Pengambilalihan Saham WIKA di PSBI Dinilai Selamatkan Kepentingan Publik

Berdasarkan data Kementerian BUMN per kuartal terakhir tahun ini, sektor konstruksi pelat merah masih berada dalam fase konsolidasi, dengan sejumlah perusahaan memangkas portofolio non-inti demi memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Dalam konteks itulah perhatian publik kembali tertuju pada posisi investasi PT Wijaya Karya (WIKA) di PSBI. Herry Gunawan, pengamat kebijakan BUMN, menilai dana yang tertanam di perusahaan tersebut perlu ditarik kembali melalui mekanisme divestasi saham yang transparan dan terukur. Menurut dia, jalur ini dinilai lebih mampu menyelamatkan kepentingan masyarakat dibandingkan mempertahankan kepemilikan dalam jangka panjang tanpa kepastian nilai.

WIKA merupakan salah satu emiten karya dengan beban restrukturisasi terbesar di kelompoknya. Setelah melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan injeksi penyertaan modal negara yang dilaporkan mencapai sekitar Rp3 triliun pada 2023, perusahaan terus menyeimbangkan arus kas, menahan ekspansi, dan meninjau ulang setiap aset yang tidak lagi sejalan dengan bisnis inti. Dalam kerangka tersebut, posisi di PSBI menjadi salah satu titik yang paling disorot karena menyangkut likuiditas dan pemulihan dana investor.

Divestasi: Jalan Keluar yang Lebih Terukur

Herry Gunawan menegaskan bahwa pengambilalihan saham WIKA di PSBI sebaiknya tidak dilakukan dengan pola yang terkesan tertutup. Skema divestasi — proses pelepasan sebagian atau seluruh kepemilikan saham kepada pihak lain — dinilai lebih sesuai karena memberi ruang bagi penilaian wajar, proses lelang atau negosiasi yang terdokumentasi, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dengan begitu, dana yang kembali ke kas WIKA dapat langsung dialokasikan untuk memperkuat modal kerja dan memenuhi kewajiban kepada kreditur maupun mitra usaha.

Bagi pembaca awam, divestasi dapat dipahami sederhana: negara atau BUMN menjual aset yang dinilai kurang produktif kepada investor lain, lalu hasil penjualan digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Semakin transparan prosesnya, semakin kecil ruang spekulasi soal angka valuasi dan semakin kuat kepercayaan pasar terhadap tata kelola perusahaan.

Di Satu Sisi: Kepastian Dana dan Tata Kelola

Pro: pengembalian dana investasi melalui divestasi memberikan kepastian arus kas di tengah tekanan likuiditas. Apabila proses berjalan pada valuasi yang wajar, WIKA dapat membukukan dana segar tanpa menambah utang baru — langkah yang jarang tersedia di tengah kondisi pasar modal yang masih fluktuatif. Sentimen pasar terhadap emiten konstruksi pun berpotensi membaik ketika investor melihat perusahaan serius merampingkan portofolio dan memperbaiki fundamental.

Kejelasan skema juga menekan risiko hukum di kemudian hari. Dengan mekanisme yang terdokumentasi, potensi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan bisa diminimalkan, dan akuntabilitas pengelolaan aset negara menjadi lebih mudah diaudit. Bagi publik, hal ini berarti dana yang berasal dari negara — termasuk dari wajib pajak — dikelola dengan jejak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Sisi Lain: Risiko Valuasi dan Efek Berantai

Kontra: skenario ini tidak lepas dari risiko, terutama soal ketepatan waktu dan harga. Jika divestasi dilakukan saat sektor sedang lesu, nilai jual aset berpotensi berada di bawah nilai wajar, sehingga dana yang kembali lebih kecil daripada nominal yang tertanam. Dalam kalkulasi kasar, penurunan valuasi 10 hingga 20 persen dari nilai buku bisa langsung mengurangi dana pemulihan yang masuk ke kas perusahaan.

Efek berantai juga perlu dicermati. Pembeli yang tidak kredibel justru dapat menciptakan masalah tata kelola baru di PSBI, yang pada akhirnya tetap dibebankan pada kepentingan publik. Di sisi lain, sebagian pihak berpendapat mempertahankan aset tetap memberi peluang keuntungan jangka panjang jika kinerja PSBI membaik. Namun proyeksi semacam itu bergantung pada asumsi pertumbuhan yang belum tentu terwujud, sehingga manajemen perlu membandingkan biaya menahan aset atau carrying cost dengan potensi hasil divestasi, sambil mempertimbangkan kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, ada tiga indikator yang patut dicermati: kecepatan penyelesaian proses, tingkat valuasi yang disepakati, dan penggunaan dana hasil divestasi. Jika eksekusi berjalan mulus, tahun ini dapat menjadi titik balik bagi pemulihan fundamental WIKA, sekaligus sinyal positif bagi investor bahwa BUMN karya serius melakukan konsolidasi. Sebaliknya, penundaan berulang berisiko memperbesar tekanan biaya pendanaan dan memicu capital outflow dari sektor konstruksi.

Pada akhirnya, keputusan pengambilalihan saham WIKA di PSBI bukan sekadar persoalan korporasi, melainkan ujian tata kelola BUMN dan komitmen melindungi uang publik. Dengan skema divestasi yang terbuka, kalkulasi valuasi yang jujur, dan pengawasan yang ketat, langkah ini berpotensi menjadi penyelamat kepentingan masyarakat. Tanpa transparansi, kebijakan apa pun akan kehilangan kredibilitasnya di mata publik dan pasar.