Penduduk Miskin RI Turun ke 22,93 Juta Jiwa per Maret 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 22,93 juta jiwa, mengalami penurunan 0,43 persen dibandingkan posisi September 2025. Dengan total populasi yang diproyeksikan menembus 283 juta jiwa, rasio kemiskinan nasional diperkirakan berada di kisaran 8,1 persen, melanjutkan tren perbaikan indikator kesejahteraan yang berlangsung sejak periode pemulihan pascapandemi.

Jika dilihat secara year-on-year, capaian ini tampak lebih signifikan. Pada Maret 2025, BPS mencatat penduduk miskin sebanyak 23,85 juta jiwa atau setara 8,47 persen dari populasi. Artinya, dalam kurun satu tahun terjadi pengurangan hampir 920 ribu jiwa dari kelompok miskin. Sebagai pembanding lebih jauh, pada Maret 2024 angka kemiskinan masih berada di level 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen, sehingga tren penurunan dalam dua tahun terakhir terbilang konsisten.

Tren Penurunan dan Fundamental Ekonomi

Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari sejumlah fundamental ekonomi yang relatif terjaga. Inflasi yang bergerak di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang bertahan di sekitar 5 persen memberikan ruang penciptaan lapangan kerja, meskipun kualitasnya masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom.

Sebagai catatan, garis kemiskinan — yakni batas pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan — saat ini berada di kisaran Rp600 ribu per kapita per bulan. Penduduk yang pengeluarannya berada di bawah ambang tersebut dikategorikan miskin secara statistik. Definisi ini penting dipahami pembaca awam, karena penurunan jumlah penduduk miskin tidak otomatis berarti seluruh masyarakat telah hidup layak, melainkan berhasil melampaui batas pengeluaran minimum tersebut.

Di Satu Sisi: Sinyal Positif bagi Sentimen Pasar

Di satu sisi, perbaikan indikator sosial ini memberikan sinyal positif bagi sentimen pasar. Penurunan kemiskinan yang konsisten mencerminkan stabilitas harga kebutuhan pokok serta efektivitas program perlindungan sosial seperti bantuan tunai dan subsidi pangan. Bagi pelaku pasar, membaiknya daya beli kelompok menengah ke bawah berpotensi menopang konsumsi rumah tangga, komponen yang berkontribusi sekitar 53 hingga 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Penurunan kemiskinan yang berkelanjutan menunjukkan bantalan sosial bekerja dan stabilitas makroekonomi terjaga. Namun, kecepatan penurunannya masih perlu diakselerasi agar target penurunan yang lebih ambisius dapat tercapai," ujar seorang ekonom senior di Jakarta.

Dari sisi likuiditas dan portofolio, data sosial yang membaik umumnya dipersepsikan positif oleh investor asing karena mengindikasikan stabilitas domestik. Hal ini dapat memperkuat fundamental nilai tukar rupiah dan menekan risiko capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi.

Di Sisi Lain: Pekerjaan Rumah Struktural

Di sisi lain, angka absolut hampir 23 juta jiwa tetaplah besar — secara kasar setara dengan seluruh populasi Australia. Laju penurunan 0,43 persen dalam enam bulan juga tergolong moderat, lebih lambat dibandingkan tren penurunan pada periode sebelum pandemi yang sempat mencapai sekitar 1 juta jiwa per tahun. Ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin yang tersisa umumnya berada di kantong-kantong kemiskinan yang lebih sulit dijangkau kebijakan konvensional.

Persoalan lain adalah kelompok rentan miskin atau near poor, yakni masyarakat yang pengeluarannya hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Kelompok ini jumlahnya jauh lebih besar dan sangat sensitif terhadap guncangan harga, terutama komponen volatile food atau harga pangan bergejolak seperti beras, cabai, dan telur. Kenaikan harga pangan beberapa persen saja berpotensi mendorong sebagian kelompok ini kembali masuk kategori miskin. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Indonesia bagian barat dan timur, juga masih menjadi catatan penting dalam struktur kemiskinan nasional.

Proyeksi dan Implikasi Kebijakan ke Depan

Ke depan, proyeksi penurunan kemiskinan akan sangat bergantung pada tiga faktor: ketepatan sasaran program perlindungan sosial, pengendalian inflasi pangan, dan penciptaan lapangan kerja produktif di sektor formal. Pemerintah menargetkan rasio kemiskinan turun ke kisaran 7 hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, disertai upaya menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.

Bagi investor dan pelaku pasar, rilis data kemiskinan sebaiknya dibaca sebagai bagian dari fundamental jangka panjang, bukan pemicu pergerakan pasar jangka pendek. Tren penurunan yang berkelanjutan memperkuat kredibilitas ekonomi Indonesia, namun kecepatan dan kualitas penurunannya tetap perlu dicermati. Analisis yang berimbang — mengakui capaian sekaligus menyadari tantangan struktural — menjadi kunci memahami arah pembangunan ekonomi nasional tanpa terjebak pada optimisme berlebihan maupun pesimisme tanpa dasar.