankan bahwa Indonesia membuktikan perbedaan teologis bukanlah penghalang untuk berdirinya sebuah negara merdeka dan berdaulat. Dalam benak Pemimpin Tertinggi itu, jika Indonesia dengan populasi Muslim Sunni terbesar di dunia bisa menghormati ragam keyakinan di dalam negerinya, maka persatuan di antara negara-negara Islam—meski berbeda mazhab—adalah suatu keniscayaan yang logis.

Namun, di balik nada harmonis tersebut, terdapat lapisan pragmatisme politik yang kental. Para pengamat menilai manuver ini sebagai upaya untuk melunakkan citra Iran yang kerap dituduh melakukan ekspor revolusi Syiah ke negara-negara Sunni. Dengan meminjam otoritas moral seorang pahlawan nasional Indonesia yang dihormati di seluruh dunia Muslim, Teheran mencoba mendudukkan dirinya sebagai pemimpin inklusif dari poros perlawanan global. Ini adalah diplomasi publik cerdas yang memanfaatkan soft power historis Soekarno untuk menetralisir narasi sektarian yang dialamatkan kepada Iran.

Relevansi Abadi di Tengah Perubahan Zaman

Pesan tentang persatuan ini tidak hanya relevan secara eksternal bagi Iran, tetapi juga beresonansi secara internal. Masyarakat Iran sendiri adalah mosaik beragam etnis seperti Persia, Azeri, Kurdi, dan Arab, yang meski mayoritas Syiah, menyimpan aspirasi identitas yang kuat. Dengan mengagungkan kemampuan Soekarno menciptakan kohesi nasional, Khamenei sebenarnya juga sedang berbicara kepada rakyatnya sendiri, mengingatkan bahwa fondasi nasionalisme Iran mampu bertahan jika perbedaan dikelola bukan dengan represi, melainkan dengan rasa senasib sepenanggungan melawan tekanan.

Berbeda dengan interpretasi harfiah, firman tentang pluralisme dari Teheran ini tentu hadir dengan batasannya sendiri. Konsep persatuan yang diusung bukanlah liberalisasi ala Barat, melainkan persatuan dalam kerangka anti-imperialisme. Poin penting yang ditangkap adalah bahwa kesamaan musuh geopolitik menjadi perekat yang lebih ampuh daripada ortodoksi teks keagamaan. Ini adalah amunisi ideologis untuk membangun koalisi yang luwes di era multipolar, di mana poros Jakarta-Teheran kembali menemukan relevansinya, bukan sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai sumbu filosofis yang menawarkan alternatif di luar orbit kekuatan adidaya.

Warisan Bung Karno, dalam konteks ini, direinkarnasi menjadi instrumen komunikasi politik modern. Ia menunjukkan bahwa kapital simbolik dari para pendiri bangsa tidak lekang dimakan waktu, mampu melampaui batas geografis dan generasi untuk menjadi kosakata diplomasi global yang membumi.