Pertamina Dorong UMKM Pesisir Lewat Program Kampung Bahari Si Pelaut

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II 2025, sektor perikanan mengalami pertumbuhan sekitar 2,5 persen year-on-year, masih berada di bawah laju ekonomi nasional yang tercatat di kisaran 5,1 persen. Sementara itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dari total angkatan kerja. Di tengah struktur ekonomi semacam itu, inisiatif pemberdayaan masyarakat pesisir yang digulirkan PT Pertamina Patra Niaga menjadi relevan untuk dicermati dari kacamata makroekonomi.

Perusahaan menjalankan Program Kampung Bahari Si Pelaut dengan merangkul empat kelompok warga di kawasan pesisir. Masing-masing kelompok menggarap lini kegiatan yang berbeda namun saling terhubung, mulai dari budidaya ikan yang dipadukan dengan tanaman sayur, pemulihan kawasan mangrove, sampai pengolahan tangkapan perikanan menjadi produk olahan bernilai jual lebih tinggi. Pola terpadu tersebut berupaya memutus persoalan lama ekonomi pesisir, yakni ketergantungan pada penjualan bahan mentah dengan margin yang tipis.

Ekonomi Biru dan Rasio Nilai Tambah

Dari sisi fundamental, potensi ekonomi biru nasional tergolong besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kekayaan laut Indonesia berpotensi menghasilkan nilai ekonomi triliunan rupiah per tahun, tetapi realisasinya masih jauh dari kapasitas. Salah satu penyebabnya adalah rasio nilai tambah yang rendah, yaitu perbandingan antara harga produk akhir dengan biaya bahan baku. Sebagai gambaran, ikan segar yang dijual langsung di tingkat nelayan umumnya dihargai Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sedangkan produk olahan seperti bakso, nugget, atau kerupuk ikan dapat dipasarkan dua hingga tiga kali lipat dari harga bahan bakunya.

Kegiatan rehabilitasi mangrove juga menyimpan dimensi ekonomi. Indonesia menguasai sekitar 3,3 juta hektare hutan bakau atau kurang lebih seperlima dari total mangrove dunia. Ekosistem ini berfungsi sebagai habitat alami ikan, penahan abrasi, sekaligus penyerap karbon. Dengan beroperasinya bursa karbon domestik, kawasan mangrove yang terjaga berpotensi membuka aliran pendapatan baru bagi masyarakat melalui skema perdagangan karbon, meski tata kelolanya masih terus disempurnakan.

Di Satu Sisi Peluang, Di Sisi Lain Tantangan

Di satu sisi, model pemberdayaan berbasis kelompok memiliki daya ungkit yang nyata. Pertama, diversifikasi usaha melalui budidaya ikan dan sayuran membuat pendapatan rumah tangga pesisir tidak bergantung pada satu sumber, sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi musim dan harga. Kedua, pengolahan hasil perikanan memperpanjang rantai nilai dan menjaga likuiditas tetap berputar di ekonomi lokal. Ketiga, program semacam ini sejalan dengan tren global di mana sentimen pasar semakin memberi perhatian pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian portofolio maupun valuasi korporasi.

Di sisi lain, sejumlah risiko struktural tidak bisa diabaikan. Program tanggung jawab sosial perusahaan kerap menghadapi ujian keberlanjutan ketika pendampingan berakhir. Berbagai kajian menunjukkan sebagian kelompok binaan mengalami penurunan aktivitas setelah bantuan berhenti, terutama akibat keterbatasan akses pasar, rantai dingin (cold chain) yang minim, serta standarisasi mutu yang belum konsisten. Tanpa kemandirian kelembagaan, dampak ekonominya berisiko hanya bersifat sementara.

"Pemberdayaan ekonomi pesisir akan efektif apabila pendampingan diarahkan pada kemandirian kelembagaan dan akses pasar, bukan sekadar bantuan alat. Nilai tambah hanya bertahan jika kelompok mampu berdiri sendiri setelah program usai," ujar seorang pengamat ekonomi kelautan dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta.

Proyeksi dan Arah Kebijakan

Ke depan, proyeksi sektor perikanan dan ekonomi biru masih cukup cerah. Pemerintah menargetkan peningkatan konsumsi ikan nasional yang saat ini berada di kisaran 56 kilogram per kapita per tahun, sementara hilirisasi perikanan diproyeksikan menaikkan indeks nilai tambah sektor primer. Apabila program seperti Kampung Bahari Si Pelaut berhasil direplikasi ke wilayah pesisir lain, efek penggandanya dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, keberhasilan akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi eksekusi di lapangan. Bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan, perkembangan program semacam ini layak dipantau sebagai indikator komitmen korporasi terhadap pembangunan inklusif, dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam membaca prospek jangka panjangnya.