Pertamina Genjot Panas Bumi: Antara Peluang Transisi dan Tantangan Pendanaan

Berdasarkan data Kementerian ESDM per awal 2026, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi nasional tercatat sekitar 2.400 megawatt, atau setara hanya 6,3 persen dari bauran pembangkit listrik—angka yang masih timpang dibandingkan potensi cadangan 23 gigawatt, terbesar di dunia dengan porsi sekitar 40 persen cadangan global. Dalam lanskap itulah Pertamina memperkuat komitmen transisi energinya melalui ekspansi panas bumi yang dipromosikan di ajang Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026, lengkap dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama baru serta dukungan kebijakan pemerintah.

Potensi Raksasa yang Belum Tergarap Optimal

Indonesia membentang di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif sehingga menyimpan energi panas bumi yang dapat digunakan sebagai listrik baseload—yaitu pasokan listrik yang beroperasi stabil 24 jam, berbeda dengan surya dan angin yang bergantung pada cuaca. Meski demikian, rasio pemanfaatan baru berkisar 10 persen dari total potensi. Sebagai pembanding, Amerika Serikat dengan potensi lebih kecil mampu mengoperasikan sekitar 3.700 MW, sementara Filipina mencatat sekitar 1.900 MW.

Pertamina, melalui anak usahanya di bidang panas bumi, saat ini mengelola wilayah kerja dengan kapasitas terpasang sekitar 600-an megawatt yang tersebar di Kamojang, Darajat, Lahendong, Ulubelu, hingga Karaha. Target ekspansi yang dicanangkan menempatkan penambahan kapasitas bertahap hingga mendekati 1 gigawatt tambahan dalam satu dekade ke depan, didukung percepatan tahap eksplorasi di sejumlah lapangan baru.

Di Satu Sisi: Fundamental Kuat, Sentimen Pasar Positif

Di satu sisi, fundamental sektor ini tampak menjanjikan. Dukungan regulasi berupa skema tarif listrik panas bumi untuk pembangkit hasil eksplorasi mandiri serta insentif fiskal bagi pengembang memberikan kepastian yang selama ini dinantikan investor. Nilai ekonomi karbon yang mulai dapat dimonetisasi turut menambah daya tarik: dengan harga acuan karbon domestik di kisaran US$2–6 per ton CO2e, pengembang panas bumi memperoleh aliran pendapatan tambahan di luar penjualan listrik. Sentimen pasar pun mengalami kenaikan sejak pengumuman kesepakatan-kesepekatan baru tersebut, sementara minat lembaga pembiayaan multilateral—termasuk fasilitas hijau bernilai hingga US$500 juta—menjadi sinyal bahwa likuiditas tersedia bagi proyek bersertifikasi rendah emisi.

Di Sisi Lain: Modal Tebal dan Risiko Eksplorasi Mengintai

Di sisi lain, tantangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Biaya pengeboran sumur eksplorasi berkisar US$4–6 juta per sumur, dengan tingkat keberhasilan pada area hijau (greenfield) yang hanya sekitar 50–60 persen. Artinya, risiko gagal bor harus ditanggung sebelum satu kilowatt-jam pun listrik dihasilkan. Durasi pengembangan dari eksplorasi hingga operasi komersial juga memakan waktu 7–10 tahun, jauh lebih panjang dibandingkan pembangkit surya yang dapat rampung dalam hitungan bulan. Ditambah persoalan tumpang tindih kawasan hutan konservasi dan dinamika sosial di sekitar lokasi lapangan, jalur menuju target kapasitas tidaklah mulus.

'Panas bumi adalah aset strategis dengan valuasi jangka panjang yang menarik, tetapi model pembiayaannya perlu direstrukturisasi agar risiko eksplorasi tidak sepenuhnya dibebankan pada satu entitas,' ujar seorang analis energi independen dalam forum IIGCE 2026.

Proyeksi dan Implikasi Makroekonomi

Dari kacamata makroekonomi, percepatan panas bumi berkontribusi pada tiga hal: mengurangi capital outflow akibat impor BBM dan LPG yang tahun lalu mencapai belasan miliar dolar AS, menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah penghasil energi, serta menstabilkan biaya pembangkitan listrik jangka panjang karena sumber panasnya berasal dari dalam negeri. Bila target penambahan kapasitas terealisasi, kontribusi panas bumi dalam bauran energi terbarukan diproyeksikan naik signifikan dan mempercepat pencapaian visi net zero emission 2060.

Namun demikian, realisasi tetap bergantung pada dua variabel kunci: konsistensi harga jual listrik yang menarik bagi pengembang, dan ketersediaan pendanaan jembatan pada fase berisiko tinggi. Tanpa keduanya, portofolio panas bumi nasional berisiko tumbuh hanya di atas kertas.

Pada akhirnya, langkah Pertamina di IIGCE 2026 layak dibaca sebagai sinyal keseriusan korporasi negara menggeser portofolio dari migas konvensional menuju energi rendah karbon. Bagi pembaca awam, pesan utamanya cukup sederhana: panas dari perut bumi Indonesia bukan sekadar potensi statistik, melainkan calon fondasi ketahanan energi berikutnya—dengan catatan matematika pendanaan dan pengelolaan risikonya diselesaikan secara cermat oleh semua pemangku kepentingan.