Penyelundupan Harley-Davidson Bekas: Dampak Fiskal dan Dilema Tarif Impor

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, impor Indonesia dari China diperkirakan mencapai sekitar US$67 miliar atau setara hampir 30 persen dari total impor nasional. Derasnya arus barang dari Negeri Tirai Bambu tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pengawasan kepabeanan. Terbaru, otoritas Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap skema penyelundupan unit Harley-Davidson bekas yang dikirim dari China melalui pelabuhan yang menangani sekitar sepertiga arus barang impor nasional itu. Kasus ini kembali menyorot celah dalam sistem pengawasan impor sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas struktur tarif kendaraan bermotor di Indonesia.

Modus Penyelundupan dan Pola yang Terungkap

Berdasarkan pola yang kerap diungkap otoritas kepabeanan, penyelundupan kendaraan premium bekas umumnya melibatkan praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga sebenarnya, serta manipulasi klasifikasi kode Harmonized System (HS) agar dikenakan tarif lebih rendah. Dalam sejumlah kasus, kendaraan utuh bahkan dipecah dan dideklarasikan sebagai suku cadang bekas demi menghindari kewajiban fiskal yang lebih besar. Pelabuhan Tanjung Priok, dengan volume peti kemas mencapai jutaan TEUs (twenty-foot equivalent units, satuan kapasitas peti kemas standar) per tahun, menjadi titik rawan karena rasio pemeriksaan fisik yang terbatas dibandingkan total barang impor yang masuk setiap hari.

Dari sisi nilai, satu unit Harley-Davidson bekas di pasar internasional diperdagangkan pada kisaran US$10.000 hingga US$25.000 tergantung tipe dan tahun produksi. Apabila masuk melalui jalur ilegal, negara berpotensi kehilangan penerimaan yang signifikan mengingat struktur pungutan impor kendaraan bermotor berkapasitas mesin besar tergolong tinggi.

Dampak Fiskal: Di Satu Sisi dan di Sisi Lain

Di satu sisi, praktik penyelundupan semacam ini jelas menggerus keuangan negara. Sebagai gambaran, impor sepeda motor utuh (completely built up/CBU, yakni kendaraan rakitan utuh dari luar negeri) dikenakan bea masuk hingga 60 persen, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 125 persen untuk motor berkapasitas di atas 500 cc, ditambah PPN 11 persen dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5 persen. Secara kumulatif, total beban pungutan dapat melampaui 200 persen dari nilai impor. Artinya, setiap unit motor besar yang diselundupkan berpotensi menghilangkan penerimaan negara hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Padahal, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2023 tercatat sekitar Rp303 triliun, dengan target yang tidak jauh berbeda pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, tingginya tarif tersebut justru menciptakan insentif ekonomi bagi praktik penyelundupan. Ketika selisih harga antara barang legal dan ilegal mencapai dua hingga tiga kali lipat, sebagian pelaku pasar tergoda mengambil risiko hukum. Fenomena ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai arbitrage regulasi, yakni upaya memanfaatkan perbedaan aturan atau tarif untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, konsumen yang membeli kendaraan selundupan menghadapi risiko fundamental: kendaraan tanpa dokumen resmi tidak dapat didaftarkan, sehingga nilai jual kembalinya nyaris nol dan unit tersebut berpotensi disita negara.

"Penyelundupan kendaraan premium bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan juga cermin dari desain kebijakan tarif. Semakin lebar jurang antara harga legal dan ilegal, semakin besar pula insentif untuk melanggar," ujar seorang pengamat ekonomi perdagangan internasional dari kalangan akademisi di Jakarta.

Fundamental Pasar Motor Premium Domestik

Merujuk data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor domestik pada 2024 berada di kisaran 6,3 juta unit, mengalami kenaikan tipis secara year-on-year dibandingkan 2023 yang sekitar 6,2 juta unit. Namun, segmen motor premium berkapasitas di atas 250 cc hanya berkontribusi kurang dari 1 persen dari total penjualan. Meski kecil, segmen ini memiliki margin tinggi dan tren permintaan yang relatif stabil karena ditopang komunitas serta konsumen berpenghasilan tinggi.

Kehadiran unit selundupan berpotensi mendistorsi valuasi pasar. Harga jual motor ilegal yang jauh di bawah harga resmi menekan margin agen pemegang merek resmi serta importir umum yang patuh pajak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan sentimen pasar terhadap iklim usaha otomotif premium di Indonesia, mengurangi likuiditas pasar kendaraan bekas resmi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah berinvestasi pada jaringan distribusi serta layanan purnajual.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, pemerintah diperkirakan akan memperketat pengawasan melalui digitalisasi sistem kepabeanan, peningkatan kapasitas pemindai kontainer, dan pertukaran data perdagangan dengan negara mitra. Proyeksi penerimaan bea dan cukai yang terus meningkat menuntut rasio keberhasilan penindakan yang lebih baik. Namun, pendekatan represif semata dinilai tidak cukup untuk memutus rantai penyelundupan.

Sejumlah kalangan menilai evaluasi struktur PPnBM dan bea masuk kendaraan bermotor layak dipertimbangkan agar selisih insentif antara jalur legal dan ilegal menyempit. Di satu sisi, penurunan tarif berisiko mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek dan berdampak pada industri dalam negeri. Di sisi lain, tarif yang lebih rasional dapat memperluas basis pasar formal, meningkatkan kepatuhan, dan pada akhirnya menopang penerimaan melalui volume yang lebih besar, sekaligus memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha dan daya saing logistik. Keseimbangan antara perlindungan industri, penerimaan fiskal, dan penegakan hukum akan menjadi penentu efektivitas kebijakan sektor ini dalam beberapa tahun mendatang.