Pertamina Siap Pimpin Ekosistem CCS, Tantangan Besar Menanti

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta laporan Bank Indonesia per Agustus 2026, arah kebijakan energi nasional semakin menegaskan bahwa dekarbonisasi bukan lagi wacana, melainkan bagian dari fundamental ekonomi. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Di tengah target tersebut, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon—yang dikenal dengan istilah CCS (carbon capture and storage) dan CCUS (carbon capture, utilization, and storage)—muncul sebagai salah satu instrumen kunci.

Secara ringkas, CCS adalah proses menangkap emisi karbon dioksida dari sumber industri lalu menyimpannya di bawah tanah, sementara CCUS menambahkan langkah pemanfaatan karbon itu menjadi produk bernilai ekonomi. Keduanya dinilai mampu menjembatani aktivitas industri migas dengan komitmen iklim global. Dalam konteks inilah PT Pertamina (Persero) menegaskan kesiapannya mengambil peran pimpinan dalam pengembangan ekosistem teknologi tersebut di dalam negeri.

RJPP: Kerangka Adaptasi di Tengah Dinamika Global

Kesiapan tersebut tidak muncul tanpa perencanaan. Pertamina mengalokasikan respons terhadap tiga tekanan besar—dinamika geopolitik global, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi—melalui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). RJPP merupakan dokumen strategis korporasi yang memuat arah investasi, portofolio bisnis, serta target finansial dalam rentang waktu tertentu. Melalui kerangka ini, pengembangan CCS dan CCUS ditempatkan bukan sebagai proyek sampingan, melainkan bagian dari transformasi portofolio perusahaan.

Pilihan ini relevan dengan sentimen pasar global. Sejumlah negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti Jepang dan Korea Selatan, tengah membangun regulasi yang memungkinkan perdagangan jasa penyimpanan karbon lintas batas. Indonesia pun merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan CCS dan CCUS, yang membuka ruang kerja sama penyimpanan karbon dari luar negeri di wilayah Indonesia.

Di Satu Sisi: Modal Kuat untuk Menjadi Pemimpin

Dari sisi fundamental, Pertamina memiliki sejumlah keunggulan yang sulit ditiru kompetitor. Pertama, kepemilikan aset hulu berupa lapangan minyak dan gas yang telah menua menyediakan reservoir bawah tanah yang potensial menjadi tempat penyimpanan karbon. Kedua, pengalaman puluhan tahun dalam operasi eksplorasi dan produksi memberi kompetensi teknis dalam pemantauan reservoir. Ketiga, jaringan infrastruktur dan kemitraan internasional mempercepat transfer teknologi.

Perkiraan kapasitas penyimpanan karbon Indonesia di berbagai studi konservatif berkisar 400 hingga 570 gigaton CO2, salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan angka tersebut, Indonesia berpotensi menjadi hub penyimpanan karbon regional. Jika terealisasi, aliran investasi asing dan pendapatan dari jasa penyimpanan karbon dapat menambah penerimaan negara sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi iklim internasional.

Di Sisi Lain: Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas

Namun, optimisme tersebut perlu diimbangi dengan pembacaan kritis. Di sisi lain, sejumlah tantangan struktural masih menghadang. Pertama, kebutuhan belanja modal untuk proyek CCS tergolong besar—studi lembaga internasional menempatkan biaya penangkapan karbon di kisaran 50 hingga 100 dolar AS per ton CO2—sementara kejelasan harga karbon domestik masih terbatas. Kedua, kepastian regulasi lintas sektor, termasuk skema perizinan dan penyelesaian sengketa dalam kerja sama internasional, masih perlu diuji. Ketiga, jika pendanaan proyek bersandar pada anggaran negara, risiko fiskal dan potensi capital outflow akibat beban utang korporasi bisa meningkat, yang pada akhirnya menekan likuiditas dan nilai tukar.

Para pengamat juga mengingatkan agar klaim kapasitas penyimpanan tidak dihitung berlebihan. Validasi data reservoir membutuhkan waktu dan biaya riset yang tidak sedikit. Kesalahan valuasi pada tahap awal berisiko menggerus kepercayaan investor, terutama karena proyek semacam ini bersifat jangka panjang dengan masa pengembalian investasi yang lambat.

Proyeksi: Dari Wacana Menuju Ekonomi Karbon

Terlepas dari perdebatan tersebut, tren global menunjukkan arah yang jelas: negara-negara maju semakin mengandalkan CCS untuk mencapai target netralitas karbon. Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini akan berkembang, melainkan seberapa cepat ekosistemnya terbangun dan siapa yang mengendalikan rantai nilainya. Jika Pertamina mampu mengeksekusi rencana dengan disiplin, perusahaan berpeluang mengonversi aset-aset lama menjadi sumber nilai baru. Sebaliknya, jika eksekusi tersendat, peluang itu bisa diambil pemain asing yang lebih siap secara modal dan teknologi.

Yang jelas, komitmen yang diumumkan baru merupakan awal. Keberhasilan pengembangan ekosistem CCS di Indonesia akan diukur dari implementasi, bukan dari pernyataan. Di satu sisi, langkah ini membuka peluang diversifikasi pendapatan dan daya saing regional. Di sisi lain, tanpa kepastian regulasi, pendanaan yang sehat, dan transparansi data, ambisi besar itu bisa berubah menjadi beban jangka panjang bagi neraca perusahaan dan perekonomian nasional.