Pengambilalihan Saham WIKA di PSBI Melalui Divestasi Dinilai Menyelamatkan Masyarakat

Berdasarkan data BPS, Bank Indonesia, dan OJK per kuartal II-2026, pertumbuhan ekonomi domestik tercatat tetap berada di kisaran 5 persen year-on-year, meskipun tekanan likuiditas global masih membayangi. Dalam kondisi tersebut, proses restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi perhatian banyak pihak, salah satunya rencana pengalihan kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di PSBI. Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai proses pengalihan itu sebaiknya berjalan lewat mekanisme divestasi supaya dana investasi WIKA dapat kembali dan kepentingan masyarakat tetap terjaga.

WIKA merupakan salah satu BUMN konstruksi tertua di Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1960 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2007 ini selama bertahun-tahun membangun portofolio investasi di berbagai sektor, termasuk kepemilikan saham di PSBI. Namun, beban keuangan yang mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir membuat setiap keputusan strategis perseroan, termasuk soal aset investasi, ikut menentukan arah kesehatan fundamental perusahaan.

Skema Divestasi Dinilai Paling Rasional

Herry menjelaskan bahwa pengembalian dana investasi WIKA yang tertanam di PSBI merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, jika saham tersebut diambil alih tanpa mekanisme yang jelas, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi hukum maupun keuangan. Karena itu, skema divestasi — pelepasan sebagian atau seluruh kepemilikan saham kepada pihak lain — menjadi pilihan yang paling rasional.

“Dana yang tertanam di PSBI wajib kembali ke WIKA. Cara paling aman adalah melepas saham lewat mekanisme divestasi yang transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk masyarakat,” ujar Herry.

Secara teknis, divestasi dilakukan melalui proses valuasi, yaitu penilaian harga wajar aset berdasarkan proyeksi arus kas dan kondisi pasar. Dengan valuasi yang transparan, negara dapat memastikan bahwa pengambilalihan tidak merugikan keuangan negara, sementara WIKA memperoleh dana segar untuk memperbaiki likuiditas. Bagi pembaca awam, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang dan gaji karyawan.

Di Satu Sisi: Menjaga Proyek dan Kepentingan Publik

Di satu sisi, pengalihan porsi saham WIKA di PSBI lewat divestasi membawa sejumlah manfaat. Pertama, dana hasil pelepasan saham dapat langsung memperbaiki rasio keuangan WIKA, misalnya rasio utang terhadap ekuitas yang selama ini menjadi sorotan para analis. Kedua, kepastian kepemilikan saham akan membuat operasional PSBI lebih stabil, sehingga proyek-proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terganggu. Ketiga, skema ini mengurangi risiko gagal bayar yang bisa berujung pada terhentinya layanan publik.

Herry juga menekankan bahwa penyelamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Jika WIKA dibiarkan menanggung beban investasi yang tidak produktif, dampaknya bisa menyebar ke pekerja proyek, mitra usaha kecil, hingga pengguna layanan. Dengan kata lain, pengambilalihan yang tertib tidak hanya menyelamatkan neraca WIKA, tetapi juga menjaga mata rantai ekonomi yang bergantung pada kelangsungan perusahaan.

Di Sisi Lain: Risiko Valuasi dan Sentimen Pasar

Di sisi lain, skema ini tidak lepas dari risiko. Proses divestasi membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara kondisi keuangan WIKA membutuhkan perbaikan segera. Jika valuasi menghasilkan harga di bawah nilai buku — nilai aset yang tercatat dalam pembukuan — maka negara bisa dianggap membeli murah, atau sebaliknya WIKA dianggap menjual rugi, tergantung dari sisi mana melihatnya. Perbedaan tafsir seperti ini kerap memicu perdebatan publik dan menekan sentimen pasar terhadap saham BUMN.

Selain itu, jika calon pembeli berasal dari luar negeri, transaksi ini berpotensi memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari dalam negeri. Dalam tren pengetatan likuiditas global, arus keluar tersebut dapat menekan nilai tukar dan indeks pasar saham. Belum lagi, apabila pengambilalihan dilakukan oleh pemerintah sendiri, negara harus menyiapkan anggaran yang pada akhirnya membebani ruang fiskal di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Para analis juga mengingatkan bahwa divestasi bukan obat segala. Tanpa perbaikan tata kelola, pengambilalihan saham hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Oleh karena itu, skema ini harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja WIKA secara year-on-year, yaitu perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, agar proyeksi perbaikan keuangan benar-benar tercapai.

Proyeksi dan Catatan Tata Kelola

Ke depan, keberhasilan pengalihan porsi WIKA di PSBI sangat bergantung pada tiga hal: transparansi proses valuasi, kepastian waktu, dan kesiapan pembeli. Jika ketiganya terpenuhi, dana investasi dapat kembali ke WIKA, rasio keuangan membaik, dan kepercayaan publik terhadap BUMN terjaga. Sebaliknya, jika proses berlarut-larut, risiko yang sudah terlihat sejak awal akan semakin besar.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN. Di satu sisi, pengambilalihan lewat divestasi menawarkan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Di sisi lain, eksekusi yang buruk bisa memperlebar kerugian dan menggerus fundamental perusahaan. Keseimbangan di antara keduanya, menurut para pengamat, hanya bisa dicapai jika keputusan diambil berdasarkan data, bukan sekadar sentimen.