Pertamina Dorong Transisi Energi Rendah Karbon di Tengah Tekanan Likuiditas Global

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per kuartal I 2024, bauran energi terbarukan nasional baru menyentuh kisaran 13,1 persen dari target 23 persen pada 2025. Di tengah celah itu, PT Pertamina (Persero) memposisikan diri bukan sekadar penjaga pasokan bahan bakar fosil, melainkan juga penggerak teknologi rendah karbon melalui tiga pilar: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), bahan bakar nabati (biofuel), dan penangkapan serta penyimpanan karbon (CCS).

Langkah ini penting dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ia merespons tren global menuju ekonomi netral karbon yang menekan permintaan jangka panjang atas minyak dan gas. Di sisi lain, ia berhadapan dengan fundamental keuangan yang belum sepenuhnya pulih, terutama setelah gejolak harga minyak dan tekanan nilai tukar yang memicu capital outflow dari pasar obligasi domestik.

PLTS: Menambal Beban Listrik Operasional

Pertamina mengembangkan PLTS tidak hanya sebagai proyek citra, tetapi untuk menurunkan biaya energi internal di kilang dan fasilitas operasi. Kapasitas terpasang PLTS di lingkungan perusahaan dilaporkan telah melampaui 100 megawatt peak (MWp) hingga awal 2024, dengan proyeksi penambahan bertahap hingga tiga kali lipat pada 2026. Angka ini memang kecil dibanding total konsumsi listrik nasional yang menurut data PLN mencapai lebih dari 1.400 petajoule per tahun, tetapi signifikan sebagai sinyal arah portofolio.

Secara ekonomi, PLTS menawarkan biaya pokok pembangkitan (LCOE) yang semakin kompetitif, kini di kisaran USD 0,05–0,07 per kWh, seiring penurunan harga panel surya global. Bagi Pertamina, ini berarti penghematan operasional yang bisa dialihkan ke belanja modal transisi energi. Namun, tantangan likuiditas tetap nyata: investasi awal padat modal dan pengembaliannya bergantung pada stabilitas regulasi tarif listrik.

Biofuel: Antara Mandat dan Daya Saing

Di sektor biofuel, kebijakan mandatori B35—campuran 35 persen biodiesel dalam solar—telah berjalan sejak 2023 dan berpotensi naik ke B40 pada 2025. Pertamina sebagai penyalur utama menanggung konsekuensi fiskal dan teknis: kebutuhan bahan baku minyak sawit mentah (CPO) meningkat, sementara harga CPO dunia bergerak volatil di rentang USD 800–950 per ton sepanjang 2024.

Pro: mandat ini mengurangi impor solar, menghemat devisa, dan menyerap produksi sawit rakyat. Kontra: biaya subsidi dan insentif berpotensi membebani APBN serta memicu kritik lingkungan terkait deforestasi. Rasio blending yang terlalu agresif juga dapat menekan performa mesin dan menimbulkan biaya perawatan tambahan bagi konsumen.

Dari kacamata valuasi, bisnis biofuel Pertamina masih bergantung pada dukungan kebijakan, bukan pada efisiensi pasar murni. Artinya, sentimen pasar terhadap unit ini sangat dipengaruhi oleh arah regulasi dan stabilitas politik anggaran.

CCS: Taruhan Jangka Panjang pada Teknologi

Proyek CCS di lapangan gas dan kilang menjadi instrumen paling strategis sekaligus paling mahal. Berdasarkan proyeksi International Energy Agency (IEA), biaya penangkapan karbon berkisar USD 15–120 per ton CO2, tergantung sumber emisi dan teknologi. Pertamina menargetkan kapasitas penyimpanan jutaan ton karbon, dengan skema kerja sama lintas negara untuk menerima karbon dari industri lain.

"CCS bukan biaya, melainkan investasi untuk menjaga keabsahan sosial industri migas di masa transisi," ujar seorang analis energi senior di Jakarta, yang meminta identitasnya tidak disebut.

Fundamentalnya: tanpa CCS, aset migas Pertamina berisiko mengalami penurunan valuasi lebih cepat akibat kebijakan karbon global. Dengan CCS, perusahaan membuka peluang pendapatan baru dari jasa penyimpanan karbon, meski arus kasnya baru terlihat dalam satu dekade.

Proyeksi dan Risiko

Secara agregat, strategi tiga pilar ini mengarah pada diversifikasi portofolio energi yang lebih tahan guncangan. Namun, indikator likuiditas dan rasio utang perlu dicermati. Jika capital outflow berlanjut dan biaya utang meningkat, ruang belanja modal untuk proyek hijau bisa menyempit.

Kesimpulannya, arah strategi Pertamina sudah selaras dengan tren global, tetapi keberhasilannya bergantung pada disiplin fiskal, kepastian regulasi, dan kemampuan menyeimbangkan kebutuhan energi jangka pendek dengan investasi jangka panjang. Tanpa itu, transisi energi berisiko berjalan setengah hati.