Perry Warjiyo Lengser: Tantangan Baru Moneter Indonesia

Kursi pucuk pimpinan Bank Indonesia (BI) akan segera berganti. Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatan Gubernur BI efektif per 25 Juli 2026, mengakhiri masa pengabdian selama tujuh tahun yang diwarnai berbagai dinamika ekonomi global dan domestik. Keputusan tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pernyataan resminya menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi dan kinerja Perry dalam menjaga stabilitas moneter.

Perry meninggalkan bank sentral pada saat data makroekonomi menunjukkan fondasi yang relatif solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026, inflasi tahunan tetap terkendali di angka 2,6% year-on-year, masih dalam batas sasaran BI sebesar 2,5%±1%. Cadangan devisa resmi per akhir Juni tercatat $140,2 miliar, cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.750 per dolar AS, relatif stabil pasca beberapa kali intervensi di pasar valas sepanjang semester pertama. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertahan di atas level 7.000, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) bertenor 10 tahun berada di 6,75%—menandakan kepercayaan investor yang belum sepenuhnya pulih namun tetap terjaga.

Dua Wajah Warisan Perry Warjiyo

Di satu sisi, kiprah Perry dianggap berhasil membawa BI melewati turbulensi besar. Mulai dari ancaman normalisasi kebijakan The Fed yang agresif, pandemi Covid-19, hingga ketegangan geopolitik yang memicu lonjakan harga komoditas. Kebijakan burden sharing atau berbagi beban dengan pemerintah pada tahun 2020—di mana BI membeli SBN langsung di pasar perdana—dinilai sebagai langkah terobosan yang menjaga likuiditas sekaligus menghindari krisis fiskal. Program stabilisasi rupiah melalui triple intervention (spot, DNDF, dan SBN sekunder) juga secara konsisten meredam volatilitas berlebih. Di bawah komandonya, BI memperkuat digitalisasi sistem pembayaran dengan QRIS yang kini diterima di lebih dari 90 negara, serta mempercepat ekosistem keuangan inklusif.

Di sisi lain, masa jabatan Perry tidak luput dari kritik. Kalangan pengamat pasar sering menyoroti keengganan BI menurunkan suku bunga acuan ketika inflasi inti sudah mereda. Hingga pertengahan 2026, BI Rate tetap bertahan di level 5,75% sejak awal tahun, meskipun perbankan membutuhkan stimulus untuk mempercepat penyaluran kredit sektor riil. Kredit perbankan memang tumbuh, namun melambat dari 10,2% year-on-year pada kuartal IV 2025 menjadi 8,7% pada kuartal I 2026. Kritik juga datang dari pelaku usaha yang merasa suku bunga tinggi menghambat ekspansi usaha menengah dan kecil. Selain itu, intervensi valas yang masif—dengan estimasi lebih dari $19 miliar sepanjang 2025 saja—dinilai menguras cadangan devisa meskipun terbukti efektif menahan depresiasi rupiah.

Respon Pasar dan Sinyal Transisi

Pengumuman pengunduran diri Perry langsung memicu respon beragam dari pelaku pasar. Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sedikit menurun dari 6,78% menjadi 6,73% dalam dua hari terakhir, mengindikasikan ekspektasi pelaku pasar bahwa Gubernur BI yang baru akan lebih akomodatif dalam kebijakan moneter. Investor asing tampak wait-and-see; data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan porsi kepemilikan asing di SBN hanya bergeser tipis dari 14,2% menjadi 14,0% pada pekan pengumuman, artinya tidak terjadi capital outflow besar-besaran.

Pro: penggantian ini membuka ruang bagi orientasi baru yang mungkin lebih pro-pertumbuhan. Jika kursi gubernur diisi figur yang lebih dovish, sektor riil dapat menikmati biaya pinjaman yang lebih rendah, memacu investasi dan konsumsi. Kontra: transisi kepemimpinan di tengah ketidakpastian global—terutama potensi resesi ringan di Amerika Serikat dan fragmentasi perdagangan—justru bisa menimbulkan kerentanan jika pasar kehilangan kepercayaan terhadap independensi BI. Sejarah menunjukkan bahwa stabilitas politik dan institusi menjadi kunci. Pasar mengingat betul bagaimana gonjang-ganjing di tubuh bank sentral Turki pada 2021 mengakibatkan lira anjlok lebih dari 40%.

Proyeksi dan Tantangan Gubernur Baru

Siapapun yang nantinya menduduki kursi Gubernur BI menghadapi lanskap yang tidak ringan. Dari sisi internal, pemulihan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah masih tertahan oleh kenaikan harga pangan dan energi. Data BPS per Mei 2026 menunjukkan indeks keyakinan konsumen (IKK) turun ke 118,5 dari 122,1 pada Desember 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di rentang 4,9%–5,2% untuk tahun 2026, di bawah target awal 5,3%, menurut konsensus analis yang disurvei Beritadua.

Dari eksternal, arah suku bunga global tetap menjadi sandungan. The Fed diprediksi baru akan memangkas suku bunga satu kali saja pada akhir 2026, sehingga tekanan terhadap rupiah belum sepenuhnya lenyap. Gubernur BI mendatang perlu meramu bauran kebijakan yang apik: mendorong likuiditas domestik tanpa memicu inflasi impor. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang kuat di posisi 26,1% seharusnya menjadi landasan kokoh untuk ekspansi kredit. Namun, tanpa sinyal penurunan suku bunga acuan, bank akan tetap selektif menyalurkan pinjaman.

Nama-nama kandidat pengganti mulai beredar, dari kalangan internal seperti Deputi Gubernur Senior hingga mantan menteri keuangan. Apresiasi Presiden Prabowo kepada Perry menunjukkan hubungan baik yang mungkin berlanjut dalam proses transisi, namun publik tentu berharap pemilihan Gubernur BI ke depan tetap mengedepankan profesionalisme dan independensi.

Apapun hasilnya, pergantian nakhoda di lapangan moneter ini menjadi tonggak penting. Perry Warjiyo meninggalkan fondasi stabilitas dengan rekam jejak kebijakan yang tegas namun kerap dipertanyakan fleksibilitasnya. Babak baru moneter Indonesia dimulai, dan semua mata kini tertuju pada siapa yang akan memegang kendali berikutnya.