Pengguna Pertalite Melonjak 80 Persen Pasca Penyesuaian Harga BBM

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mengalami lonjakan signifikan. Data internal PT Pertamina Patra Niaga mencatat volume pengguna harian untuk produk Research Octane Number (RON) 90 itu naik hingga 80 persen dibandingkan periode sebelum penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah pada awal April 2026.

Angka tersebut mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang cukup tajam. Sebelum kebijakan harga baru berlaku, penyaluran Pertalite berkisar pada angka 700 ribu kiloliter per bulan. Kini, angkanya menembus 1,26 juta kiloliter per bulan secara nasional, sebuah rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga mengonfirmasi tren ini sekaligus menyatakan telah menyiagakan stok tambahan di 114 terminal BBM di seluruh Indonesia.

Disparitas Harga yang Melebar

Salah satu pemicu utama fenomena ini adalah pelebaran selisih harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi. Penyesuaian April 2026 menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo lebih agresif, sementara harga Pertalite hanya dikerek secara terbatas. Dengan kompensasi subsidi yang masih diberikan, Pertalite kini dijual Rp2.500 lebih murah per liter ketimbang Pertamax di sejumlah wilayah Jawa-Bali.

Kondisi ini membuat pemilik kendaraan yang sebelumnya loyal pada BBM oktan lebih tinggi mempertimbangkan ulang pilihannya. “Kami mencatat migrasi terbesar justru datang dari pengguna Pertamax, bukan dari konsumen Premium yang sudah lebih dulu beralih,” ujar seorang pejabat senior Pertamina Patra Niaga yang enggan disebutkan namanya. Kendaraan dengan kompresi mesin di atas 10:1 yang secara teknis direkomendasikan menggunakan RON 92 kini banyak yang turun kelas, meski berisiko memunculkan knocking pada ruang bakar.

Beban Subsidi yang Kian Menekan

Dari sudut pandang fiskal, peningkatan konsumsi Pertalite sebesar 80 persen ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa segmen masyarakat yang membutuhkan BBM terjangkau masih sangat besar dan kebijakan subsidi tepat sasaran secara volume. Namun di sisi lain, proyeksi kuota subsidi Pertalite yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 23,5 juta kiloliter untuk seluruh tahun bisa jebol lebih cepat.

Jika laju konsumsi ini bertahan, pemerintah berpotensi menghadapi defisit subsidi hingga Rp18 triliun pada semester kedua. Angka tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata selisih harga keekonomian dan harga jual eceran yang ditanggung negara per liter. Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mengkaji sejumlah opsi, termasuk pengetatan aturan penerima subsidi melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Sistem klasifikasi kendaraan berdasarkan data nomor polisi dan kapasitas mesin diusulkan menjadi filter utama.

Langkah pengetatan penyaluran ini bukannya tanpa risiko. Kalangan pelaku usaha logistik mengeluhkan potensi antrean panjang di SPBU jika verifikasi diperketat. Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Indonesia, Dr. Prasetyo Hartanto, menilai fenomena ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi skema subsidi. “Pergeseran ini bukan soal masyarakat tiba-tiba naik pendapatannya. Ini soal pilihan yang terdistorsi karena disparitas harga. Bantuan yang semestinya cair langsung ke penerima kini malah tergerus lewat volume bensin yang dibakar,” ujarnya.

Tantangan Distribusi dan Stok Nasional

Pertamina Patra Niaga sendiri mengaku harus memutar otak lebih keras dalam menjaga ketahanan stok. Tambahan volume sebesar 560 ribu kiloliter per bulan membutuhkan penyesuaian pada rantai pasok, mulai dari frekuensi pengiriman kapal tanker, jadwal bongkar muat di terminal, hingga alokasi armada truk tangki. Sejumlah SPBU di koridor Pantura dan jalur lintas Sumatra melaporkan peningkatan frekuensi pengisian ulang tangki pendam hingga dua kali lipat.

Ini belum termasuk potensi penyalahgunaan oleh oknum yang membeli Pertalite dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke industri atau ditimbun. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama BPH Migas disebut akan mengintensifkan pengawasan di titik rawan. Teknologi digital seperti smart dispenser dan sensor level tangki yang terhubung ke pusat kendali Pertamina mulai diuji coba di 250 SPBU percontohan.

Di tingkat konsumen, peralihan ini juga menimbulkan efek samping pada industri otomotif. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan kendaraan bermesin 1.200 cc ke bawah—yang secara pabrikan cocok dengan Pertalite—kembali bergairah pada kuartal II 2026. Sebaliknya, segmen mobil berkapasitas mesin menengah yang membutuhkan oktan tinggi mengalami perlambatan pemesanan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa keputusan membeli mobil kini sangat dipengaruhi ekspektasi terhadap harga BBM jangka panjang.

Ke depan, publik menunggu langkah lanjutan pemerintah. Apakah subsidi Pertalite akan disesuaikan lagi melalui mekanisme harga, atau justru diperlebar kuotanya dengan konsekuensi belanja negara yang bertambah. Yang jelas, lonjakan 80 persen ini menjadi pengingat bahwa setiap perubahan harga energi selalu memicu gelombang perilaku yang tidak selalu bisa diprediksi dengan model ekonomi yang ada.