Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Pimpin Bank Indonesia

Kursi Gubernur Bank Indonesia resmi berganti pada Senin, 27 Juli 2026. Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatan yang telah diembannya selama lebih dari tujuh tahun. Keputusan tersebut diiringi penunjukan Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI hingga pengganti definitif ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku. Transisi ini mengejutkan pasar keuangan domestik, meskipun kalangan internal bank sentral menyebutnya sebagai langkah terukur demi menjaga kesinambungan kebijakan.

Rekam Jejak Perry Warjiyo di Bank Sentral

Perry Warjiyo pertama kali dilantik sebagai Gubernur BI pada Mei 2018, menggantikan Agus Martowardojo. Ia kemudian mendapat kepercayaan untuk masa jabatan kedua pada 2023. Sebelum memimpin lembaga, sosok ekonom lulusan Universitas Indonesia dan Iowa State University ini telah meniti karier panjang di BI sejak 1984, termasuk sebagai Deputi Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Moneter. Di bawah kepemimpinannya, BI menerapkan bauran kebijakan triple intervention—stabilisasi nilai tukar, operasi moneter, dan pengelolaan likuiditas.

Selama periode pandemi COVID-19, Warjiyo menjadi arsitek program burden sharing yang kontroversial namun krusial: bank sentral ikut membeli surat utang negara secara langsung di pasar perdana. Langkah ini, yang tertuang dalam skema Skema I, II, dan III, membantu pembiayaan defisit fiskal sekaligus menjaga imbal hasil obligasi tetap terkendali. Ketika tekanan inflasi global melonjak pada 2022–2023, ia memimpin agresivitas kenaikan suku bunga acuan hingga total 250 basis poin, menjadikan BI salah satu bank sentral paling responsif di kawasan. Meski begitu, sejumlah kalangan menilai normalisasi kebijakan setelah pandemi berjalan terlalu lambat dan meninggalkan warisan perbedaan suku bunga yang menyempit terhadap aset global.

Destry Damayanti: Sosok di Balik Stabilitas Sistem

Destry Damayanti bukan nama baru di lingkaran kebijakan ekonomi. Perempuan kelahiran Pangkal Pinang ini diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior pada 2019, setelah sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI sejak 2015. Pendidikan S1-nya ditempuh di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lalu ia meraih gelar Master dan Ph.D. dari University of Illinois. Sebelum masuk ke jajaran dewan gubernur, ia adalah Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sempat memimpin Tim Ahli di Kementerian PPN/Bappenas.

Sebagai Deputi Gubernur Senior, Damayanti secara rutin menjadi juru bicara stabilitas sistem keuangan. Ia kerap menekankan pentingnya sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mitigasi risiko. Di era Warjiyo, Damayanti aktif mengawal pengaturan sektor perbankan dan makroprudensial, termasuk relaksasi Loan-to-Value (LTV) properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor untuk mendongkrak pertumbuhan kredit. Reputasinya sebagai teknokrat yang tenang dan berbasis data membuat pelaku pasar langsung mengapresiasi penunjukannya sebagai plt. Pergerakan rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) cenderung terbatas pasca pengumuman, menandakan respons awal yang netral hingga positif.

Dinamika Pasar dan Kelanjutan Kebijakan

Pasar obligasi dan saham sempat berfluktuasi tipis menyusul berita mundurnya Warjiyo. Namun, volume perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) seri benchmark hanya melebar dalam kisaran 2–4 basis poin, masih dalam batas volatilitas normal. Investor, terutama asing, menanti tiga hal: kejelasan arah suku bunga BI-7 Day Reverse Repo Rate yang kini bertengger di 5,25%, sikap pemerintah dalam pengusulan calon gubernur definitif, serta konsistensi intervensi BI di pasar valas. Data terakhir menunjukkan cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 148,7 miliar per Juni 2026, cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, di atas standar kecukupan internasional.

Sejumlah analis memproyeksikan BI di bawah kendali plt akan mempertahankan stance kebijakan yang dovish hati-hati. Mereka menilai Damayanti memahami tekanan eksternal yang tengah dihadapi: ketidakpastian suku bunga global, harga komoditas yang bergejolak, dan pertumbuhan kredit domestik yang tertahan di level 7,8% year-on-year pada Mei 2026. Di sisi lain, sektor riil membutuhkan sinyal penurunan suku bunga untuk mengakselerasi ekspansi. Kompromi kebijakan yang mungkin muncul adalah penyesuaian makroprudensial seperti penurunan countercyclical capital buffer (CCyB) atau insentif likuiditas tambahan.

Masa transisi ini juga akan mengguncang spekulasi bursa calon Gubernur BI definitif. Nama-nama seperti Deputi Gubernur Juda Agung, mantan Menteri Keuangan, hingga figur eksternal dari kalangan profesional kembali mencuat. Namun, proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat diperkirakan baru akan bergulir pada kuartal ketiga 2026. Sampai saat itu, kebijakan moneter Indonesia berada di tangan Damayanti, figur yang mewarisi kerangka bauran kebijakan namun dituntut membuktikan kelincahan respons di tengah lanskap ekonomi global yang masih rapuh.