Pengangguran Lulusan SMK Cerminkan Persoalan Struktural Pasar Tenaga Kerja

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebesar 8,62 persen, tertinggi di antara seluruh jenjang pendidikan dan jauh melampaui TPT nasional yang berada di level 4,82 persen. TPT sendiri merupakan rasio jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, yakni penduduk usia kerja yang bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan. Secara year-on-year, angka ini memang mengalami penurunan dari 8,93 persen pada Februari 2023, namun tren perbaikan tersebut belum cukup untuk mengubah posisi SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar berdasarkan tingkat pendidikan.

Dengan jumlah pengangguran nasional mencapai sekitar 7,2 juta orang, diperkirakan hampir satu juta di antaranya adalah lulusan SMK. Kondisi ini terbilang paradoks, mengingat SMK dirancang sebagai jalur pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusan siap kerja. Pengamat ketenagakerjaan menilai fenomena ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam di pasar tenaga kerja Indonesia, bukan sekadar persoalan siklus ekonomi jangka pendek.

Di Satu Sisi: Ketidaksesuaian Keterampilan dan Fundamental Pasar Kerja

Dari sisi pasokan, persoalan utama yang kerap disorot adalah kesenjangan keterampilan atau skill mismatch, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Banyak SMK masih mengandalkan kurikulum dan peralatan praktik yang tertinggal dari perkembangan teknologi produksi terkini. Akibatnya, portofolio keterampilan lulusan tidak selalu relevan ketika memasuki dunia kerja, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya pelatihan ulang yang tidak sedikit.

Dari sisi permintaan, fundamental struktur ekonomi juga menjadi persoalan. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami penurunan dari sekitar 21 persen satu dekade lalu menjadi di bawah 19 persen dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena yang disebut deindustrialisasi dini ini berarti lapangan kerja formal berketerampilan menengah, segmen yang seharusnya menjadi tujuan utama lulusan SMK, tidak tumbuh secepat pasokan lulusan yang diperkirakan mencapai sekitar 1,7 juta orang per tahun.

"Persoalan pengangguran lulusan SMK bukan semata-mata soal jumlah lowongan, melainkan soal kualitas keterkaitan antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan riil industri. Tanpa kalibrasi kurikulum yang berkelanjutan, kesenjangan ini akan terus berulang," ujar seorang pengamat ketenagakerjaan.

Di Sisi Lain: Perilaku Pencari Kerja dan Kualitas Pekerjaan

Namun, pembacaan terhadap data TPT perlu dilakukan secara hati-hati. Di sisi lain, tingginya TPT SMK sebagian dipengaruhi oleh karakteristik angkatan kerjanya sendiri. Lulusan SMK cenderung aktif mencari pekerjaan formal dan bersedia menunggu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga tercatat sebagai pengangguran terbuka. Bandingkan dengan lulusan jenjang lain yang lebih cepat terserap ke sektor informal, yakni pekerjaan tanpa jaminan sosial dan upah tidak pasti, yang secara statistik dihitung sebagai bekerja meski kualitasnya rendah.

Data BPS menunjukkan sekitar 59 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal. Artinya, persoalan pasar tenaga kerja nasional tidak hanya soal pengangguran, tetapi juga soal kualitas pekerjaan. Sentimen pasar kerja turut dipengaruhi upah riil yang relatif stagnan di sejumlah daerah, sehingga sebagian lulusan menunda masuk ke pasar kerja sambil melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan tambahan.

Selain itu, tren jangka panjang menunjukkan perbaikan. TPT SMK pada Agustus 2023 tercatat 9,27 persen, lalu turun ke 8,62 persen pada Februari 2024. Penurunan ini menandakan penyerapan tenaga kerja tetap berjalan, meski lambat. Sejumlah indeks pembangunan ketenagakerjaan juga membaik seiring pemulihan ekonomi pascapandemi dan menguatnya aktivitas industri pengolahan di beberapa kawasan.

Proyeksi dan Agenda Kebijakan ke Depan

Ke depan, proyeksi kebutuhan tenaga terampil menengah justru meningkat seiring agenda hilirisasi industri, transisi energi hijau, dan digitalisasi ekonomi. Bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2030-an menuntut perbaikan fundamental sistem vokasi, mulai dari revitalisasi SMK, perluasan program teaching factory, hingga penguatan kemitraan industri melalui skema link and match yang selama ini belum berjalan optimal.

Pemerintah sendiri telah menjalankan program SMK Pusat Keunggulan serta pelatihan melalui Kartu Prakerja. Namun efektivitasnya akan diuji oleh kemampuan menurunkan TPT SMK mendekati rata-rata nasional. Tanpa perbaikan sisi pasokan dan permintaan secara bersamaan, rasio pengangguran lulusan vokasi berisiko tetap tinggi dan berpotensi menekan pertumbuhan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, data pengangguran lulusan SMK perlu dibaca sebagai sinyal, bukan vonis. Di satu sisi, angka tersebut menunjukkan pekerjaan rumah besar bagi sistem pendidikan vokasi dan kebijakan industri. Di sisi lain, tren penurunan year-on-year memberi ruang optimisme bahwa penyesuaian tengah berlangsung. Kuncinya ada pada konsistensi kebijakan serta keberanian dunia usaha untuk terlibat langsung dalam penyiapan tenaga kerja terampil.