Perumahan Pekerja Bakal Terintegrasi Jargas dan PLTS

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per awal 2025, rencana pembangunan kawasan permukiman bagi pekerja industri mulai memasukkan dimensi energi sebagai variabel utama perencanaan. Dua kementerian teknis dilaporkan telah duduk bersama membahas skema rumah murah yang tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menempelkan jaringan gas bumi (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap pada unit-unit yang dibangun.

Gagasan ini muncul di tengah tekanan ganda pada anggaran negara: kebutuhan rumah layak yang masih menumpuk, sekaliguskomitmen transisi energi yang membutuhkan investasi besar. Pemerintah menargetkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan, namun dengan struktur biaya operasional yang lebih ringan bagi penghuni melalui substitusi energi bersubsidi.

Jargas sebagai Penopang Pengeluaran Rumah Tangga

Program jaringan gas rumah tangga telah berjalan sejak 2009. Hingga akhir 2024, sambungan jargas rumah tangga mencapai sekitar 900.000 sambungan di berbagai provinsi, dengan harga gas untuk konsumen rumah tangga pada kisaran Rp4.250 per meter kubik. Angka ini jauh lebih murah dibandingkan harga elpiji tabung 3 kilogram yang setara dengan sekitar Rp15.000–Rp18.000 per kilogram di pasar eceran.

Bagi pekerja industri dengan pendapatan upah minimum provinsi sekitar Rp2,5 juta–Rp5 juta per bulan, selisih biaya energi dapur bisa mencapai 15–25 persen dari pengeluaran non-makan. Artinya, integrasi jargas ke kawasan perumahan pekerja berpotensi menaikkan daya beli riil secara langsung, tanpa menambah subsidi tunai baru.

Di satu sisi, kebijakan ini dinilai efisien karena memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah ada dan mengurangi impor elpiji yang pada 2023 mencapai sekitar 6,7 juta ton. Di sisi lain, perluasan jaringan gas membutuhkan kepastian pasokan dari hulu serta skema tarif yang tidak membebani APBN dalam jangka panjang.

PLTS Atap dan Tantangan Biaya Awal

Untuk listrik, rencana penyertaan PLTS atap di kawasan perumahan pekerja merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yang mengatur pemanfaatan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap. Secara teknis, kapasitas yang lazim dipasang pada rumah sederhana berkisar 1–2 kilowatt peak, dengan produksi harian sekitar 3,5–7 kilowatt jam.

Dengan biaya investasi awal sekitar Rp12 juta–Rp25 juta per unit, penghematan tagihan listrik diperkirakan mencapai 40–60 persen untuk konsumsi rumah tangga kelas bawah yang biasanya berada di golongan 900 VA–1.300 VA. Namun, titik kritisnya adalah siapa yang menanggung biaya modal awal.

"Transisi energi hanya inklusif jika beban investasinya tidak dipindahkan seluruhnya ke konsumen akhir. Skema kemitraan, dana bergulir, atau subsidi terarah perlu dirancang sejak tahap perencanaan," demikian kutipan yang biasa muncul dalam diskusi kebijakan energi di lingkungan akademik.

Pro: jika biaya awal ditanggung pengembang atau skema sewa, penghuni langsung menikmati penghematan tanpa modal. Kontra: tanpa mekanisme pembiayaan murah, harga rumah bisa naik sehingga menurunkan keterjangkauan bagi kelompok sasaran.

Dampak Makro dan Proyeksi Tren

Dari sisi makro, kombinasi jargas dan PLTS pada perumahan pekerja berpotensi menurunkan intensitas energi rumah tangga nasional. Bauran energi terbarukan per 2024 masih berkisar 13–14 persen, sementara target pemerintah mencapai 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2030. Kontribusi PLTS atap domestik menjadi salah satu jalur yang bisa mempercepat tren tersebut.

Namun, valuasi manfaat fiskal perlu dihitung hati-hati. Setiap sambungan jargas membutuhkan investasi pipa dan fasilitas penunjang yang diperkirakan berkisar Rp5 juta–Rp10 juta per rumah tangga. Bila 100.000 unit rumah pekerja dibangun dengan integrasi penuh, kebutuhan investasi energi bisa menembus Rp1 triliun–Rp2,5 triliun, di luar biaya konstruksi rumah.

Sentimen pasar terhadap rencana ini cenderung positif bagi emiten infrastruktur gas dan produsen panel surya, meski dampaknya pada portofolio jangka pendek masih terbatas. Likuiditas sektor properti menengah ke bawah justru bisa tertekan bila biaya tambahan energi dibebankan pada konsumen tanpa pendampingan fiskal.

Yang perlu dicermati, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga hal: kepastian pasokan gas, harga listrik surya yang kompetitif, serta koordinasi lintas kementerian dan daerah. Tanpa ketiganya, integrasi jargas dan PLTS berisiko menjadi wacana teknokratis yang mahal, alih-alih solusi fundamental bagi pekerja industri.