Perbaikan Buku Pelajaran SD-SMA: Menakar Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal I 2025, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp 724 triliun atau setara 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi. Di tengah postur fiskal tersebut, pemerintah menggelar program perbaikan kualitas buku pelajaran untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah atas, dengan Malaysia dan Kamboja disebut sebagai pembanding regional. Dari kacamata ekonomi, kebijakan ini pada dasarnya adalah keputusan investasi pada modal manusia (human capital), yakni akumulasi pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja, yang dampaknya baru terasa dalam horizon 10 hingga 20 tahun.

Mengapa Buku Pelajaran Menjadi Variabel Ekonomi?

Dalam literatur ekonomi pembangunan, kualitas materi ajar merupakan salah satu input paling berpengaruh terhadap capaian belajar, di samping kualitas guru dan infrastruktur. Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan skor matematika Indonesia di kisaran 366, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 472 dan tertinggal dari Malaysia yang mencatat skor sekitar 409. Sementara itu, Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Bank Dunia menunjukkan Indonesia berada di level 0,54, artinya produktivitas seorang anak Indonesia saat dewasa hanya sekitar 54 persen dari potensi penuhnya. Angka ini lebih rendah dari Malaysia di kisaran 0,61, meski masih di atas Kamboja.

Rendahnya fundamental literasi dan numerasi pada akhirnya tercermin pada struktur pasar tenaga kerja. BPS mencatat mayoritas angkatan kerja Indonesia masih berpendidikan SMA ke bawah, yang berkontribusi pada dominasi sektor informal di atas 59 persen dari total pekerja. Jika perbaikan buku pelajaran efektif menaikkan capaian belajar secara year-on-year, proyeksi jangka panjangnya adalah kenaikan produktivitas tenaga kerja yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi potensial.

Di Satu Sisi: Potensi Imbal Hasil Investasi Pendidikan

Di satu sisi, perbaikan buku pelajaran tergolong intervensi berbiaya relatif rendah dengan daya jangkau luas. Dibandingkan membangun sekolah baru atau menaikkan gaji guru secara massal, memperbaiki konten buku yang digunakan jutaan siswa menawarkan rasio manfaat terhadap biaya (cost-effectiveness) yang menarik. Sejumlah studi ekonomi pendidikan di berbagai negara menunjukkan intervensi kurikulum dan materi ajar yang tepat sasaran mampu mengalami kenaikan hasil belajar secara signifikan tanpa memerlukan lonjakan anggaran besar.

Dari sisi sentimen pasar, kebijakan yang memperkuat fundamental sumber daya manusia memperbaiki valuasi jangka panjang ekonomi Indonesia di mata investor. Bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncak pada dekade 2030-an hanya bernilai ekonomis jika angkatan kerja muda memiliki keterampilan memadai. Tanpa itu, bonus demografi justru berisiko berbalik menjadi beban fiskal melalui pengangguran dan perlindungan sosial. Pemilihan Malaysia dan Kamboja sebagai pembanding juga memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memposisikan standar materi ajar dalam konteks persaingan regional ASEAN.

Di Sisi Lain: Risiko Implementasi dan Efisiensi Anggaran

Di sisi lain, pengalaman menunjukkan masalah pendidikan Indonesia jarang terletak pada dokumen kebijakan, melainkan pada eksekusi di lapangan. Distribusi buku ke lebih dari 17.000 pulau merupakan tantangan logistik yang tidak kecil. Revisi buku secara periodik juga kerap memicu pertanyaan tentang transparansi pengadaan dan potensi pemborosan, mengingat anggaran yang terserap dapat dialihkan ke kebutuhan lebih mendesak seperti pelatihan guru.

Ada pula risiko substansi. Perubahan konten buku pelajaran yang tidak melalui uji publik memadai dapat menuai resistensi dari guru dan orang tua, sehingga efektivitasnya di ruang kelas menurun. Selain itu, buku hanyalah satu mata rantai; tanpa perbaikan kompetensi guru, peningkatan kualitas buku berpotensi tidak menggerakkan indikator capaian belajar secara berarti. Dalam bahasa portofolio kebijakan, konsentrasi pada satu instrumen meningkatkan risiko kegagalan keseluruhan program.

Proyeksi dan Catatan Ke Depan

Secara makroekonomi, keberhasilan program ini baru dapat diukur melalui indikator jangka menengah seperti skor PISA, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), dan pada akhirnya tingkat partisipasi angkatan kerja terdidik. Tren yang perlu dicermati adalah konsistensi anggaran: belanja pendidikan yang besar tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas, sehingga tata kelola menjadi penentu utama.

Bagi pembaca, kebijakan ini layak dipantau bukan sebagai peristiwa politik semata, melainkan sebagai komitmen investasi publik yang hasilnya akan menentukan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan. Keseimbangan antara ambisi perbaikan konten dan disiplin implementasi akan menjadi variabel kunci dalam beberapa tahun ke depan.